HAK OPSI DALAM PERJANJIAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 1400K/PDT/2001,JO PUTUSAN NOMOR 107/PDT/1999.PT.PDG, JO PUTUSAN NOMOR 02/PDT/BTH/1999.PN.LB.BS).

Peranan hukum di dalam pergaulan hidup adalah sebagai sesuatu yang melindungi, memberi rasa aman, tentram dan tertib untuk mencapai kedamaian dan keadilan setiap orang. Aturan hukum mengenai tanah sebagai jaminan kredit dahulu diatur dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tepatnya Pasal 1162, objek yang dapat dibebani dengan hipotik adalah benda-benda tidak bergerak. Eksekusinyapun secara parate eksekusi sesuai pasal 224 HIR yaitu berdasarkan, �DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 memiliki sedikit kesamaan hipotik yakni dalam hal eksekusinya yaitu bersifat parate eksekusi yang mengacu pada pasal 224 HIR, dimana ketentuan ini mempunyai kekuatan sama dengan putusan Pengadilan. Dalam perkembangannya eksekusi tidak selalu berjalan lancar, karena debitur merasa keberatan bahwa tanah tersebut merupakan aset berharga. Dari eksekusi itu sedikit sekali yang terdapat pihak-pihaknya mau berdamai, dan memberikan keringanan yaitu dengan perpanjangan jangka waktu dan bentuk pilihan penyelesaian pelunasan hutang lainnya

1.  UEU-Undergraduate-1335-COVER.pdf - 24 KB
2.  UEU-Undergraduate-1335-PERSEMBAHAN.pdf - 30 KB
3.  UEU-Undergraduate-1335-ABSTRAK.pdf - 14 KB
4.  UEU-Undergraduate-1335-KATA PENGANTAR.pdf - 36 KB
5.  UEU-Undergraduate-1335-DAFTAR ISI.pdf - 14 KB
6.  UEU-Undergraduate-1335-DAFTAR PUSTAKA.pdf - 23 KB
7.  UEU-Undergraduate-1335-BABI.pdf - 52 KB
8.  UEU-Undergraduate-1335-HALAMAN PERSETUJUAN.pdf - 185 KB
9.  UEU-Undergraduate-1335-HALAMAN PENGESAHAN.pdf - 557 KB
10.  UEU-Undergraduate-1335-HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.pdf - 178 KB

• PEWARISAN TERHADAP ANAK ANGKAT DAN PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PEWARISAN TERHADAP ANAK ANGKAT ( Studi Kasus Penetapan Nomor : 171/Pdt.P/2009/PA.JS )
• HAK OPSI DALAM PERJANJIAN (Studi Kasus Putusan Nomor 1400K/PDT/2001,Jo Putusan Nomor 107/PDT/1999.PT.PDG, Jo Putusan Nomor 02/PDt/BTH/1999.PN.LB.BS).
• TINJAUAN HUKUM PERDATA TERHADAP JUAL BELI TEBAS SECARA ADAT PADA BUAH MANGGA DI POHON DI DESA WANAR, KECAMATAN PUCUK, KABUPATEN LAMONGAN.
• PELANGGARAN ASAS KEPATUTAN DAN ASAS KEADILAN ATAS AKTA PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI BERDASARKAN PASAL 1258 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA..
• WANPRESTASI YANG DILAKUKAN OLEH PEKERJA DALAM PERJANJIAN KERJA IKATAN DINAS DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA
• ANALISA TERHADAP UPAYA HUKUM ATAS PUTUSAN PENGADILAN NIAGA YANG DIAJUKAN KEMBALI KE PENGADILAN NEGERI
• KEABSAHAN KONTRAK ELEKTRONIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK JUNCTO KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA
• Analisis Yuridis Perjanjian Pembiayaan (Leasing) Antara PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk. Vs Jekki Saputra Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
• PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM DALAM PERKARA PEMALSUAN SURAT (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 01/PK/PID/2016)
• LAPORAN KEGIATAN PERKULIAHAN HUKUM PERDATA (EU001) SEMESTER GENAP 2020-2021