TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN OLEH ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 113-K/PM II-08/AD/V/2012)

masih banyak saja kita temui kasus-kasus kejahatan yang di lakukan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia, yang memang sangat bertolak belakang dengan tugasnya sebagai alat pertahanan negara. Seperti kasus tindak pidana penganiayaan, yang memang sudah banyak sekali terjadi di masyarakat. Penganiayaan ialah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain. Dalam kasus ini, penulis meniliti mengapa tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia terhadap warga sipil diadili oleh pengadilan militer dan apakah putusan nomor 113-K/PM II-08/AD/V/2012 yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam perkara tindak pidana penganiayaan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia telah sesuai dengan rasa keadilan. Pada penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang sepenuhnya menggunakan data sekunder. Secara khusus, aturan tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM). Namun demikian, pada praktiknya ketentuan yang digunakan bagi anggota Tentara Nasional Indonesia yang melakukan tindak pidana selama dikategorikan sebagai tindak pidana umum, tetap menggunakan aturan yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), akan tetapi diadili di Pengadilan Militer. Putusan Pengadilan Militer Jakarta nomor 113-K/PM II-08/AD/V/2012 yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim telah sesuai dengan unsur-unsur dan pasal yang ada, yaitu pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dengan ancaman pidana paling lama dua tahun delapan bulan. Meskipun penggunaan pasalnya sudah tepat, tetapi vonis Majelis Hakim tersebut tidak mencerminkan adanya rasa keadilan. Karena hanya memidana terdakwa selama 6 (bulan) penjara, sedangkan terdakwa yang menyandang status sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia tersebut telah menyebabkan saksi I (koban) mengalami luka 7 (tujuh) jahitan pada kepala bagian belakang, mata kanan dan mata kiri merah serta wajah menjadi memar, dan membuat korban tidak dapat bekerja selama 2 (dua) minggu. Padahal, anggota Tentara Nasional Indonesia seharusnya dapat menjaga kehormatan diri di muka umum dan memelihara hubungan yang baik dengan rakyat, dan menjalankan setiap tugasnya dengan baik, sesuai yang telah dituangkan di dalam Sumpah Prajurit, Sapta Marga, dan 8 wajib TNI.

1.  UEU-Undergraduate-2359-COVER SKRIPSI.pdf - 103 KB
2.  UEU-Undergraduate-2359-LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.pdf - 419 KB
3.  UEU-Undergraduate-2359-LEMBAR PENYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.pdf - 369 KB
4.  UEU-Undergraduate-2359-TANDA PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI.pdf - 370 KB
5.  UEU-Undergraduate-2359-ABSTRAK.pdf - 6 KB
6.  UEU-Undergraduate-2359-KATA PENGANTAR.pdf - 160 KB
7.  UEU-Undergraduate-2359-DAFTAR ISI.pdf - 121 KB
8.  UEU-Undergraduate-2359-DAFTAR PUSTAKA.pdf - 147 KB
9.  UEU-Undergraduate-2359-BABI.pdf - 266 KB

• TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN PASAL 351 AYAT 1 KUHP TENTANG TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DIKAITKAN DENGAN PASAL 49 KUHP TENTANG BELA PAKSA (NOODWEER) (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NOMOR 372/PID.B/2020/PN PDG, TANGGAL 20 OKTOBER 2020)

• TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN OLEH ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA (Studi Kasus Putusan Nomor: 113-K/PM II-08/AD/V/2012)
• TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN PASAL 351 AYAT 1 KUHP TENTANG TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DIKAITKAN DENGAN PASAL 49 KUHP TENTANG BELA PAKSA (NOODWEER) (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NOMOR 372/PID.B/2020/PN PDG, TANGGAL 20 OKTOBER 2020)