PELAKSANAAN EKSEKUSI TERHADAP BARANG SITAAN NARAPIDANA TIDAK KORUPSI YANG MENGAJUKAN PEMBEBASAN BERSYARAT (STUDU KASUS 24/PID.SUS-TPK/2017/PN.JKT.PST)

Pembebasan bersyarat adalah kebebasanya Narapidana setelah menyelsaikan sekurang-kurangnya dua pertiga masa tahanan lalu dengan ketentuan dua pertiga ini tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan. Pembebasan bersyarat ini dapat diberikan kepada Narapidana sepanjang persyaratan dan persyaratan yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 tahun 2018 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat (Permenkumham 3/2018).Pembebasan bersyarat dapat disetujui dengan syarat dan ketentuan yang ditetapkan dan diambil proses yang diumumkan dalam permenkumham 3/2018 sampai diterbitkannya keputusan pemberian pembebasan bersyarat dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan atas nama Menteri Hukum dan Ham. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan metode hukum normatife atau penelitian perpustakaan adalah penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana. Sehubungan dengan masa pidana pokok yang dijalanin terpidana Pantun Banjarnahor hampir habis sedangkan terpidana telah menyerahkan asset � asset kepada Kejaksaan negeri Jakarta Pusat yang berdasarkan hasil Appraisal yang ditunjuk terpidana nilainya telah melebihi nilai uang pengganti maka agar tidak mengurangi hak hak terpidana serta guna mennghindari Gugatan Perbuatan Melawan Hukum atau gugatan atas pengembalian asset segera melaksanakan mengeluarkan terpidana Pantun Banjarnahor. Dengan demikian penyelesaian perkara dalam Pelaksanaan Eksekusi terhadap Barang Sitaan Narapidana Tindak Pidana Korupsi yang Mengajukan Pembebasan Bersyarat dapat dipertanggung jawabkan olek pihak Penegak Hukum sebagai alat Negara.

1.  UEU-Undergraduate-17404-cover.Image.Marked.pdf - 746 KB
2.  UEU-Undergraduate-17404-pengesahan.Image.Marked.pdf - 558 KB
3.  UEU-Undergraduate-17404-pernyataan.Image.Marked.pdf - 527 KB
4.  UEU-Undergraduate-17404-persetujuan.Image.Marked.pdf - 501 KB
5.  UEU-Undergraduate-17404-publikasi.Image.Marked.pdf - 601 KB
6.  UEU-Undergraduate-17404-abstrak.Image.Marked.pdf - 395 KB
7.  UEU-Undergraduate-17404-kata pengantar.Image.Marked.pdf - 326 KB
8.  UEU-Undergraduate-17404-daftar isi.Image.Marked.pdf - 328 KB
9.  UEU-Undergraduate-17404-bab1.Image.Marked.pdf - 649 KB
10.  UEU-Undergraduate-17404-daftar pustaka.Image.Marked.pdf - 465 KB

• TINDAK PIDANA KORUPSI DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
• BENTUK PERLINDUNGAN TERHADAP JUSTICE COLLABORATORS DALAM PENGUNGKAPAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA ( STUDI PUTUSAN NO.14/PID.B/TPK/2011/PN.JKT.PST )
• PENGGUNAAN INSTRUMEN UNDANG-UNDANG PERPAJAKAN TERHADAP HARTA KEKAYAAN HASIL KORUPSI SEBAGAI UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI
• PERBANDINGAN HUKUM ACARA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI SEBELUM DAN SESUDAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 46 TAHUN 2009 TENTANG PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI
• TINJAUAN PUTUSAN LEPAS TERHADAP TERDAKWA SYAFRUDIN ARSYAD TUMENGGUNG DALAM KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI ( STUDI PUTUSAN NOMOR. 1555 K / PID. SUS/ 2019)
• TINJAUAN YURIDIS KERUGIAN KEUANGAN NEGARA PADA TINDAK PIDANA KORUPSI ATAS PERBUATAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH DIREKSI BADAN USAHA MILIK NEGARA (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR : 121K/PID.SUS/2020
• ANALISA YURIDIS PENERAPAN TIPIKOR DAN TPPU DALAM RANGKA OPTIMALISASI PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN NOMOR 130/PID.SUS/TPK/2017/PN.JKT.PST.
• DISPARITAS HUKUMAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DAN PEDOMAN PEMIDANAAN TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH MAHKAMAH AGUNG

• TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN pENAHANAN DALAM PERKARA PIDANA (Studi Kasus No.11/Pid.Prap/2001/PN.JakSel)
• PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WHISTLEBLOWER KASUS KORUPSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNBDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
• TINDAK PIDANA KORUPSI DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
• PENERAPAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMBANTUAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DITINJAU DARI PUTUSAN No. 1066K/Pid.Sus/2008
• PERBANDINGAN ZINAH (OVERSPEL) DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) DAN ZINAH (HUBUNGAN LUAR KAWIN) DALAM HUKUM ISLAM
• BENTUK PERLINDUNGAN TERHADAP JUSTICE COLLABORATORS DALAM PENGUNGKAPAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA ( STUDI PUTUSAN NO.14/PID.B/TPK/2011/PN.JKT.PST )
• Pemberian Remisi Bagi Narapidana Korupsi (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang)
• REMISI TERHADAP TERPIDANA KASUS KORUPSI KAJIAN YURIDIS BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN 1999 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN NOMOR 28 TAHUN 2006 SEBAGAI PERUBAHAN PERTAMA SERTA NOMOR 99 TAHUN 2012 SEBAGAI PERUBAHAN KEDUA TENTANG SYARAT DAN
• PENGGUNAAN INSTRUMEN UNDANG-UNDANG PERPAJAKAN TERHADAP HARTA KEKAYAAN HASIL KORUPSI SEBAGAI UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI