PERLINDUNGAN KONSUMEN MENGENAI KLAUSULA BAKU DALAM TIKET PESAWAT YANG MENGATUR MENGENAI PEMBATALAN (CANCEL) DAN/ATAU KETERLAMBATAN (DELAY)

Perlindungan hukum terhadap konsumen menyangkut dalam banyak aspek kehidupan terutama dalam aspek kehidupan konsumen yang banyak sekali mengalami kerugian. Kerugian-kerugian tersebut dialami karena kurangnya perlindungan badan hukum yang melindungi secara pasti posisi konsumen yang merasa dirugikan. Transportasi udara saat ini sangat penting kegunaanya dalam kehidupan masyarakat. Ternyata dalam penyelenggaraan penerbangan ada hak penumpang yang tidak dipenuhi sebagaimana semestinya oleh perusahaan penerbangan seperti dalam hal terjadinya pembatalan dan/atau keterlambatan dalam penerbangan. Berbagai sumber hukum yang mengatur mengenai masalah pembatalan (cancel) dan/atau keterlambatan (delay) yaitu Undang-Undang No. 1 tahun 2009 tentang Penerbangan, Peraturan Pemerintah No. 40 tahun 1995 tentang Angkutan Udara, Peraturan Menteri Perhubungan No. KM 25 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara serta produk hukum Belanda yaitu Ordonansi Pengangkutan Udara 1939 yang masih tetap berlaku sampai saat ini. Pokok permasalahan dalam pembahasan ini adalah bagaimanakah tanggung jawab yang diberikan oleh maskapai penerbangan, kompensasi serta peran Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam memberikan perlindungan kepada penumpang. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif, penelitian yang dilihat dari segi hukum dan analisis teori-teori hukum mengenai masalah yang diteliti. Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 18 ayat (1a), telah menyebutkan bahwa dilarang untuk mencantumkan klausula baku yang berkaitan dengan pengalihan tanggung jawab. Meskipun telah ada aturan yang mengatur mengenai tanggung jawab pelaku usaha, ternyata tidak dijelaskan secara detil bentuk kompensasi dan konsekuensi yang terjadi apabila tidak dijalankan. Oleh karena itu, dari kesimpulan yang ada penulis memberikan saran peran pemerintah sangat penting untuk mengawasi pelaku usaha dalam menawarkan produk barang dan/atau jasa yang diproduksinya dan supaya pemerintah meninjau ulang kembali peraturan yang ada untuk dijalankan dengan bertanggung jawab karena meskipun ada kompensasi yang harus diberikan kepada penumpang, tidak ada konsekuensi kepada maskapai penerbangan apabila tidak menjalankannya. Serta melakukan perbaikan dalam pembuatan klausula baku pada tiket pesawat berkaitan dengan pengalihan tanggung jawab dan membuat sarana pengaduan apabila penumpang tidak mendapatkan haknya terkait masalah pembatalan (cancel) dan/atau keterlambatan (delay). 􀀃

1.  UEU-Undergraduate-1563-COVER.pdf - 32 KB
2.  UEU-Undergraduate-1563-TANDA PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI.pdf - 32 KB
3.  UEU-Undergraduate-1563-PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.pdf - 32 KB
4.  UEU-Undergraduate-1563-LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.pdf - 33 KB
5.  UEU-Undergraduate-1563-Abstrak.pdf - 32 KB
6.  UEU-Undergraduate-1563-KATA PENGANTAR.pdf - 33 KB
7.  UEU-Undergraduate-1563-Daftar Isi.pdf - 33 KB
8.  UEU-Undergraduate-1563-Daftar Singkatan.pdf - 28 KB
9.  UEU-Undergraduate-1563-Daftar Pustaka.pdf - 31 KB
10.  UEU-Undergraduate-1563-BABI.pdf - 71 KB

• PERLINDUNGAN KONSUMEN MENGENAI KLAUSULA BAKU DALAM TIKET PESAWAT YANG MENGATUR MENGENAI PEMBATALAN (CANCEL) DAN/ATAU KETERLAMBATAN (DELAY)

• PERLINDUNGAN KONSUMEN MENGENAI KLAUSULA BAKU DALAM TIKET PESAWAT YANG MENGATUR MENGENAI PEMBATALAN (CANCEL) DAN/ATAU KETERLAMBATAN (DELAY)
• PERLINDUNGAN KONSUMEN MENGENAI KLAUSULA BAKU DALAM TIKET PESAWAT YANG MENGATUR MENGENAI PEMBATALAN (CANCEL) DAN/ATAU KETERLAMBATAN (DELAY)