PENGAWASAN TERHADAP PENYIMPANGAN PENYELENGGARAAN REKLAME DI KOTA DKI JAKARTA (BERDASARKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 4 TAHUN 2002 JO.NOMOR 2 TAHUN 2004)

Hasil analisis menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah kota masih kurang maksimal dimana masih banyaknya pelanggaran dan penyimpangan yang terjadi didalam penyelenggaraan reklame, baik pelanggaran yang dilakukan oleh pihak pemohon maupun oleh pihak pemerintah kota. Penerapan sanksi yang diberikan kepada pelanggaran penyelenggaraan reklame hanya berupa sanksi administrasi, ringannya sanksi yang diberikan mengakibadkan penyelenggara reklame tidak jera untuk melakukan segala bentuk pelanggaran dan penyimpangan didalam penyelenggaraan reklame di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.. Hasilnya menunjukan bahwa lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah kota didalam penyelenggaraan reklame, menyebabkan retribusi berupa pajak reklame terhadap reklame yang diselenggarakan tidak menjadi pendapatan daerah yang optimal, Sehingga pemerintah daerah tidak secara maksimal didalam penerimaan pajak daerah khususnya pajak reklame. Lemahnya penerapan sanksi menjadikan penyelenggara reklame tidak mengalami ketakutan didalam melakukan pelanggaran dan penyimpangan didalam penyelengaraan reklame di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

1.  UEU-Undergraduate-1631-COVER.pdf - 24 KB
2.  UEU-Undergraduate-1631-PERSETUJUAN PEMBIMBING.pdf - 117 KB
3.  UEU-Undergraduate-1631-PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.pdf - 120 KB
4.  UEU-Undergraduate-1631-LEMBAR PENGESAHAN.pdf - 129 KB
5.  UEU-Undergraduate-1631-KATA PENGANTAR.pdf - 13 KB
6.  UEU-Undergraduate-1631-ABSTRAK.pdf - 14 KB
7.  UEU-Undergraduate-1631-DAFTAR ISI.pdf - 14 KB
8.  UEU-Undergraduate-1631-DAFTAR GAMBAR.pdf - 10 KB
9.  UEU-Undergraduate-1631-DAFTAR LAMPIRAN.pdf - 10 KB
10.  UEU-Undergraduate-1631-DAFTAR PUSTAKA.pdf - 15 KB
11.  UEU-Undergraduate-1631-BABI.pdf - 53 KB

• PENGAWASAN TERHADAP PENYIMPANGAN PENYELENGGARAAN REKLAME DI KOTA DKI JAKARTA (BERDASARKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 4 TAHUN 2002 Jo. NOMOR 2 TAHUN 2004)

• PENGAWASAN TERHADAP PENYIMPANGAN PENYELENGGARAAN REKLAME DI KOTA DKI JAKARTA (BERDASARKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 4 TAHUN 2002 Jo.NOMOR 2 TAHUN 2004)
• PENGAWASAN TERHADAP PENYIMPANGAN PENYELENGGARAAN REKLAME DI KOTA DKI JAKARTA (BERDASARKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 4 TAHUN 2002 Jo. NOMOR 2 TAHUN 2004)