IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM SATUAN POLISI PAMONG PRAJA BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TERHADAP PARKIR LIAR DI KAWASAN KECAMATAN KEMBANGAN KOTA JAKARTA BARAT

Perangkat daerah merupakan sebuah organisasi atau lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dan segala peraturan-peraturan daerah yang dalam hal ini pihak Satuan Polisi Pamong Praja yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai pelaksana Peraturan Daerah, khususnya pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perparkiran terhadap parkir liar di kawasan Puri Kecamatan Kembangan Kota Jakarta Barat. Berdasarkan Penulisan Skripsi ini penulis mengangkat permasalahan adalah bagaimana tugas dan fungsi penegak hukum Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja terhadap parkir liar di Kawasan Puri Kecamatan Kembangan Kota Jakarta Barat dan Bagaimana implementasi penegakan hukum Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) terhadap parkir liar di Kawasan Puri Kecamatan Kembangan Kota Jakarta Barat. Adapun tujuan uraian permasalahan tersebut diatas, di bawah ini penulis akan mengemukakan tujuan penelitian adalah sebagai berikut, Untuk mengetahui tugas dan fungsi penegak hukum Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja terhadap parkir liar di Kawasan Puri Kecamatan Kembangan Kota Jakarta Barat dan untuk mengetahui implementasi penegakan hukum Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) terhadap parkir liar di Kawasan Puri Kecamatan Kembangan Kota Jakarta Barat. Penelitian hukum yang digunakan yaitu normatif empiris. Maka penelitian ini berbasis pada norma-norma hukum dan asas-asas hukum, Berdasarkan bentuk dan jenisnya, data dalam penelitian hukum terdiri dari data sekunder. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang bersumber dari buku-buku dan literature-literatur dan Bahan hukum primer yaitu penelitian yang diperoleh dari wawancara terhadap subjek yang ditentukan dalam hal ini Satpol PP, petugas parkir dan masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian ini, tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja telah dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai dengan perundang-undangan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada, dan implementasi penegakan hukum Satuan Polisi Pamong Praja beberapa telah sesuai dengan perundang-undangan tetapi tindakan Operasi Cabut Pentil (OCP) tidak sesuai dan tidak berdasarkan hukum. Dengan penelitian ini besar harapan tugas dan funsi Satuan Polisi Pamong Praja, Petugas Parkir Liar dan Masyarakat serta pemerintah dapat lebih memahami dan mematuhi hak dan kewajiban yang dimiliki dan menjalankan tugas sesuai yang diembannya masing-masing.

1.  UEU-Undergraduate-12640-cover.Image.Marked.pdf - 314 KB
2.  UEU-Undergraduate-12640-pengesahan.Image.Marked.pdf - 301 KB
3.  UEU-Undergraduate-12640-persetujuan.Image.Marked.pdf - 294 KB
4.  UEU-Undergraduate-12640-pernyataan.Image.Marked.pdf - 308 KB
5.  UEU-Undergraduate-12640-publikasi.Image.Marked.pdf - 335 KB
6.  UEU-Undergraduate-12640-kata pengantar.Image.Marked.pdf - 352 KB
7.  UEU-Undergraduate-12640-abstrak.Image.Marked.pdf - 279 KB
8.  UEU-Undergraduate-12640-daftar isi.Image.Marked.pdf - 363 KB
9.  UEU-Undergraduate-12640-lampiran.Image.Marked.pdf - 1017 KB
10.  UEU-Undergraduate-12640-bab 1.Image.Marked.pdf - 604 KB
11.  UEU-Undergraduate-12640-daftar_pustaka.Image.Marked.pdf - 681 KB

• TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN pENAHANAN DALAM PERKARA PIDANA (Studi Kasus No.11/Pid.Prap/2001/PN.JakSel)
• ANALISA ATAS PHK YANG DI SEBABKAN EFISIENSI SERTA PERLINDUNGANNYA BAGI PEKERJA BERDASARKAN UU NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN
• TINJAUAN YURIDIS UPAYA HUKUM KASASI DALAM PERKARA PRAPERADILAN DI INDONESIA (STUDI KASUS PERKARA NO. 35 K/Pid/2002)
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNBDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
• TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINGGINYA ANGKA CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN
• ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBELAAN TERPAKSA YANG MENGAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA (STUDY KASUS PUTUSAN PERKARA PIDANA NOMOR 994/PID.B/2004/PN. JAK-SEL)
• TINJAUAN ATAS PEMENUHAN HAK DAN UPAYA PEMBERIAN FASILITAS BAGI TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT FISIK DALAM SUATU INSTANSI PEMERINTAH
• PENGAJUAN ALAT BUKTI SEBELUM TAHAP REPLIK DAN DUPLIK SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBUAT PUTUSAN SELA (Studi Kasus Perkara Perdata Nomor 30/Pdt.G/2007/PN.JKT.UT)
• PERKAWINAN SEDARAH DITINJAUDARI HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA
• PENGARUH HUKUM AKUISISI TERHADAP PERUSAHAAN PUBLIK CLOSELY-HELD