DAMPAK MODERNISASI TERHADAP PERGESERAN PERAN MAMAK KEMENAKAN DALAM MASYARAKAT ADAT KENAGARIAN PALAK ANEH MINANGKABAU

Masayrakat Minangkabau menganut sistem kekerabatan matrilineal, dimana harta warisan diturunkan secara kolektif, dar garis keturunan ibu. Sesuai dengan sistem kekerabatan Minangkabau yang Matrilinial, seorang laki-laki yang disebut mamak yaitu saudara pria sekandung ibu untuk menjadi pembimbing untuk anggota keluarga atau membimbing kemenakan. Seiring perkembangan zaman peran mamak dan kemenakan sudah tidak berlaku di gantikan dengan peran ayah dan selain itu, pengaruh modernisasi juga telah menggeser peran mamak, Rumusan masalah dalam survasi adalah, apakah dampak modernisasi memiliki pengaruh yang besar terhadap tradisi mamak kemenaken di palak aneh minangkabau dan apakah sanksi yang diterapkan apabila masyarakat palak aneh minangkabau tidak lagi menerapkan mamak kemenakan dalam sistem kekerabatannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak modernisasi terhadap tradisi mamak kemenaken di palak aneh minangkabau dan mebgetahui sanksi. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian Empris. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data skunder.Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara. Berdasarkan data yang diporeleh, hasil analisis terhadap penelitian ini adalah Dalam masyarakat adat Kenagarian Palak aneh Minangkabau telah terjadi pergeseran terhadap mamak dan kemenakan, saat ini mamak telah sibuk sendiri dengan urusan anak dan kemenakan tidak banyak memahami adat istiadat Minangkabau. penyebab pergeseran Peran Mamak dan Kemenakan adalah perubahan zaman yang telah merubah pola pikir manusia menjadi individu, ekonomi yang membuat peran mamak saat ini sibuk untuk mencari nafkah atau ekonomi untuk menghidupkan keluarga nya, merantau secara fisik akan membuatnya kemenekan dan mamak yang berada di kampung halammnya sehingga tanggung jawab mamak kemenakan jadi berkurang, terakhir adalah kurangnya sosialisasi dikarenakan pada zaman sekarang hukum adat dan peraturan lainnya di anggap mengekang kebebasan individual artinya secara global pemahaman hukum adat dan peraturan lain-lainnya tidak banyak dipahamin oleh kemenakan. pergseran peran mamak dan jarang digunakan, jika ada yang tidak menerapkan peran mamak sanksi yang akan dikenakan sanksi akan pergi meninggalkan rumah gadang atau nagari, karena sama saja tidak mematuhi peraturan adat, dan apabila mamak yang sengaja tidak menerapkan dirinya sebagai seorang mamak, maka seorang mamak tersebut tidak dihargain oleh keluarga yang ada di rumah gadang dan keluar juga dari rumah gadang tersebut.

1.  UEU-Undergraduate-12720-cover.Image.Marked.pdf - 282 KB
2.  UEU-Undergraduate-12720-pengesahan.Image.Marked.pdf - 415 KB
3.  UEU-Undergraduate-12720-persetujuan.Image.Marked.pdf - 382 KB
4.  UEU-Undergraduate-12720-pernyataan.Image.Marked.pdf - 411 KB
5.  UEU-Undergraduate-12720-publikasi.Image.Marked.pdf - 508 KB
6.  UEU-Undergraduate-12720-kata pengantar.Image.Marked.pdf - 222 KB
7.  UEU-Undergraduate-12720-abstrak.Image.Marked.pdf - 220 KB
8.  UEU-Undergraduate-12720-daftar isi.Image.Marked.pdf - 223 KB
9.  UEU-Undergraduate-12720-daftar pustaka.Image.Marked.pdf - 294 KB
10.  UEU-Undergraduate-12720-lampiran 1.Image.Marked.pdf - 499 KB
11.  UEU-Undergraduate-12720-lampiran 2.Image.Marked.pdf - 204 KB
12.  UEU-Undergraduate-12720-bab 1.Image.Marked.pdf - 446 KB

• TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN pENAHANAN DALAM PERKARA PIDANA (Studi Kasus No.11/Pid.Prap/2001/PN.JakSel)
• ANALISA ATAS PHK YANG DI SEBABKAN EFISIENSI SERTA PERLINDUNGANNYA BAGI PEKERJA BERDASARKAN UU NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN
• TINJAUAN YURIDIS UPAYA HUKUM KASASI DALAM PERKARA PRAPERADILAN DI INDONESIA (STUDI KASUS PERKARA NO. 35 K/Pid/2002)
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNBDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
• TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINGGINYA ANGKA CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN
• ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBELAAN TERPAKSA YANG MENGAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA (STUDY KASUS PUTUSAN PERKARA PIDANA NOMOR 994/PID.B/2004/PN. JAK-SEL)
• TINJAUAN ATAS PEMENUHAN HAK DAN UPAYA PEMBERIAN FASILITAS BAGI TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT FISIK DALAM SUATU INSTANSI PEMERINTAH
• PENGAJUAN ALAT BUKTI SEBELUM TAHAP REPLIK DAN DUPLIK SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBUAT PUTUSAN SELA (Studi Kasus Perkara Perdata Nomor 30/Pdt.G/2007/PN.JKT.UT)
• PERKAWINAN SEDARAH DITINJAUDARI HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA
• PENGARUH HUKUM AKUISISI TERHADAP PERUSAHAAN PUBLIK CLOSELY-HELD