EKSEKUSI GROSSE AKTE PENGAKUAN HUTANG DENGAN TITEL EKSEKUTORIAL

Utang piutang memerlukan kepastian bagi kreditur untuk memperoleh pengembalian utang dari debitur. Akta pengakuan utang yang merupakan akta notaris yang berisi pernyataan sepihak dari debitur atas utangnya kepada kreditur merupakan bukti yang memberikan jaminan kepastian pembayaran kepada kreditur. Agar akta pengakuan utang tersebut mempunyai kekuatan eksekutorial maka harus di terbitkan dalam bentuk grosse akta pengakuan utang yang mempunyai titel eksekutorial. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan metode pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual dengan sifat penelitian diskriptif analistis yang dilakukan dengan alat pengumpul data studi dokumen untuk memperoleh data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier terkait eksekusi grosse akta pengakuan utang yang mempunyai kekuatan eksekutorial, dimana hasil penelitian dianalisa secara kualitatif. Agar grosse akta pengakuan utangmempunyai kekuatan eksekutorial sebagaimana ketentuan Pasal 224 HIR maka harus memenuhi syarat materil dan formil yaitu merupakan pengakuan utang murni yang bukan merupakan pencampuradukan antara pengakuan utang dengan perjanjian utang piutang maupun perjanjian kebendaan serta berkepala Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

1.  UEU-Article-21139-5_0726.pdf - 545 KB

• ANALISIS PEMBUKTIAN SECARA SEDERHANA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR : 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (Studi Putusan Nomor : 27/PDT.Sus/Pailit/2018/PN.Niaga Jkt. Pst)
• TINJAUAN YURIDIS ATAS KEDUDUKAN HUKUM PERJANJIAN UTANG PIUTANG DENGAN JAMINAN YANG DIBUAT DI BAWAH TANGAN
• PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PERUSAHAAN PEMBIAYAAN YANG MELAKUKAN EKSEKUSI OBJEK JAMINAN FIDUSIA BERTENTANGAN DENGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 441 K/Pdt.Sus-BPSK/2019
• PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEDUDUKAN KREDITOR SEPARATIS DALAM KEPAILITAN (Studi Kasus Putusan No.02/Pdt-Sus-Gll/2016/Pn.Niaga.Jkt.Pst Jo Putusan Mahkamah Agung No.769k/Pdt.Sus-Pailit/2016)
• LEGAL STANDING KREDITOR PERORANGAN PADA KEPAILITAN BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) PERSERO
• EKSEKUSI GROSSE AKTE PENGAKUAN HUTANG DENGAN TITEL EKSEKUTORIAL
• EFFECT OF WORKING CAPITAL, DEBT POLICY AND FIRM SIZE ON FIRM VALUE WITH PROFITABILITY AS AN INTERVENING VARIABLE