PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP ANAK (STUDI PUTUSAN NOMOR : 24/PID.SUS/2018/PN.BJM.)

Pembentukan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak ternyata belum berdampak signifikan terhadap penurunan tingkat kekerasan terhadap anak Komisi Nasional Perlindungan anak (KPAI). Telah menjelaskan semakin hari kekerasan terhadap anak semakin bertambah salah satunya adalah kasus kekerasan fisik,dimana korbannya anak-anak dan perempuan diantaranya adalah kekerasan seksual dan penganiayaan Berdasarkan hal ini, peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan permasalahan: a) Bagaimanakah Penerapan Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Dalam Putusan Nomor: 24/Pid.Sus/2018/PN.Bjm b) Bagaimanakah bentuk penerapan perlindungan anak dari kekerasan yang dilakukan oleh orangtuanya Dalam Putusan Nomor: 24/Pid.Sus/2018/PN.Bjm? telah dapat mewujudkan perlindungan dan keadilan bagi anak korban kekerasan fisik Penulisan skripsi ini menggunakan metode pendekatan yuridis normative dan Sumber berasal dari studi kepustakaan Data yang diperoleh kemudian diolah melalui proses klasifikasi data,editing, interpretasi, dan sistematisasi.Data yang telah diolah kemudian akan dianalisis secara kualitatif. Kesimpulan diambil menggunakan metode induktif. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan Perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana penganiayaan yang dilakukan orang tua, sebagaimana diatur dalam Pasal 80 Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak Pertanggung jawaban pidana bagi orang tua pelaku tindak pidana penganiayaan terhadap anak, berhubungan dengan kemampuan bertanggung jawab dimana setiap orang akan dimintakan pertanggung jawabannya di depan hukum atas apa yang telah dilakukan.Adapun saran dalam penelitian ini adalah aparat penegak hukum mulai dari tingkat penyidikan di kepolisian, sampai pada proses persidangan dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban tindak kekerasan harus meningkatkan koordinasi dalam rangka pemenuhan hak-hak korban (Anak) untuk dilindungi, karena perlindungan terhadap anak korban kekerasan adalah kewajiban bersama.

1.  UEU-Undergraduate-17445-cover.Image.Marked.pdf - 210 KB
2.  UEU-Undergraduate-17445-pengesahan.Image.Marked.pdf - 229 KB
3.  UEU-Undergraduate-17445-pernyataan.Image.Marked.pdf - 170 KB
4.  UEU-Undergraduate-17445-persetujuan.Image.Marked.pdf - 212 KB
5.  UEU-Undergraduate-17445-publikasi.Image.Marked.pdf - 198 KB
6.  UEU-Undergraduate-17445-abstrak.Image.Marked.pdf - 195 KB
7.  UEU-Undergraduate-17445-kata pengantar.Image.Marked.pdf - 336 KB
8.  UEU-Undergraduate-17445-daftar isi.Image.Marked.pdf - 264 KB
9.  UEU-Undergraduate-17445-bab1.Image.Marked.pdf - 463 KB
10.  UEU-Undergraduate-17445-daftar pustaka.Image.Marked.pdf - 189 KB

• UNSUR KEKERASAN TERHADAP ANAK DALAM TINJAUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA
• PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK DI BAWAH UMUR TERKAIT TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN ATAS DASAR SUKA SAMA SUKA DITINJAU DARI UNDANG - UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (Studi kasus Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2017/PN Tab)
• PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP ANAK (Studi Putusan Nomor : 24/Pid.Sus/2018/PN.Bjm.)
• KEBIJAKAN FORMULASI SANKSI KEBIRI KIMIA DI INDONESIA DITINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
• MANAJEMEN P2TP2A (PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK) DALAM PENANGANAN KASUS KEKERASAN TERHADAP ANAK DI KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2022
• PERAN KOMUNIKASI KOMISI PERLINDUNGAN ANAK DAERAH KOTA BEKASI DALAM MEMBANGUN KESADARAN MASYARAKAT TENTANG KEKERASAN FISIK: STUDI KASUS KEKERASAN TERHADAP ANAK DI SEKOLAH SDN KAYURINGIN JAYA III