PEMBATALAN PERKAWINAN ATAS DASAR TIDAK ADANYA IZIN POLIGAMI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 1566/PDT.G/2017/PA.TNG)

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sahnya sebuah perkawinan harus memenuhi dua persyaratan, yaitu materiil dan formil. Perkawinan dilangsungkan untuk membentuk sebuah ikatan perkawinan yang kekal. Tetapi didalam kenyataan di masyarakat, perkawinan dapat juga putus dan disebabkan oleh beberapa hal. contoh: karena perceraian, kematian dan putusan pengadilan seperti yang tercantum di dalam pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pembatalan Perkawinan bisa terjadi karena berbagai alasan, salah satunya karena tidak memiliki izin pengadilan untuk berpoligami. Dalam hal penelitian ini akan dijabarkan mengenai permasalahan-permasalahan terkait kasus ini tentang bagaimanakah akibat hukum yang ditimbulkan dari pembatalan perkawinan, dan mengenai bagaimana perlindungan hukum bagi istri yang menjadi korban terkait pernikahan poligami yang tidak memiliki izin pengadilan. Untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian normatif dengan spesifikasi deskriptif analitis yaitu dengan melakukan penelitian dari bahan pustaka dan studi dokumen yang kemudian dari hasil penelitian tersebut diambil kesimpulannya. Penelitian ini memperoleh sumber data yang bersifat data sekunder dan data primer, dan analisa yang digunakan adalah kualitatif. Mengenai Pembatalan Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 22 jo. Pasal 71 poin (a) Kompilasi Hukum Islam mengenai Perkawinan dapat dibatalkan apabila seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama, maka Tindakan pengadilan berupa keputusan yang menyatakan perkawinan yang dilakukan itu dinyatakan tidak sah, dan sesuatu yang tidak sah dianggap tidak pernah terjadi karna tidak memenuhi syarat-syarat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Kompilasi Hukum Islam.

1.  UEU-Undergraduate-17420-cover.Image.Marked.pdf - 153 KB
2.  UEU-Undergraduate-17420-pengesahan.Image.Marked.pdf - 176 KB
3.  UEU-Undergraduate-17420-publikasi.Image.Marked.pdf - 183 KB
4.  UEU-Undergraduate-17420-persetujuan.Image.Marked.pdf - 166 KB
5.  UEU-Undergraduate-17420-pernyataan.Image.Marked.pdf - 169 KB
6.  UEU-Undergraduate-17420-abstrak.Image.Marked.pdf - 204 KB
7.  UEU-Undergraduate-17420-kata pengantar.Image.Marked.pdf - 279 KB
8.  UEU-Undergraduate-17420-daftar isi.Image.Marked.pdf - 283 KB
9.  UEU-Undergraduate-17420-daftar pustaka.Image.Marked.pdf - 371 KB
10.  UEU-Undergraduate-17420-bab1.Image.Marked.pdf - 458 KB

• TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN pENAHANAN DALAM PERKARA PIDANA (Studi Kasus No.11/Pid.Prap/2001/PN.JakSel)
• TINJAUAN YURIDIS UPAYA HUKUM KASASI DALAM PERKARA PRAPERADILAN DI INDONESIA (STUDI KASUS PERKARA NO. 35 K/Pid/2002)
• SISTEM PERKAWINAN EXOGAMI MASYARAKAT ADAT BATAK TOBA DI JABODETABEK
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNBDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
• TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINGGINYA ANGKA CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN
• TINJAUAN ATAS PEMENUHAN HAK DAN UPAYA PEMBERIAN FASILITAS BAGI TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT FISIK DALAM SUATU INSTANSI PEMERINTAH
• PENGAJUAN ALAT BUKTI SEBELUM TAHAP REPLIK DAN DUPLIK SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBUAT PUTUSAN SELA (Studi Kasus Perkara Perdata Nomor 30/Pdt.G/2007/PN.JKT.UT)
• TINJAUAN YURIDIS KEDUDUKAN ANAK DALAM PERKAWINAN CAMPURAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2006
• PERKAWINAN SEDARAH DITINJAU DARI HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA
• PENGARUH HUKUM AKUISISI TERHADAP PERUSAHAAN PUBLIK CLOSELY-HELD