ANALISA YURIDIS TERHADAP PEMBEBASAN BERSYARAT BAGI NARAPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS: KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR: M.HH-06.PK.01.05.06 TAHUN 2013)

Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Dalam sistem pemasyarakatan, sesuai dengan Pasal 14 ayat (1) huruf (k) Undang-Undang nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, Narapidana berhak mendapatkan pembebasan bersyarat. Pembebasan bersyarat ini juga diterapkan terhadap narapidana tindak pidana korupsi padahal tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian skripsi ini adalah: Apakah latar belakang diubahnya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan? Serta, apakah dasar kebijakan pemberian pembebasan bersyarat atas nama Dra. Hj. Hatiyatul Malichah (Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-06.PK.01.05.06 Tahun 2013) sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan? Untuk mengumpulkan data dalam skripsi ini dilakukan dengan penelitian yang bersifat yuridis normatif. Di samping itu, materi dalam penelitian ini diambil dari data sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan (library research) dan data yang diperoleh dari penelusuran kepustakaan akan dianalisis secara deskriptif dengan menggunakan metode deduktif. Latar belakang diubahnya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 karena tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa karena mengakibatkan kerugian yang besar bagi negara atau masyarakat atau korban yang banyak atau menimbulkan kepanikan, kecemasan, atau ketakutan yang luar biasa kepada masyarakat. Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH- 06.PK.01.05.06 TAHUN 2013 mengenai Pemberian Pembebasan Bersyarat atas nama Dra. Hj. Hatiyatul Malichah dalam hal Tindak Pidana Korupsi, dalam pemenuhan syarat-syarat pemberian Pembebasan Bersyarat telah lengkap sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

1.  UEU-Undergraduate-2522-COVER.pdf - 23 KB
2.  UEU-Undergraduate-2522-ABSTRAK.pdf - 36 KB
3.  UEU-Undergraduate-2522-SURAT PERNYATAAN.pdf - 805 KB
4.  UEU-Undergraduate-2522-LEMBAR PERSETUJUAN.pdf - 80 KB
5.  UEU-Undergraduate-2522-LEMBAR PENGESAHAN.pdf - 941 KB
6.  UEU-Undergraduate-2522-KATA PENGANTAR.pdf - 38 KB
7.  UEU-Undergraduate-2522-DAFTAR ISI.pdf - 39 KB
8.  UEU-Undergraduate-2522-BABI.pdf - 75 KB

• PELAKSANAAN PEMBEBASAN BERSYARAT DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIA WANITA TANGERANG SEBAGAI BAGIAN DARI PEMBINAAN NARAPIDANA MENURUT SISTEM PEMASYARAKATAN

• PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WHISTLEBLOWER KASUS KORUPSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
• TINDAK PIDANA KORUPSI DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
• PENERAPAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMBANTUAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DITINJAU DARI PUTUSAN No. 1066K/Pid.Sus/2008
• BENTUK PERLINDUNGAN TERHADAP JUSTICE COLLABORATORS DALAM PENGUNGKAPAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA ( STUDI PUTUSAN NO.14/PID.B/TPK/2011/PN.JKT.PST )
• Pemberian Remisi Bagi Narapidana Korupsi (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang)
• REMISI TERHADAP TERPIDANA KASUS KORUPSI KAJIAN YURIDIS BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN 1999 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN NOMOR 28 TAHUN 2006 SEBAGAI PERUBAHAN PERTAMA SERTA NOMOR 99 TAHUN 2012 SEBAGAI PERUBAHAN KEDUA TENTANG SYARAT DAN
• PENGGUNAAN INSTRUMEN UNDANG-UNDANG PERPAJAKAN TERHADAP HARTA KEKAYAAN HASIL KORUPSI SEBAGAI UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI
• TINJAUAN YURIDIS TENTANG TERTANGKAP TANGAN SEBAGAI SALAH SATU BENTUK UPAYA PAKSA YANG DILAKUKAN OLEH KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (Studi Kasus Putusan No. 06/PID/PRAP/2008/PN.JAKSEL)
• PEMBERIAN REMISI TERHADAP NARAPIDANA KORUPSI
• ANALISIS TIDAK DIBERIKANNYA KEWENANGAN MENERBITKAN SURAT PERINTAH PENGHENTIAN PENYIDIKAN OLEH UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI KEPADA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI ATAS TERSANGKA YANG MENINGGAL DU