PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PERUSAHAAN PEMBIAYAAN YANG MELAKUKAN EKSEKUSI OBJEK JAMINAN FIDUSIA BERTENTANGAN DENGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 441 K/PDT.SUS-BPSK/2019

Dengan meningkatnya kegiatan pembangunan, meningkat pula kebutuhan terhadap pendanaan, yang mana sebagian besar dana untuk memenuhi kebutuhan tersebut diperoleh dari kegiatan pinjam meminjam. Selama ini kebutuhan akan dana dipenuhi oleh berbagai lembaga keuangan salah satunya adalahperusahaan pembiayaan dengan cara memberikan pinjaman pada masyarakat. Dalam dunia pembiayaan cenderung menerapkan perjanjian hutang piutang yang bersifat adanya penggunaan jaminan kepada para nasabahnya. Dalam melaksanakan eksekusi obyek jaminan fidusia hendak nya perusahaan pembiayaan memperhatikan pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yang diperjelas dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 �Penerima hak fidusia (kreditur) tidak boleh melakukan eksekusi sendiri melainkan harus mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada pengadilan negeri". Metode penelitian ini menggunakan yang diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, serta tersier yang kemudian dianalisis secara normatif deskriptif yaitu suatu pendekatan yang dilakukan untuk menganalisa tentang sejauh manakah suatu peraturan/perundang-undangan atau hukum yang sedang berlaku secara efektif dalam hal ini pendekatan tersebut digunakan untuk menganalisis secara kualitatif tentang pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia. Eksekusi atas obyek jaminan fidusia oleh PT.Sinar Mas Multi Finance dengan cara melakukan penjualan obyek jaminan fidusia melalui pelelangan umum tidak sesuai dengan pasal 32 dan pasal 34 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.


Alt. Description

With the increase in development activities, there has also been an increase in the need for funding, where most of the funds to meet these needs have been obtained from lending and borrowing activities. So far, the need for funds has been met by various financial institutions, one of which is a financing company by providing loans to the public. In the world of finance tends to implement debt and loan agreements that are the use of collateral to its customers. In executing the execution of the fiduciary guarantee object, the finance company should pay attention to Article 15 of the Republic of Indonesia Law No. 42/1999 concerning Fiduciary Security which is clarified in the Constitutional Court Decision Number 18 / PUU-XVII / 2019 �Recipients of fiduciary rights (creditors) may not execute itself but must submit a request for execution to the district court. "This research method uses those obtained from primary, secondary, and tertiary legal material which are then analyzed in a descriptive

1.  UEU-Undergraduate-17432-cover.Image.Marked.pdf - 407 KB
2.  UEU-Undergraduate-17432-pengesahan.Image.Marked.pdf - 1355 KB
3.  UEU-Undergraduate-17432-pernyataan.Image.Marked.pdf - 1016 KB
4.  UEU-Undergraduate-17432-persetujuan.Image.Marked.pdf - 1786 KB
5.  UEU-Undergraduate-17432-publikasi.Image.Marked.pdf - 1173 KB
6.  UEU-Undergraduate-17432-kata pengantar.Image.Marked.pdf - 363 KB
7.  UEU-Undergraduate-17432-abstrak.Image.Marked.pdf - 312 KB
8.  UEU-Undergraduate-17432-daftar isi.Image.Marked.pdf - 299 KB
9.  UEU-Undergraduate-17432-bab1.Image.Marked.pdf - 544 KB
10.  UEU-Undergraduate-17432-daftar pustaka.Image.Marked.pdf - 422 KB

• AKIBAT HUKUM PERJANJIAN KAWIN YANG DILAKSANAKAN SETELAH PERKAWINAN (STUDI KASUS PENETAPAN PENGADILAN NEGERI JAKTIM NO.1327/PDT.P/2012 PN.JKT.TIM)
• AKIBAT HUKUM PERJANJIAN PERKAWINAN YANG TIDAK DIDAFTARKAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (STUDI KASUS PUTUSAN NO. 3285 K / PDT / 1998)
• Akibat Hukum Perjanjian Kredit Tanpa Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) menurut Undang-Undang No 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan
• Akibat Hukum Perjanjian Kredit Tanpa Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) menurut Undang-Undang No 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan
• PELATIHAN PROSEDUR PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DI GTC FP LEM SPSI KAB./KOTA BEKASI MITRA PUK SP LEM SPSI PT. DENSO INDONESIA GROUP
• PENINGKATAN PENGETAHUAN HUKUM PERJANJIAN KERJA DI DESA MEKAR BUANA KABUPATEN KARAWANG
• PENYELESAIAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA TERHADAP DIREKTUR PERSEROAN YANG DAHULU BERSTATUS SEBAGAI PEKERJA PADA PERSEROAN YANG SAMA
• ANALISIS PEMBUKTIAN SECARA SEDERHANA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR : 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (Studi Putusan Nomor : 27/PDT.Sus/Pailit/2018/PN.Niaga Jkt. Pst)
• PERJANJIAN PENDAHULUAN ATAS JUAL BELI SAHAM YANG MERUPAKAN HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN
• PENGGABUNGAN GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DENGAN PERBUATAN INGKAR JANJI (Analisa Putusan Pengadilan Negeri Kelas 1a Khusus Jakarta Pusat Nomor : 635/PDT.G/2017/PN.JKT.PST tanggal 31 Oktober 2017)