AKIBAT HUKUM PERBUATAN WANPRETASI PADA PERJANJIAN JUAL BELI TANAH (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 1515 K/PDT/2016)

Pada pengikatan perjanjian jual beli para pihak yang akan melakukan jual beli sudah terikat serta sudah mempunyai hak dan kewajiban untuk memenuhi prestasi dan kontra prestasi sebagaimana yang disepakati dalam pengikatan perjanjian jual beli. Namun setelah dibuatkan akta PPAT tetap saja ada salah satu pihak yang melakukan perbuatan wanprestasi. Seperti yang terjadi yang terjadi pada perjanjian jual beli tanah antara Blasius Charles Goni dan Martinus Tunggal, atas perjanjian tersebut Almarhum Martinus Tunggal dan Blasius Charles Goni sepakat untuk membayar uang panjar harga tanah sejumlah Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) dan uang sisa harga pembelian tanah milik Blasius Charles Goni sejumlah Rp. 665.000.000,00 (enam ratus enam puluh lima juta rupiah) akan dilunasi setelah tuntasnya proses pemecahan sertipikiat dan balik nama atas sebagian bidang tanah hak milik Blasius Charles Goni seluas 1.795 m2 (seribu tujuh ratus sembilan puluh lima meter persegi), namun Martinus Tunggal tidak menunjukkan itikad baik untuk menyelesaikan sisa pembayaran atas tanah yang telah diperjanjikan tersebut. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimanakah keabsahan perjanjian jual beli tanah dalam Putusan Nomor 1515 K/Pdt/2016? Serta bagaimanakah perlindungan hukum terhadap pihak penjual akibat wanprestasi perjanjian jual beli tanah dalam Putusan Nomor 1515 K/Pdt/2016? Metode penelitian yang penulis gunakan yaitu penelitian hukum normatif. Bahan hukum yang digunakan yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pedata (KUHPer), Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang pokok-Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Putusan Mahkamah Agung Nomor 1515 K/Pdt/2016. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Syarat sah perjanjian jual beli tanah dalam Putusan Nomor 1515 K/Pdt/2016 secara normatif sudah sah menurut hukum karena telah memenuhi semua unsur dari Pasal 1320 KUHPerdata. Selain itu peralihan hak atas tanah telah dilakukan dan dicatatkan dihadapan PPAT guna memperoleh Akta Jual Beli tanah sebagai bukti untuk mengalihkan dan mendaftarkan peralihan hak atas tanah di kantor Pertanahan dimana tanah itu telah sesuai dengan ketentuan Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Walaupun pada akta nilainya tidak sesuai dengan fakta yang diaudit MA. Transaksi yang terjadi demikian dipandang cacat hukum. Perlindungan hukum terhadap pihak penjual akibat wanprestasi perjanjian jual beli tanah dalam Putusan Nomor 1515 K/Pdt/2016 terbagi dalam dua bentuk yaitu bentuk perlindungan hukum prevenif dan perlindungan hukum represif.

1.  UEU-Undergraduate-12684-COVER.Image.Marked.pdf - 235 KB
2.  UEU-Undergraduate-12684-PENGESAHAN.Image.Marked.pdf - 388 KB
3.  UEU-Undergraduate-12684-PERSETUJUAN.Image.Marked.pdf - 364 KB
4.  UEU-Undergraduate-12684-PERNYATAAN.Image.Marked.pdf - 389 KB
5.  UEU-Undergraduate-12684-PUBLIKASI.Image.Marked.pdf - 471 KB
6.  UEU-Undergraduate-12684-KATA PENGANTAR.Image.Marked.pdf - 360 KB
7.  UEU-Undergraduate-12684-ABSTRAK.Image.Marked.pdf - 340 KB
8.  UEU-Undergraduate-12684-DAFTAR ISI.Image.Marked.pdf - 366 KB
9.  UEU-Undergraduate-12684-DAFTAR PUSTAKA.Image.Marked.pdf - 365 KB
10.  UEU-Undergraduate-12684-BAB 1.Image.Marked.pdf - 464 KB

• TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN pENAHANAN DALAM PERKARA PIDANA (Studi Kasus No.11/Pid.Prap/2001/PN.JakSel)
• ANALISA ATAS PHK YANG DI SEBABKAN EFISIENSI SERTA PERLINDUNGANNYA BAGI PEKERJA BERDASARKAN UU NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN
• TINJAUAN YURIDIS UPAYA HUKUM KASASI DALAM PERKARA PRAPERADILAN DI INDONESIA (STUDI KASUS PERKARA NO. 35 K/Pid/2002)
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNBDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
• TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINGGINYA ANGKA CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN
• ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBELAAN TERPAKSA YANG MENGAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA (STUDY KASUS PUTUSAN PERKARA PIDANA NOMOR 994/PID.B/2004/PN. JAK-SEL)
• TINJAUAN ATAS PEMENUHAN HAK DAN UPAYA PEMBERIAN FASILITAS BAGI TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT FISIK DALAM SUATU INSTANSI PEMERINTAH
• PENGAJUAN ALAT BUKTI SEBELUM TAHAP REPLIK DAN DUPLIK SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBUAT PUTUSAN SELA (Studi Kasus Perkara Perdata Nomor 30/Pdt.G/2007/PN.JKT.UT)
• PERKAWINAN SEDARAH DITINJAUDARI HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA
• PENGARUH HUKUM AKUISISI TERHADAP PERUSAHAAN PUBLIK CLOSELY-HELD