PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS DI TINJAU DARI PASAL 66 UUJN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITSUSI NOMOR 16/PUU-XVIII/2020)

Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 1 juncto pasal 15 UUJN. Akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian sempurna untuk menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum. Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap Notaris di tinjau dari Pasal 66 UUJN pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVIII/2020. Berdasarkan ketentuan perundang- undangan dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan : 1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap Notaris di tinjau dari Pasal 66 UUJN pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVIII/2020 dan 2. Bagaimana tanggung jawab notaris terhadap akta yang dibuatnya?. Seorang Notaris yang menghadapi persoalan hukum/proses peradilan diperlukan pemeriksaan untuk memperoleh keterangan yang berkaitan dengan akta dalam penyimpanan Notaris, seperti fotocopy minuta atau surat yang dilekatkan pada minuta akta. Aparat hukum dalam mendapatkan keterangan Notaris, semestinya keterangan yang diperlukan sebatas keterangan lain yang diperoleh Notaris dalam pelaksanaan pembuatan akta, bukan mengenai isi maupun proses dan prosedur pembuatan akta sehingga notaris tidak dapat dipanggil untuk dimintai keterangan setiap saat oleh Penyidik, Penuntut Umum dan hakim tanpa melewati proses sesuai pasal 66 UUJN yaitu dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris. Majelis Kehormatan dapat mengabulkan atau menolak disertai alas an yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan undangan atau hukum.

1.  UEU-Undergraduate-22834-COVER .Image.Marked.pdf - 217 KB
2.  UEU-Undergraduate-22834-HALAMAN PENGESAHAN.Image.Marked.pdf - 336 KB
3.  UEU-Undergraduate-22834-HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.Image.Marked.pdf - 383 KB
4.  UEU-Undergraduate-22834-ABSTRAK.Image.Marked.pdf - 204 KB
5.  UEU-Undergraduate-22834-KATA PENGANTAR.Image.Marked.pdf - 308 KB
6.  UEU-Undergraduate-22834-DAFTAR ISI.Image.Marked.pdf - 431 KB
7.  UEU-Undergraduate-22834-DAFTAR PUSTAKA.Image.Marked.pdf - 443 KB
8.  UEU-Undergraduate-22834-BAB1.Image.Marked.pdf - 391 KB

• KAJIAN HUKUM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP NOTARIS DALAM MENJALANKAN JABATAN TERKAIT KETIADAAN SANKSI PIDANA PADA UNDANG�UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS
• TANGGUNG JAWAB PENJUAL ATAS JUAL BELI TANAH BERDASARKAN PERJANJIAN JUAL BELI TANAH (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 416/PDT.G/2015/PN.SMG)
• ASPEK HUKUM AKTA NOTARIS YANG DIBUAT DILUAR WILAYAH JABATAN NOTARIS
• AKIBAT HUKUM NOTARIS DINYATAKAN PAILIT OLEH PUTUSAN PENGADILAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 20/PDT.SUS-PKPU/2020/PN NIAGA SBY)
• PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS DI TINJAU DARI PASAL 66 UUJN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITSUSI NOMOR 16/PUU-XVIII/2020)
• AMBIGUITAS BENTUK AKTA NOTARIS (ANALISIS UNDANG-UNDANG TENTANG JABATAN NOTARIS DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA)
• TINJAUAN HUKUM ATAS KEBUTUHAN NOTARIS JARAK JAUH (REMOTE NOTARY) DIMASA PANDEMI COVID-19
• LAPORAN MAGANG DI DI KANTOR NOTARIS & PPAT WALMAN SIAGIAN, SH, M.KN