PROSES PENYELESAIAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL YANG DILAKUKAN MELALUI P4 DAERAH DAN P4 PUSAT

skripsi ini membahas mengenai Proses Penyelesaian PHK dan Penyelesaian yang PHI diilakukan melalui P4D dan P4P yang diatur dalam dua peraturan perundangan yaitu : UU No.22/1957 dan UU No. 12/1964. Secara umum perselisihan yang timbul disebabkan dua hal,yaitu karena perselisihan hak dan perselisihan kepentingan. Perselisihan hak timbul disebabkan karena tidak dipenuhinya isi dari perjanjian kerja yang dibuat antara pekerja/buruh dengan pengusaha/majikan, sedangkan perselisihan kepentingan timbul disebabkan oleh tidak adanya kesesuaian paham mengenai syarat-syarat kerja dan atau keadaan perburuhan. Apabila masalah yang timbul dapat diselesaikan dengan baik maka hal tersebut tidak akan menjadi masalah, namun lain halnya apabila tidak dapat diselesaikan dengan baik maka dimungkinkan terjadi PHK terhadap pekerja/buruh. Terdapat dua jenis PHK, yakni PHK perorangan dan PHK massal. PHK perorangan yang terjadi terhadap pekerja/buruh yang jumlahnya kurang dari 10 orang dalam satu bulan, sedangkan PHK massal adalah dari 10 orang. Permohonan izin PHK perorangan diajukan ke P4D, sedangkan PHK massal permohonan izin diajukan ke P4P. Dalam hal PHK perorangan, apabila telah mendapat izin dari P4Dmasih dapat melakukan upaya hukum lanjutan apabila salah satu maupun kedua belah pihak keberatan terhadap putusan P4D. Proses penyelesaian PHK dan PHI melalui P4D dan P4P menurut UU No.22 tahun 1957 dan UU No.12 tahun 1964 merupakan permasalahan yang diajukan dalam penulisan ini. Penulisan menggunakan metode penelitian normatif dengan mengkaji dan menganalis mengenai kedua peraturan perundangan tersebut untuk memperoleh jawaban atas permasalahan yang dirumuskan.

• PROSES PENYELESAIAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL YANG DILAKUKAN MELALUI P4 DAERAH DAN P4 PUSAT