PENERAPAN ASAS KEBARUAN TERHADAP PEMEGANG HAK DESAIN INDUSTRI DI INDONESIA (ANALISA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 874 K/PDT.SUS.HKI/2017)

Skripsi ini menganalisis Desain Industri yang berkaitan dengan Asas Kebaruan. Karena Asas Kebaruan merupakan suatu syarat yang sangat penting bagi seorang pemohon Hak Desain Indusrti untuk mengajukan desainnya agar mendapatkan Hak Desain Industri dan mendapatkan perlindungan hukum. Sebagaimana yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Pasal 2 ayat (1) dan (2) Hak Desain Industri diberikan untuk Desain Industri yang baru. Desain Industri dianggap baru apabila pada tanggal penerimaan, Desain Industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya. Pengungkapan sebelumnya, sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah pengungkapan Desain Industri yang sebelum tanggal penerimaan atau tanggal prioritas apabila permohonan diajukan dengan hak prioritas, telah diumumkan atau digunakan di Indonesia atau di luar Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif bersifat kualitatif. Penulis menganalisis antara Dart Industries, Inc melawan PT Cahaya Mulia Nusantara DKK pihak yang bersengketa mengenai desain botol minuman. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana perlindungan terhadap pemegang hak Desain Industri dan bagimana penerapan asas kebaruan terhadap suatu Desain Industri di Indonesia yang dikaitkan dengan pengaturan Internasional maupun Nasional pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 874K/Pdt.Sus.HKI/2017. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa tidak ada kejelasan secara khusus bagaimana suatu desain industri di anggap baru. Bahwa pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri menyatakan bahwa Desain Industri di berikan untuk Desain Industri yang baru, dianggap baru apabila pada tanggal penerimaan desain industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang sudah ada sebelumnya. Di dalam aturan ini tidak dijelaskan bagaimana batasan suatu desain tersebut atau bagaimana batasan bentuk suatu desain agar tidak adanya persamaan satu sama lain suatu desain.

1.  UEU-Undergraduate-12901-cover.Image.Marked.pdf - 231 KB
2.  UEU-Undergraduate-12901-pengesahan.Image.Marked.pdf - 231 KB
3.  UEU-Undergraduate-12901-persetujuan.Image.Marked.pdf - 204 KB
4.  UEU-Undergraduate-12901-pernyataan.Image.Marked.pdf - 218 KB
5.  UEU-Undergraduate-12901-publikasi.Image.Marked.pdf - 265 KB
6.  UEU-Undergraduate-12901-kata pengantar.Image.Marked.pdf - 400 KB
7.  UEU-Undergraduate-12901-abstrak.Image.Marked.pdf - 262 KB
8.  UEU-Undergraduate-12901-daftar isi.Image.Marked.pdf - 270 KB
9.  UEU-Undergraduate-12901-daftar pustaka.Image.Marked.pdf - 316 KB
10.  UEU-Undergraduate-12901-bab1.Image.Marked.pdf - 648 KB

• TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN pENAHANAN DALAM PERKARA PIDANA (Studi Kasus No.11/Pid.Prap/2001/PN.JakSel)
• ANALISA ATAS PHK YANG DI SEBABKAN EFISIENSI SERTA PERLINDUNGANNYA BAGI PEKERJA BERDASARKAN UU NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN
• TINJAUAN YURIDIS UPAYA HUKUM KASASI DALAM PERKARA PRAPERADILAN DI INDONESIA (STUDI KASUS PERKARA NO. 35 K/Pid/2002)
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNBDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
• TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINGGINYA ANGKA CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN
• ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBELAAN TERPAKSA YANG MENGAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA (STUDY KASUS PUTUSAN PERKARA PIDANA NOMOR 994/PID.B/2004/PN. JAK-SEL)
• TINJAUAN ATAS PEMENUHAN HAK DAN UPAYA PEMBERIAN FASILITAS BAGI TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT FISIK DALAM SUATU INSTANSI PEMERINTAH
• PENGAJUAN ALAT BUKTI SEBELUM TAHAP REPLIK DAN DUPLIK SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBUAT PUTUSAN SELA (Studi Kasus Perkara Perdata Nomor 30/Pdt.G/2007/PN.JKT.UT)
• PERKAWINAN SEDARAH DITINJAUDARI HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA
• PENGARUH HUKUM AKUISISI TERHADAP PERUSAHAAN PUBLIK CLOSELY-HELD