PENELANTARAN TERHADAP ANAK DALAM RUMAH TANGGA DITINJAU DARI UNDANG � UNDANG NO. 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (PASAL 13 AYAT 1 BUTIR C)

Dibandingkan anak yang menjadi korban tindak kekerasan, anak korban penelantaran sering kali kurang memperoleh perhatian publik apalagi pemerintah secara serius karena penderitaan yang dialami korban dianggap tidak sedramatis sebagaimana layaknya anak-anak yang teraniaya secara fisik, kekerasan terhadap anak seringkali diidentikkan dengan kekerasan kasat mata, seperti kekerasan fisikal dan seksual. Padahal kekerasan yang bersifat psikis dan sosial (struktural) juga membawa dampak buruk dan permanen terhadap anak. Terlantar disini juga dalam pengertian ketika hak-hak anak tidak terpenuhi karena kelalaian, ketidak mengertian orangtua, karena ketidakmampuan, atau karena kesengajaan. Dengan lahirnya Undang-undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang disetujui DPR RI tanggal 23 September 2002, maka perlindungan anak telah memiliki landasan hukumnya secara yuridis. Pokok bahasan pada penulisan ini adalah mengenai bagaimana perlindungan hak-hak anak berdasarkan Undang - Undang No.23 Tahun 2002 Pasal 13 Ayat 1 Butir c mengenai penelantaran anak dalam rumah tangga dan apa saja faktor-faktor yang mendorong terjadinya penelantaran anak dalam rumah tangga serta upaya mengurangi terjadinya penelantaran anak dalam rumah tangga? Yang pada pembahasannya menggunakan analisis penelitian normatif dengan perpektif Undang-Undang Perlindungan Anak. Dari pembahasan yang telah penulis lakukan, dapat diambil kesimpulan bahwa: 1). tindakan kekerasan terhadap anak yang dilakukan dalam rumah tangga atau keluarga sangat dilarang. Karena hal itu merupakan pelanggaran terhadap hak anak yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan. 2). UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memandang tindakan penelantaran anak sebagai tindakan pelanggaran hukum yang berakibat dapat dipidana dengan sanksi hukum sebagaimana diatur dalam UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 3). Dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, hak seorang anak benar-benar dilindungi mulai dari dalam kandungan sampai berusia 18 tahun atau sampai menikah. 4). Demikian pula instrumen perundang-undangan lainnya yang ada di Indonesia tentang perlindungan anak bahwa segala kegiatan adalah untuk menjamin dan melindungi anak dan hakhaknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang, dan dapat berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Serta mendapat perlindungan khusus dari kekerasan fisik, psikis dan seksual. Sejalan dengan kesimpulan diatas, maka bahwa dalam proses penanganan kasus penelantaran anak dalam rumah tangga hendaknya memberikan pelayanan yang sempurna terutama kepada para korban. Harus ada perhatian yang lebih dari setiap komponen, baik dari aspek legislasi, edukasi, pengawasan kebijakan serta partisipasi aktif dari lingkup keluarga, masyarakat dan peran aktif , kontributif dari LSM untuk merealisasikan hak anak dalam semangat disentralisasi dan otonomi daerah. Perhatian pemerintah yang serius terhadap permasalahan ini.

1.  UEU-Undergraduate-1528-COVER.pdf - 72 KB
2.  UEU-Undergraduate-1528-PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.pdf - 72 KB
3.  UEU-Undergraduate-1528-LEMBAR PENGESAHAN.pdf - 73 KB
4.  UEU-Undergraduate-1528-LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI.pdf - 72 KB
5.  UEU-Undergraduate-1528-ABSTRAK.pdf - 29 KB
6.  UEU-Undergraduate-1528-KATA PENGANTAR.pdf - 13 KB
7.  UEU-Undergraduate-1528-DAFTAR ISI.pdf - 12 KB
8.  UEU-Undergraduate-1528-DAFTAR TABEL.pdf - 11 KB
9.  UEU-Undergraduate-1528-LAMPIRAN.pdf - 10 KB
10.  UEU-Undergraduate-1528-BABI.pdf - 49 KB

• PENELANTARAN TERHADAP ANAK DALAM RUMAH TANGGA DITINJAU DARI UNDANG � UNDANG NO. 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (Pasal 13 Ayat 1 butir c)