LEGAL STANDING ATAS KEPEMILIKAN UANG ELEKTRONIK (E-MONEY) DAN PENGELOLAAN DANA FLOAT PADA PERUSAHAAN PENERBIT DIKAITKAN DENGAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

Uang elektronik (e-money) semakin meningkat penggunaannya sebagai alat pembayaran di Indonesia sejak mulai diberlakukannya di 2009 karena unsur kepraktisan dalam penggunaannya. Nilai elektronik yang tersimpan dalam kartu dapat digunakan untuk pembayaran maupun transaksi lainnya, namun bukan merupakan simpanan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perbankan, sehingga tidak dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimanakah legal / standing atas kepemilikan e-money dalam bertransaksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan konsumen, serta bagaimanakah perlindungan hukum konsumen terhadap saldo dana e-money yang mengendap pada penerbit kartu e-money tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini adalah peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pengaturan e-money. Penelitian ini merupakan penelitian preskriptif karena penelitian ditujukan untuk mendapatkan saran-saran mengenai peraturan yang ada saat ini untuk memberikan perlindungan kepada pemegang kartu e-money lebih baik. Penelitian ini juga merupakan penelitian multi disipliner karena penelitian dilakukan dari sudut ilmu pengetahuan hukum dan ilmu ekonomi, khususnya ilmu keuangan dan akuntansi, untuk dapat memahami transaksi e-money dan peraturan yang berlaku saat ini dengan lebih komprehensif. Legal Standing atas kepemilikan kartu e-money didasarkan atas persetujuan/penandatanganan perjanjian bentuk baku yang dikeluarkan oleh penerbit, di mana perjanjian tersebut didasarkan pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (Electronic Money) dan perubahan-perubahannya di tahun 2014 dan 2016. Menurut Undang- Undang Perlindungan Konusmen No. 8 Tahun 1999, perjanjian baku tersebut dilarang untuk memuat klausula-klausula yang tidak adil, dan harus dituliskan dengan sederhana, jelas dan terang sehingga dapat dibaca dan dimengerti dengan baik oleh konsumen. Dana float harus ditempatkan pada aset yang aman dan likuid. penerbit menggunakan dana float hanya untuk memenuhi kewajiban kepada pemegang kartu dengan tepat waktu. Dalam aturan tersebut tidak diatur status dana mengendap pada penerbit dan tidak diklaim jika kartu pemegang hilang atau rusak. Untuk itu, PBI yang ada saat ini perlu mengatur status mengendap dalam dana float tersebut dan mengharuskan penerbit untuk memberikan peringatan yang lebih jelas dan tegas kepada pemegang kartu.

1.  UEU-Master-12417-COVER.Image.Marked.pdf - 146 KB
2.  UEU-Master-12417-LEMBAR PENGESAHAN.Image.Marked.pdf - 288 KB
3.  UEU-Master-12417-SURAT PERNYATAAN.Image.Marked.pdf - 330 KB
4.  UEU-Master-12417-KATA PENGANTAR.Image.Marked.pdf - 132 KB
5.  UEU-Master-12417-ABSTRAK.Image.Marked.pdf - 131 KB
6.  UEU-Master-12417-ABSTRACT.Image.Marked.pdf - 130 KB
7.  UEU-Master-12417-DAFTAR ISI.Image.Marked.pdf - 134 KB
8.  UEU-Master-12417-DAFTAR TABEL.Image.Marked.pdf - 128 KB
9.  UEU-Master-12417-DAFTAR LAMPIRAN.Image.Marked.pdf - 127 KB
10.  UEU-Master-12417-DAFTAR PUSTAKA.Image.Marked.pdf - 251 KB
11.  UEU-Master-12417-LAMPIRAN 1.Image.Marked.pdf - 309 KB
12.  UEU-Master-12417-LAMPIRAN 2.Image.Marked.pdf - 399 KB
13.  UEU-Master-12417-BAB 1.Image.Marked.pdf - 526 KB

• TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN pENAHANAN DALAM PERKARA PIDANA (Studi Kasus No.11/Pid.Prap/2001/PN.JakSel)
• ANALISA ATAS PHK YANG DI SEBABKAN EFISIENSI SERTA PERLINDUNGANNYA BAGI PEKERJA BERDASARKAN UU NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN
• TINJAUAN YURIDIS UPAYA HUKUM KASASI DALAM PERKARA PRAPERADILAN DI INDONESIA (STUDI KASUS PERKARA NO. 35 K/Pid/2002)
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNBDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
• TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINGGINYA ANGKA CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN
• ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBELAAN TERPAKSA YANG MENGAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA (STUDY KASUS PUTUSAN PERKARA PIDANA NOMOR 994/PID.B/2004/PN. JAK-SEL)
• TINJAUAN ATAS PEMENUHAN HAK DAN UPAYA PEMBERIAN FASILITAS BAGI TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT FISIK DALAM SUATU INSTANSI PEMERINTAH
• PENGAJUAN ALAT BUKTI SEBELUM TAHAP REPLIK DAN DUPLIK SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBUAT PUTUSAN SELA (Studi Kasus Perkara Perdata Nomor 30/Pdt.G/2007/PN.JKT.UT)
• PERKAWINAN SEDARAH DITINJAUDARI HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA
• PENGARUH HUKUM AKUISISI TERHADAP PERUSAHAAN PUBLIK CLOSELY-HELD