TINJAUAN PERJANJIAN BUY BACK GUARANTEE ANTARA PENGEMBANG PT. BUMI SERPONG DAMAI TBK DAN TERGUGAT YOVANNA GENIAL DAN PT. BANK CENTRAL ASIA TBK (STUDI KASUS : PUTUSAN NOMOR 669/PDT.G/2018/PN TNG)

Dalam praktiknya perjanjian menjadi produk hukum yang mana para pihak didalamnya harus melakukan hak dan kewajiban guna untuk memenuhi kepentingam bersama, hal ini sesuai dengan asas kebebasan berkontrak (freedom of contract) yang diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata bahwa setiap orang berhak dan bebas melakukan perjanjian selagi kepentingan para pihak dalam perjanjian itu tidak melanggar atau bertentangan dari peraturan perundang-undang. Seperti perjanjian buy back guarantee yang bermula dari kepentingan nasabah sebagai penerima fasilitas kredit (KPR) bank untuk membeli rumah dari pengembang. Yang kemudian bank membayar penuh atas objek kredit dari pengembang dan dikarenakan sertifikat kepemilikan atas satu bidang tanah masih berbentuk sertifikat induk, maka pengembang menjaminkan pembelian kembali atas objek kredit bilamana nasabah tidak dapat memenuhi pelunasan pembayaran atas objek kredit (lalai). Oleh karena itu pengembang dan bank membuat perjanjian buy back guarantee agar terhindar dari resiko kredit dan hukum serta menjaga kepentingan hukum dari bank. Dalam putusan nomor 669/PDT.G/2018/PN.TNG atas pertimbangan hakim maka majelis hakim menolak atas seluruh gugatan penggugat (Pengembang/PT.BSD) dan memberikan putusan NO. Oleh karena itu pengembang tidak dapat melakukan eksekusi pembelian kembali. Bank (PT.BCA) sebagai turut tergugat dalam persidangan hanya mengungkapkan fakta, tidak dapat mengemukakan haknya dalam persidangan serta hanya tunduk dalam putusan hakim. Maka dari itu sifat eksekusi dalam buy back guarantee perlu dikaji oleh pembuat undang-undang guna melindungi kepentingan bank.

1.  UEU-Undergraduate-23904-COVER.Image.Marked.pdf - 491 KB
2.  UEU-Undergraduate-23904-HALAMAN PENGESAHAN.Image.Marked.pdf - 322 KB
3.  UEU-Undergraduate-23904-HALAMAN PERSETUJUAN.Image.Marked.pdf - 585 KB
4.  UEU-Undergraduate-23904-HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.Image.Marked.pdf - 410 KB
5.  UEU-Undergraduate-23904-HALAMAN KEASLIAN.Image.Marked.pdf - 408 KB
6.  UEU-Undergraduate-23904-ABSTRAK.Image.Marked.pdf - 647 KB
7.  UEU-Undergraduate-23904-KATA PENGANTAR.Image.Marked.pdf - 735 KB
8.  UEU-Undergraduate-23904-DAFTAR ISI.Image.Marked.pdf - 475 KB
9.  UEU-Undergraduate-23904-DAFTAR PUSTAKA.Image.Marked.pdf - 492 KB
10.  UEU-Undergraduate-23904-BAB1.Image.Marked.pdf - 629 KB

• AKIBAT HUKUM PERJANJIAN KAWIN YANG DILAKSANAKAN SETELAH PERKAWINAN (STUDI KASUS PENETAPAN PENGADILAN NEGERI JAKTIM NO.1327/PDT.P/2012 PN.JKT.TIM)
• AKIBAT HUKUM PERJANJIAN PERKAWINAN YANG TIDAK DIDAFTARKAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (STUDI KASUS PUTUSAN NO. 3285 K / PDT / 1998)
• Akibat Hukum Perjanjian Kredit Tanpa Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) menurut Undang-Undang No 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan
• Akibat Hukum Perjanjian Kredit Tanpa Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) menurut Undang-Undang No 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan
• PELATIHAN PROSEDUR PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DI GTC FP LEM SPSI KAB./KOTA BEKASI MITRA PUK SP LEM SPSI PT. DENSO INDONESIA GROUP
• PENINGKATAN PENGETAHUAN HUKUM PERJANJIAN KERJA DI DESA MEKAR BUANA KABUPATEN KARAWANG
• PENYELESAIAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA TERHADAP DIREKTUR PERSEROAN YANG DAHULU BERSTATUS SEBAGAI PEKERJA PADA PERSEROAN YANG SAMA
• PERJANJIAN PENDAHULUAN ATAS JUAL BELI SAHAM YANG MERUPAKAN HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN
• PENGGABUNGAN GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DENGAN PERBUATAN INGKAR JANJI (Analisa Putusan Pengadilan Negeri Kelas 1a Khusus Jakarta Pusat Nomor : 635/PDT.G/2017/PN.JKT.PST tanggal 31 Oktober 2017)
• PERJANJIAN PENDAHULUAN ATAS JUAL BELI SAHAM YANG MERUPAKAN HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3104K/Pdt/2016)