PERTANGGUNGJAWABAN KURATOR DALAM PENGHAPUSAN TAGIHAN UTANG KREDITOR TERKAIT CROSS COLLATERAL SEBAGAI JAMINAN BERSAMA BEBERAPA DEBITOR (STUDI KASUS: PUTUSAN KASASI NOMOR 1287 K/PDT.SUS-PAILIT/2017)

Dalam pasal 5 ayat (1) dan pasal 6 ayat (1) Kode Etik Profesi Asosiasi Kurator Dan Pengurus Indonesia (AKPI) menyatakan bahwa kurator memiliki pertanggungjawaban pada pihak yang terkait dengan kepailitan dan PKPU termasuk kreditor dan debitor, sehingga Kurator harus melakukan tindakan-tindakan sebagai upaya agar kreditor lain dan harta pailit tidak mengalami kerugian. Sehingga untuk menghindari kerugian terhadap nilai harta pailit, Kurator harus melakukan tindakan-tindakan untuk melindungi harta pailit, salah satunya adalah dengan menghapus tagihan utang kreditor. Seperti yang dialami oleh PT Hotel Panghegar dan PT Panghegar Kana Properti, dengan keduanya dinyatakan pailit, maka PT Bank KB Bukopin, Tbk sebagai kreditor separatis berhak untuk melelang aset yang sudah dijaminkan. PT Hotel Panghegar memiliki utang terhadap PT Panghegar Kana Properti, sehingga Kurator PT Panghegar Kana Properti mengajukan pengajuan tagihan kepada PT Hotel Panghegar. Namun tagihan tersebut dihapus oleh Kurator PT Hotel Panghegar dengan alasan adanya klausula cross collateral dalam perjanjian kredit perbankan antara PT Panghegar Kana Properti dengan PT Bank KB Bukopin, Tbk yang menggunakan objek tanah yang diikat dengan Hak Tanggungan milik PT Hotel Panghegar. PT Bank KB Bukopin, Tbk telah melelang aset PT Hotel Panghegar dan langsung mengambil utang PT Panghegar Kana Properti dengan alasan adanya klausula cross collateral. Penelitian ini dilakukan dengan metode normatif dengan pendekatan Konseptual (conceptual approach) dengan sifat penelitian Deskriptif Analisis dengan menggambarkan pada suatu Undang-Undang yang sedang berlaku dan teori hukum pada hukum positif yang menyangkut pada suatu permasalahan yang sedang penulis teliti untuk mengetahui dasar penghapusan tagihan kreditor dengan adanya klausula cross collateral dalam kepailitan.

1.  UEU-Undergraduate-22501-Cover.Image.Marked.pdf - 312 KB
2.  UEU-Undergraduate-22501-Halaman Pengesahan.Image.Marked.pdf - 412 KB
3.  UEU-Undergraduate-22501-Halaman Persetujuan.Image.Marked.pdf - 513 KB
4.  UEU-Undergraduate-22501-Halaman Penyertaan Persetujuan Publikasi .Image.Marked.pdf - 583 KB
5.  UEU-Undergraduate-22501-HalamanPernyataan Keaslian.Image.Marked.pdf - 513 KB
6.  UEU-Undergraduate-22501-Abstrak.Image.Marked.pdf - 297 KB
7.  UEU-Undergraduate-22501-Kata Pengantar.Image.Marked.pdf - 427 KB
8.  UEU-Undergraduate-22501-Daftar Isi.Image.Marked.pdf - 3662 KB
9.  UEU-Undergraduate-22501-Daftar Pustaka.Image.Marked.pdf - 502 KB
10.  UEU-Undergraduate-22501-Bab1.Image.Marked.pdf - 418 KB

• TANGGUNG JAWAB BADAN HUKUM YANG DINYATAKAN PAILIT TERHADAP KREDITOR-KREDITOR YANG UTANGNYA TELAH JATUH TEMPO (STUDI PUTUSAN NO. 48/PDT.SUS.PAILIT/2014/PN.JKT.PST. TANGGAL 9 FEBRUARI 2015)
• LEGAL STANDING KREDITOR PERORANGAN PADA KEPAILITAN BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) PERSERO
• KEDUDUKAN KREDITOR LAIN ATAS PERALIHAN SEBAGIAN PIUTANG (CESSIE) DARI KREDITOR TERHADAP DEBITOR (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 144.PDT.SUS-PKPU/2018/PN NIAGA JKT.PST)
• AKIBAT HUKUM PEMBATALAN PERDAMAIAN TERHADAP HAK-HAK KREDITOR SEPARATIS STUDI PUTUSAN NOMOR 03 PDT.SUS PEMBATALAN PERDAMAIAN 2020 PN.NIAGA.JKT.PST JO NOMOR 118 PDT.SUS PKPU 2018 PN.NIAGA.JKT.PST
• LEGAL PROTECTION OF CREDITORS AGAINST LETTERS OF UNDERTAKING AS ADDITIONAL AGREEMENTS