ANALISIS PUTUSAN TINDAK PIDANA DALAM PERKARA TRAFFICKING MENURUT UNDANG�UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Tindak Pidana Perdagangan Orang (Trafficking), khususnya mengenai perdagangan anak semakin meningkat. Masalah perlindungan anak adalah sangat penting karena anak merupakan potensi dan generasi muda penerus bangsa di masa mendatang, oleh karena itu penulis meneliti kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (Trafficking), khususnya mengenai perdagangan anak, dengan masalah apakah yang menjadi dasar majelis hakim dalam memberikan keputusan terhadap pelaku tindak pidana perdagangan anak dan apakah Keputusan No. 942/Pid.B/2009/PN.TNG telah sesuai dengan ketentuan UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pada penulisan skripsi ini digunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang sepenuhnya menggunakan data sekunder. Pada kasus yang diteliti, pelaku perdagangan anak melakukan tindak pidana perdangan anak dan didakwakan dengan dakwaan primair pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 11 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang serta didakwakan dengan dakwaan subsidair pasal 83 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Jaksa Penuntut Umum mengajukan beberapa alat bukti yang dihadirkan dalam sidang pengadilan. Alat bukti yang diajukan telah memenuhi syarat alat bukti yang sah menurut Undang-undang, yaitu pada Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Pelaksanaan pembuktian tersebut dimulai dengan menghadirkan para saksi di muka sidang pengadilan untuk dimintai keterangannya sehubungan dengan tindak pidana yang didakwakan. Pemeriksaan terhadap alat bukti ini menjadi dasar bagi Penuntut Umum untuk menuangkan hal tersebut dalam surat tuntutan sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, Dalam pertimbangan putusan hakim pengadilan negeri tangerang bahwa surat dakwaan penuntut umum No. Reg.Perkara: PDM-288/04/2009 tidak memenuhi ungsur-ungsur yang terdapat dalam pasal 143 ayat (1) KUHAP terkait tempat dan waktu kejadian tidak disebutkan secara jelas/lengkap oleh jaksa penuntut umum(JPU) dan dinyatakan batal demi hukum berdasarkan pasal 143 ayat 3 KUHAP. Sehingga keputusan hakim No. 942/Pid.B/2009/PN.TNG tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang. Unsur-unsur Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Perlindungan Anak telah terbukti. Oleh karena itu Jaksa Penuntut Umum harus mampu membuktikan dakwaannya dengan cermat tetap berpedoman kepada ketentuan yang sah menurut Undang-Undang sehingga mempersempit kesempatan terdakwa untuk melepaskan diri dari jeratan hukum. Namun perlu juga diadakan revisi Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Orang agar lebih lengkap dan merinci secara khusus mengenai tindak pidana perdagangan anak agar dapat melindungi setiap anak yang mulai menjadi lahan bisnis melalui perdagangan anak.

1.  UEU-Undergraduate-147-Cover.pdf - 20 KB
2.  UEU-Undergraduate-147-persetujuan.pdf - 188 KB
3.  UEU-Undergraduate-147-pengesahan.pdf - 94 KB
4.  UEU-Undergraduate-147-abstrak.pdf - 37 KB
5.  UEU-Undergraduate-147-Kata Pengantar.pdf - 13 KB
6.  UEU-Undergraduate-147-Daftar Isi.pdf - 23 KB
7.  UEU-Undergraduate-147-bab I.pdf - 68 KB
8.  UEU-Undergraduate-147-Daftar Pustaka.pdf - 10 KB

• ANALISIS PUTUSAN TINDAK PIDANA DALAM PERKARA TRAFFICKING MENURUT UNDANG�UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
• HUBUNGAN KONSUMSI ENERGI, PROTEIN, FE, STATUS GIZI , KADAR HEMOGLOBIN (HB) DAN PRESTASI BELAJAR SANTRIWATI DI TSANAWIYAH PONDOK PESANTREN BABUSSALAM PENIRAMAN KECAMATAN SUNGAI PINYUH KABUPATEN PONTIANAK TAHUN 2013
• ANALISA ATAS PHK YANG DI SEBABKAN EFISIENSI SERTA PERLINDUNGANNYA BAGI PEKERJA BERDASARKAN UU NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANGUNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK�
• TINJAUAN YURIDIS PASAL 26A UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
• PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WHISTLEBLOWER KASUS KORUPSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
• TINJAUAN ATAS PEMENUHAN HAK DAN UPAYA PEMBERIAN FASILITAS BAGI TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT FISIK DALAM SUATU INSTANSI PEMERINTAH
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DI WILAYAH HUKUM POLRES METRO JAKARTA BARAT (Studi Kasus Perkara pidana No.1749/PID/B/2009/PN.JKT.BAR)
• TINJAUAN YURIDIS TERHADAP SANKSI PEMBANTU PELAKU TINDAK PIDANA TERORISME MENURUT UU.NO.15 TAHUN 2003 (STUDI KASUS PUTUSAN NO.128/Pid.B/2010/JKT-SEL)
• PELAKSANAAN PENGANGKATAN SERTA PERLINDUNGAN ANAK DI INDONESIA