ANALISA ATAS KONTRIBUSI PERUSAHAAN DALAM PROGRAM DANA PENSIUN SEBAGAI FAKTOR PENGURANG BESARAN PESANGON (STUDI KASUS PUTUSAN : NOMOR 101/PL/G2006/PHI.PN.JKT.PST)

Pada dasarnya setiap dana pensiun memiliki peraturan yang berbeda ketentuannya satu sama lain. Namun isi dari peraturan yang dibuat oleh tiap-tiap dana pensiun tersebut harus berpedoman atau mengacu pada peraturan perundang-undangan tentang dana pensiun dan juga harus terkait dengan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Undang-undang tersebut sebagai payung hukum dalam pengelolaan dana pensiun swasta di Indonesia. Objek penelitian dalam skripsi ini adalah mengenai kontribusi perusahaan dalam program dana pensiun yang tidak dapat diperhitungkan sebagai faktor pengurangan pesangon pada saat pensiun dan putusan pengadilan PHI yang sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif-empiris, yaitu penelitian hukum yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan kontrak secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan ada kewajiban bagi perusahaan yang mempekerjakan karyawan untuk menyelenggarakan program uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang pengganti hak. Dana pensiun merupakan salah satu alternatif untuk memberikan kesejahteraan kepada karyawan dari perusahaan pemberi kerja dan dalam kontribusi perusahaan dalam program dana pensiun dapat diperhitungkan sebagai faktor pengurangan pesangon pada saat pensiun dan hal mengenai putusan perkara No. 101/PL/G2006/PHI.PN.JKT.PST majelis hakim sudah melakukan putusan yang sudah sesuai yaitu bahwa Tergugat telah melanggar Pasal 167 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

1.  UEU-Undergraduate-12751-cover.Image.Marked.pdf - 248 KB
2.  UEU-Undergraduate-12751-pengesahan.Image.Marked.pdf - 808 KB
3.  UEU-Undergraduate-12751-persetujuan.Image.Marked.pdf - 808 KB
4.  UEU-Undergraduate-12751-pernyataan.Image.Marked.pdf - 808 KB
5.  UEU-Undergraduate-12751-publikasi.Image.Marked.pdf - 808 KB
6.  UEU-Undergraduate-12751-kata pengantar.Image.Marked.pdf - 209 KB
7.  UEU-Undergraduate-12751-abstrak.Image.Marked.pdf - 129 KB
8.  UEU-Undergraduate-12751-daftar isi.Image.Marked.pdf - 230 KB
9.  UEU-Undergraduate-12751-daftar pustaka.Image.Marked.pdf - 238 KB
10.  UEU-Undergraduate-12751-lampiran-1.Image.Marked.pdf - 404 KB
11.  UEU-Undergraduate-12751-lampiran-2.Image.Marked.pdf - 295 KB
12.  UEU-Undergraduate-12751-lampiran-3.Image.Marked.pdf - 573 KB
13.  UEU-Undergraduate-12751-bab 1.Image.Marked.pdf - 536 KB

• TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN pENAHANAN DALAM PERKARA PIDANA (Studi Kasus No.11/Pid.Prap/2001/PN.JakSel)
• ANALISA ATAS PHK YANG DI SEBABKAN EFISIENSI SERTA PERLINDUNGANNYA BAGI PEKERJA BERDASARKAN UU NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN
• TINJAUAN YURIDIS UPAYA HUKUM KASASI DALAM PERKARA PRAPERADILAN DI INDONESIA (STUDI KASUS PERKARA NO. 35 K/Pid/2002)
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNBDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
• TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINGGINYA ANGKA CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN
• ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBELAAN TERPAKSA YANG MENGAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA (STUDY KASUS PUTUSAN PERKARA PIDANA NOMOR 994/PID.B/2004/PN. JAK-SEL)
• TINJAUAN ATAS PEMENUHAN HAK DAN UPAYA PEMBERIAN FASILITAS BAGI TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT FISIK DALAM SUATU INSTANSI PEMERINTAH
• PENGAJUAN ALAT BUKTI SEBELUM TAHAP REPLIK DAN DUPLIK SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBUAT PUTUSAN SELA (Studi Kasus Perkara Perdata Nomor 30/Pdt.G/2007/PN.JKT.UT)
• PERKAWINAN SEDARAH DITINJAUDARI HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA
• PENGARUH HUKUM AKUISISI TERHADAP PERUSAHAAN PUBLIK CLOSELY-HELD