HAK-HAK TERPIDANA ANAK DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK TANGERANG

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi selaras dan seimbang. Pada dasarnya perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera. Berdasarkan UU No. 12 tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, Hak-hak anak diatur dalam pasal 14, yang diantaranya ; hak untuk melaksanakan ibadah sesuai kepercayaannya, hak untuk mendapatkan perawatan, hak untuk mendapatkan pendidikan, hak mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak, hak untuk menyampaikan keluhan dan lain sebagainya.

1.  UEU-Undergraduate-12582-COVER.Image.Marked.pdf - 401 KB
2.  UEU-Undergraduate-12582-TANDA PENGESAHAN.Image.Marked.pdf - 126 KB
3.  UEU-Undergraduate-12582-TANDA PERSETUJUAN.Image.Marked.pdf - 127 KB
4.  UEU-Undergraduate-12582-SURAT PERNYATAAN.Image.Marked.pdf - 126 KB
5.  UEU-Undergraduate-12582-KATA PENGANTAR.Image.Marked.pdf - 129 KB
6.  UEU-Undergraduate-12582-ABSTRAK.Image.Marked.pdf - 127 KB
7.  UEU-Undergraduate-12582-DAFTAR ISI.Image.Marked.pdf - 129 KB
8.  UEU-Undergraduate-12582-DAFTAR PUSTAKA.Image.Marked.pdf - 130 KB
9.  UEU-Undergraduate-12582-LAMPIRAN.Image.Marked.pdf - 1722 KB
10.  UEU-Undergraduate-12582-BAB1.Image.Marked.pdf - 144 KB

• TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN pENAHANAN DALAM PERKARA PIDANA (Studi Kasus No.11/Pid.Prap/2001/PN.JakSel)
• ANALISA ATAS PHK YANG DI SEBABKAN EFISIENSI SERTA PERLINDUNGANNYA BAGI PEKERJA BERDASARKAN UU NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN
• TINJAUAN YURIDIS UPAYA HUKUM KASASI DALAM PERKARA PRAPERADILAN DI INDONESIA (STUDI KASUS PERKARA NO. 35 K/Pid/2002)
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNBDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
• TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINGGINYA ANGKA CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN
• ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBELAAN TERPAKSA YANG MENGAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA (STUDY KASUS PUTUSAN PERKARA PIDANA NOMOR 994/PID.B/2004/PN. JAK-SEL)
• TINJAUAN ATAS PEMENUHAN HAK DAN UPAYA PEMBERIAN FASILITAS BAGI TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT FISIK DALAM SUATU INSTANSI PEMERINTAH
• PENGAJUAN ALAT BUKTI SEBELUM TAHAP REPLIK DAN DUPLIK SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBUAT PUTUSAN SELA (Studi Kasus Perkara Perdata Nomor 30/Pdt.G/2007/PN.JKT.UT)
• PERKAWINAN SEDARAH DITINJAUDARI HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA
• PENGARUH HUKUM AKUISISI TERHADAP PERUSAHAAN PUBLIK CLOSELY-HELD