TINJAUAN YURIDIS PENGARUH PENGAKUAN SEPIHAK CHINA ATAS ZONA EKONOMI EKSLUSIF LAUT NATUNA UTARA BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL

China melakukan klaim sepihak dengan menggambarkan Sembilan garis putus-putus yang didasarkan atas sejarah historisnya yang mengakui wilayah perairan Zona Ekonomi Ekslusif Natuna sebagai bagian dari kedaulatannya yang dapat berpotensi terjadinya persengketaan batas maritim. Metode penelitian penulisan ini menggunakan penelitian normatif yuridis dengan rumusan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimanakah pengaruh pengakuan sepihak China pada kedaulatan Indonesia di wilayah perairan Zona Ekonomi Ekslusif Natuna berdasarkan hukum internasional, 2. Bagaimanakah pengaruh terhadap ruang udara akibat dari pengakuan sepihak China di wilayah Laut Natuna Utara. Dengan rumusan masalah diatas dapat diambil kesimpulannya yaitu; 1. delimitasi maritim Indonesia dengan garis Sembilan putus-putus yang digambarkan oleh China dan dimasukkan kedalam peta wilayah Laut Natuna Utara dapat mengancam kedaulatan dan hak berdaulat yang dimiliki oleh Indonesia, 2. Kebebasan penerbangan (Freedom of Overflight) dalam Zona Ekonomi Ekslusif diatur di dalam Pasal 58 UNCLOS 1982 bahwa terdapat kebebasan namun harus sesuai dengan ketentuan dalam UNCLOS. Untuk mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pesawat asing atau pesawat negara lain dan memiliki pengaturan Undang-Undang nasional yang terdapat di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan selain pengaturan secara nasional, juga memiliki pengaturan secara internasional tentang udara yang terdapat di Konvensi Chicago 1944. Selain itu, Indonesia dapat melakukan upaya untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran di ruang udara dengan membentuk ADIZ.

1.  UEU-Undergraduate-24242-COVER.Image.Marked.pdf - 334 KB
2.  UEU-Undergraduate-24242-HALAMAN PENGESAHAN.Image.Marked.pdf - 513 KB
3.  UEU-Undergraduate-24242-HALAMAN PUBLIKASI.Image.Marked.pdf - 607 KB
4.  UEU-Undergraduate-24242-HALAMAN KEASLIAN.Image.Marked.pdf - 358 KB
5.  UEU-Undergraduate-24242-ASBTRAK.Image.Marked.pdf - 297 KB
6.  UEU-Undergraduate-24242-DAFTAR ISI.Image.Marked.pdf - 118 KB
7.  UEU-Undergraduate-24242-DAFTAR PUSTAKA.Image.Marked.pdf - 481 KB
8.  UEU-Undergraduate-24242-BAB1.Image.Marked.pdf - 503 KB

• PEMBERIAN SUAKA BAGI 43 WARGA PAPUA OLEH PEMERINTAH AUSTRALIA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL
• KONTRIBUSI ORGANISASI INTERNASIONAL DALAM PEMBENTUKAN HUKUM INTERNASIONAL
• PERAN PASUKAN PENJAGA PERDAMAIAN PBB DALAM HUKUM INTERNASIONAL (Studi Kasus Pantai Gading)
• PRINSIP PENGAKUAN DALAM PEMBENTUKAN NEGARA BARU DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL
• PLO SEBAGAI SUBYEK HUKUM INTERNASIONAL DITINJAU DARI HUKUM ORGANISASI INTERNASIONAL
• PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BURUH WANITA YANG BEKERJA DI LUAR NEGERI DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL
• PELANGGARAN HUKUM INTERNASIONAL DALAM PERANG RUSIA-UKRAINA
• PENERAPAN INTERVENSI HUMANITER DALAM KASUS PENYERANGAN ISRAEL KE PALESTINA (GAZA) BERDASARKAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL