AKIBAT HUKUM NOTARIS DINYATAKAN PAILIT OLEH PUTUSAN PENGADILAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 20/PDT.SUS-PKPU/2020/PN NIAGA SBY)

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris tidak ada larangan bagi notaris untuk berbisnis di luar jabatannya, maka tidaklah heran jika Devi Chrisnawati memiliki usaha lain di luar jabatannya. Namun usahanya bangkrut dan tidak mampu membayar utang yang telah jatuh tempo lebih dari 2 (dua) kreditor kemudian mengajukan permohonan kewajiban penundaan utang atas nama pribadi dan pengadilan memutuskan mengabulkan permohonannya dan dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya. Majelis Pengawas Wilayah Jawa Timur telah melaporkannya untuk diberhentikan tidak hormat atas dasar Pasal 12 huruf a, sehingga timbul permasalahan bagaimanakah akibat hukum terhadap notaris dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan dan bagaimanakah kedudukan hukum notaris yang berstatus sebagai pailit berdasarkan putusan pengadilan. Metode yang digunakan yuridis normatif. Hasil analisis bahwa akibat hukum notaris dinyatakan pailit akan kehilangan seluruh hak yang menjadi kewenangannya dan tidak memiliki kewajiban untuk menjalankan pelayanan pembuatan akta otentik, perjanjian dan perbuatan hukum yang lainya. Kedudukan hukum notaris yang berstatus sebagai pailit berdasarkan putusan pengadilan dalam perkara Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Sby apabila merujuk pada ketentuan UndangUndang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang status dan kedudukannya sebagai debitur. Seorang notaris yang dinyatakan pailit, sebenarnya berkedudukan sebagai subjek hukum orang, bukan dalam jabatan, karena yang dinyatakan subjek hukum disini adalah orang dan badan hukum, sedangkan notaris bukanlah badan hukum, jadi ia mewakili subjek hukum orang, dan untuk itu ketentuan dalam Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris berlaku untuk subjek hukum orang.


Alt. Description

In Law Number 2 of 2014 concerning Notary Positions there is no prohibition for notaries to do business outside of their positions, so it is not surprising that Devi Chrisnawati has other businesses outside her position. However, the business went bankrupt and was unable to pay the debts that had matured more than 2 (two) creditors and then applied for the obligation to postpone the debt on behalf of the individual and the court decided to grant the request and was declared bankrupt with all the legal consequences. The East Java Regional Supervisory Council has reported him to be dishonorably discharged on the basis of Article 12 letter a, so that there is a problem as to how the legal consequences for a notary being declared bankrupt based on a court decision and what is the legal position of a notary who is bankrupt based on a court decision. The method use is normative juridicial. Analysis result that the legal consequences of notaries being declared bankrupt will lose all rights under their authority and have no obligation to carry out services for making authentic deeds, agreements and other legal actions. The legal position of a notary who is bankrupt based on a court decision in the case of Decision Number 20/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Sby when referring to the provisions of Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Postponement of Obligation to Pay Debt, status and position as a debtor . A notary who is declared bankrupt, is actually domiciled as a legal subject of a person, not in an office, because what is stated as a legal subject here is a person and a legal entity, while a notary is not a legal entity, so he represents a person s legal subject, and for that the provisions in Article 12 letter a Law Number 2 of 2014 concerning Notary Positions applies to legal subjects of people.

1.  UEU-Article-21306-5_0770.pdf - 778 KB

• KAJIAN HUKUM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP NOTARIS DALAM MENJALANKAN JABATAN TERKAIT KETIADAAN SANKSI PIDANA PADA UNDANG�UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS
• TANGGUNG JAWAB PENJUAL ATAS JUAL BELI TANAH BERDASARKAN PERJANJIAN JUAL BELI TANAH (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 416/PDT.G/2015/PN.SMG)
• ASPEK HUKUM AKTA NOTARIS YANG DIBUAT DILUAR WILAYAH JABATAN NOTARIS
• AKIBAT HUKUM NOTARIS DINYATAKAN PAILIT OLEH PUTUSAN PENGADILAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 20/PDT.SUS-PKPU/2020/PN NIAGA SBY)
• PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS DI TINJAU DARI PASAL 66 UUJN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITSUSI NOMOR 16/PUU-XVIII/2020)
• AMBIGUITAS BENTUK AKTA NOTARIS (ANALISIS UNDANG-UNDANG TENTANG JABATAN NOTARIS DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA)
• TINJAUAN HUKUM ATAS KEBUTUHAN NOTARIS JARAK JAUH (REMOTE NOTARY) DIMASA PANDEMI COVID-19
• LAPORAN MAGANG DI DI KANTOR NOTARIS & PPAT WALMAN SIAGIAN, SH, M.KN