PERKAWINAN ADAT TUNGKU CU MASYARAKAT HUKUM ADAT MANGGARAI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NO. 1 TAHUN 1974

Perkawinan adat tungku cu masyarakat hukum adat manggari ditinjau dari undang-undang perkawinan no. 1 tahun 1974. Perkawinan adalah suatu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Artinya, apabila sah menurut hukum agama dan kepercayaan, sah juga menurut hukum negara. Orang Manggarai memiliki budaya perkawinan yang sudah turun-temurun diwariskan, salah satunya adalah perkawinan tungku cu. Tungku cu merupakan perkawinan sedarah antara saudara sepupu, yang mana antara anak dari kakak beradik yang masih satu orang tua dan masih satu nenek. Perkawinan tungku cu ini bertentangan dengan aturan yang ada dalam undangundang perkawinan no. 1 tahun 1974 yang berlaku di indonesia. Disisi lain berkaitan dengan perkawinan hubungan darah maka setiap agama mempunyai aturan masing-masing dalam mengatur mengenai perkawinan. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini yaitu apakah perkawinan adat tungku cu telah memenuhi syarat-syarat perkawinan menurut uu perkawinan no. 1 tahu 1974 dan bagaimana akibat dari perkawinan adat tungku cu masyarakat hukum adat manggarai. Metode penelitian yang penulid gunakan adalah penelitian hukum normatif, sifat penelitian deskriptif analisis, yang bermaksud menggambarkan tentang aturan dan ketentuan baik dalam Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan, data-data yang berkaitan dengan permasalahannya dan hasil wawancara. jenis perkawinan tungku cu tersebut tidak sah dan dilarang dengan alasan hubungan darah yang dekat akan mengurangi kualitas keturunannya. Pemberian dispensasi perkawinan tungku cu dapat menjadi contoh bagaimana hukum agama yang mempunyai posisi lebih kuat mengakomodir hukum adat yang lebih lemah Hukum agama dikatakan kuat secara yuridis formal dibandingkan dengan hukum adat Manggarai jika ditinjau dari ketentuan Undangundang RI No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

1.  UEU-Undergraduate-17470-cover.Image.Marked.pdf - 239 KB
2.  UEU-Undergraduate-17470-pengesahan.Image.Marked.pdf - 406 KB
3.  UEU-Undergraduate-17470-pernyataan.Image.Marked.pdf - 399 KB
4.  UEU-Undergraduate-17470-persetujuan.Image.Marked.pdf - 377 KB
5.  UEU-Undergraduate-17470-publikasi.Image.Marked.pdf - 489 KB
6.  UEU-Undergraduate-17470-kata pengantar.Image.Marked.pdf - 417 KB
7.  UEU-Undergraduate-17470-abstrak.Image.Marked.pdf - 350 KB
8.  UEU-Undergraduate-17470-daftar isi.Image.Marked.pdf - 358 KB
9.  UEU-Undergraduate-17470-bab1.Image.Marked.pdf - 523 KB
10.  UEU-Undergraduate-17470-daftar pustaka.Image.Marked.pdf - 414 KB

• PERKAWINAN SEDARAH DITINJAUDARI HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA
• SANKSI HUKUM TERHADAP PASANGAN YANG MELAKUKAN PERKAWINAN SEMARGA DITINJAU DARI HUKUM ADAT BATAK
• AKIBAT HUKUM PERKAWINAN POLIGAMI PADA MASYARAKAT ADAT BETAWI APABILA MELAKUKAN PERBUATAN HUKUM JUAL BELI TANAH DI HADAPAN PPAT
• UPAYA HUKUM TERHADAP POLIGAMI YANG TIDAK SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (STUDI KASUS: PUTUSAN NOMOR 251/Pdt.G/2003/PA/SRG)
• PENERAPAN HUKUM ADAT SILARIANG PADA MASYARAKAT ADAT MAKASSAR
• PERANAN LEMBAGA PERADATAN NEGERI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH DI KECAMATAN AMAHAI, MALUKU TENGAH
• PERKAWINAN ENDOGAMI DALAM HUKUM ADAT BATAK TOBA (Studi Kasus Perkawinan Richard Nainggolan Lumbanraja dengan Rumida boru Nainggolan )
• PERKAWINAN SESUKU DALAM HUKUM ADAT SUNGAI ASAM PADANG-PARIAMAN
• PERCERAIAN DAN AKIBATNYA(Kajian tentang Pengajuan Permohonan Cerai yang diajukan Pegawai Negeri Sipil)
• AKIBAT HUKUM PERKAWINAN BEDA AGAMA TERHADAP STATUS ANAK DALAM PERSFEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974