DISPARITAS HUKUMAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA SEKSUAL YANG DILAKUKAN OLEH ANAK SECARA BERSAMA-SAMA. (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 11/PID.SUS-ANAK/2018/PN MLG DENGAN STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 12/PID.SUS-ANAK/2018/PN MLG)

Disparitas Hukuman Pidana Dalam Tindak Pidana Seksual Yang Dilakukan Oleh Anak Secara Bersama-sama. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan penjelasan terhadap Studi Kasus Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2018/PN Mlg Dengan Studi Kasus Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2018/PN Mlg. Telah sesuai atau tidak yang tercantum dalam undang-undang nomor 35 tahun 2014 perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Serta untuk menjelaskan Bagaimanakah Hukuman Pidana Dalam Tindak Pidana Kejahatan Seksual Yang Dilakukan Oleh Anak dan Apakah Penyebab Terjadinya Disparitas Hukuman Pidana Dalam Tindak Pidana Seksual Yang Dilakukan Oleh Anak Secara Bersama-Sama (Studi Kasus Putusan Nomor 11/Pid.Sus- Anak/2018/PN Mlg Dengan Studi Kasus Putusan Nomor 12/Pid.Sus- Anak/2018/PN Mlg. Penelitian ini tentang Disparitas Hukuman Pidana Dalam Tindak Pidana Seksual Yang Dilakukan Oleh Anak Secara Bersama-Sama. Berdasarkan Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 11/Pid.Sus- Anak/2018/PN Mlg dengan Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2018/PN Mlg. Merupakan suatu penelitian hukum normatif. Maka penelitian ini berbasis pada analisa norma-norma hukum dan asas-asas hukum, baik dalam peraturan perundang-undangan maupun hukum dalam putusan-putusan pengadilan. Dengan demikian objek yang akan penulis analisis adalah sistem disparitas sanksi pidana. Baik dalam peraturan perundangperundang yang secara konkrit ditetapkan oleh hakim maupun undang-undang nomor 35 tahun 2014 perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Mengenai kasus pada putusan nomor 11/pid.susanak/ 2018/pn mlg dengan studi kasus putusan nomor 12/pid.sus-anak/2018/pn mlg dapat disimpulkan Kejahatan tersebut yang dimana tindak pidana perbuatan cabul dan persetubuhan adalah kejahatan yang sama, karena sama-sama melakukan kejahatan kesusilaan (kesopanan) dan kedua perbuatan tersebut samar untuk di definisikan tersendiri. Meskipun dalam undang-undang nomor 35 tahun 2014 perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak kedua perbuatan tersebut ancaman sanksinya disamakan, tetapi dalam prakteknya majelis hakim masih menerapkan sanksi yang berbeda antara perbuatan cabul dan persetubuhan, yang dimana kedua perbuatan tersebut mengacu pada implikasi atau akibat yang berbeda yaitu perbuatan cabul belum dapat dikatakan bias mengakibatkan kehamilan sedangkan persetubuhan dapat mengakibatkan kehamilan. Seharusnya para pembentuk undang-undang yaitu Badan Legislatif lebih memperhatikan kembali dan lebih memperjelas definisi dari kedua perbuatan tersebut, dalam hal ini khususnya perbuatan cabul dan persetubuhan agar lebih memberikan suatu kepastian hukum yang lebih jelas dari peraturan-peraturan sebelumnya.

1.  UEU-Undergraduate-19661-COVER.Image.Marked.pdf - 378 KB
2.  UEU-Undergraduate-19661-HALAMAN PENGESAHAN.Image.Marked.pdf - 650 KB
3.  UEU-Undergraduate-19661-HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.Image.Marked.pdf - 764 KB
4.  UEU-Undergraduate-19661-HALAMAN PERSETUJUAN.Image.Marked.pdf - 800 KB
5.  UEU-Undergraduate-19661-HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.Image.Marked.pdf - 662 KB
6.  UEU-Undergraduate-19661-ABSTRAK.Image.Marked.pdf - 207 KB
7.  UEU-Undergraduate-19661-KATA PENGANTAR.Image.Marked.pdf - 278 KB
8.  UEU-Undergraduate-19661-DAFTAR ISI.Image.Marked.pdf - 350 KB
9.  UEU-Undergraduate-19661-DAFTAR PUSTAKA.Image.Marked.pdf - 291 KB
10.  UEU-Undergraduate-19661-BAB1.Image.Marked.pdf - 378 KB

• GAMBARAN SELF-CONCEPT ANAK PENDETA YANG MENGGUNAKAN NAPZA
• PENERIMAAN DIRI IBU YANG MEMILIKI ANAK TUNANETRA
• HUBUNGAN PENGETAHUAN ORANGTUA TENTANG GIZI DENGAN STATUS GIZI ANAK DI KELAS A TK.KUSUMA BANGSA CICURUG SUKABUMI JAWA BARAT
• PENCABUTAN KEKUASAAN ORANGTUA TERHADAP HAK ANAK
• TINJAUAN YURIDIS KEDUDUKAN ANAK DALAM PERKAWINAN CAMPURAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2006
• TINJAUAN HUKUM PENGAKUAN DAN PENGESAHAN ATAS ANAK LUAR KAWIN MENJADI ANAK YANG DIAKUI SECARA SAH
• PELAKSANAAN PENGANGKATAN SERTA PERLINDUNGAN ANAK DI INDONESIA
• TINGKAT PENGETAHUAN DAN TINGKAT KESUKAAN ANAK-ANAK SD MUHAMMADIYAH 27 JAKARTA PADA IKLAN OREO SOFT CAKE VERSI "BERCERITA DENGAN KAKEK"
• PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK TERLANTAR DALAM MENDAPATKAN AKTA KELAHIRAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
• IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM HAK-HAK ANAK PELAKU KEJAHATAN DALAM PROSES PENYIDIKAN PERKARA TINDAK PIDANA ANAK (STUDI DI POLRES METRO JAKARTA UTARA)