TINJAUAN ATAS PEMENUHAN HAK DAN UPAYA PEMBERIAN FASILITAS BAGI TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT FISIK DALAM SUATU INSTANSI PEMERINTAH

Penyandang cacat dalam dunia kerja masih sangat lemah, meski telah ada perlindungan hukum dari beberapa undang-undang dan peraturan pemerintah, tetapi hal ini masih terbukti sulit untuk meraih kesempatan dalam dunia kerja, baik disektor pemerintah maupun negara, jika pun ada yang mempekerjakan penyadang cacat hal ini belum tentu apakah benar terpenuhinya hak penyandang cacat. Hal ini yang selanjutnya menjadi permasalahan yang diungkap oleh penulis yaitu: Bagaimana bentuk pemenuhan hak pekerja yang ditetapkan Inspektorat Jenderal Kemdikbud tehadap salah satu pegawai penyandang cacat dan Upaya Inspektorat Jenderal Kemdikbud dalam memberikan fasilitas kerja dan fasilitas kantor (sarana-prasarana) terhadap salah satu pegawai penyandang cacat. Tipe penelitian dalam penulisan ini berupa tipe penelitian normatif-empiris, yaitu dengan memanfaatkan studi kepustakaan disamping melakukan penelitian lapangan melalui pengumpulan materi/bahan penelitian yang diupayakan sendiri. Sifat penulisan yang digunakan dalam penulisan ini adalah deskriptif (menggambarkan). Dari hasil analisa penulis diperoleh hasil bahwa Inspektorat Jenderal Kemdikbud memberikan dan memberlakukan hak yang sama bagi pegawai penyandang cacat dengan pegawai lainnya. Seharusnya menurut peraturan Undang-undang No.4 tahun 1997 tentang penyandang cacat pasal 6 ayat (4) dan ayat (5), Inspektorat Jenderal Kemdikbud wajib memberikan Hak Aksesibilitas dan Rehabilitasi kepada pegawai penyandang cacat, seperti: pemberian fasilitas kerja (alat pengangkat barang) serta pemberian fasilitas kantor (satu tenaga ahli fisioterafi). Apabila Inspektorat Jenderal Kemdikbud tidak memberikan pemenuhan hak, maka Inspektorat Jenderal Kemdikbud dapat dikenai sanksi, sebagaimana diatur dalam pelbagai peraturan perundang-undangan menyangkut hak-hak tenaga kerja penyandang cacat. Adapun upaya Inspektorat Jenderal Kemdikbud dalam memberikan fasilitas kerja dan fasilitas kantor diketahui tidak ada, mengingat perlunya anggaran untuk pegawai penyandang cacat tersebut, serta pengajuan untuk ke instansi tertinggi harus melalui persetujuan dan proses yang lama. Hal itu seharusnya bukan menjadi alasan instansi tersebut untuk tidak mengupayakan fasilitas kerja maupun kantor bagi pegawai penyandang cacat. Dengan permasalahan seperti itu maka hal ini dapat di proses oleh lembaga BKN. Tidak tersedianya pemenuhan hak oleh Instansi pemerintah Inspektorat Jenderal Kemdikbud serta pemberian fasilitas kerja dan fasilitas kantor kepada pegawai penyandang cacat yang harusnya diterima dan disediakan oleh Inspektorat Jenderal Kemdikbud. Maka saran penulis Inspektorat Jenderal Kemdikbud yang mempekerjakan penyandang cacat sebagai pegawai harus memenuhi hak serta melakukan upaya pemberian fasilitas kerja dan fasilitas kantor, serta bagi Instansi pemerintah maupun perusahaan yang mempekerjakan penyandang cacat dapat dikenai sanksi sehingga tidak ada lagi pelanggaran mengenai hak yang harusya diterima oleh penyandang cacat.

1.  UEU-Undergraduate-291-COVER.pdf - 47 KB
2.  UEU-Undergraduate-291-LEMBAR PERNYATAAN.pdf - 1199 KB
3.  UEU-Undergraduate-291-LEMBAR PERSETUJUAN.pdf - 1041 KB
4.  UEU-Undergraduate-291-LEMBAR PENGESAHAN.pdf - 1302 KB
5.  UEU-Undergraduate-291-ABSTRAK.pdf - 9 KB
6.  UEU-Undergraduate-291-KATA PENGANTAR.pdf - 39 KB
7.  UEU-Undergraduate-291-DAFTAR ISI.pdf - 37 KB
8.  UEU-Undergraduate-291-BAB I.pdf - 68 KB
9.  UEU-Undergraduate-291-DAFTAR PUSTAKA.pdf - 29 KB
10.  UEU-Undergraduate-291-LAMPIRAN.pdf - 3769 KB

• TINJAUAN ATAS PEMENUHAN HAK DAN UPAYA PEMBERIAN FASILITAS BAGI TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT FISIK DALAM SUATU INSTANSI PEMERINTAH
• PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK TERLANTAR DALAM MENDAPATKAN AKTA KELAHIRAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
• IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM HAK-HAK ANAK PELAKU KEJAHATAN DALAM PROSES PENYIDIKAN PERKARA TINDAK PIDANA ANAK (STUDI DI POLRES METRO JAKARTA UTARA)
• PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TENAGA KERJA HARIAN LEPAS (STUDI KASUS PADA PT.CHIEN FU UTAMA PLASTIK)
• PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA MELALUI JAMSOSTEK PADA PT. MECOSIN INDONESIA
• ANALISIS HUKUM ATAS KEPASTIAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK TANAH YANG SUDAH BERSERTIFIKAT DALAM SENGKETA PERTANAHAN
• PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KLIEN ADVOKAT DITINJAU DARI UU NO.18 TAHUN 2003
• PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERUSAKAN HIDUP LINGKUNGAN AKIBAT EKSPLOITASI PERTAMBANGAN KAPUR DI KAWASAN KARST CITEUREUP KABUPATEN BOGOR JAWA BARAT.
• SISTEM KENDALI CERDAS UNTUK MINIATUR PINTU PARKIR OTOMATIS BERBASIS MIKROKONTROLLER AT89S51 PADA INSTANSI PEMERINTAHAN XYZ
• PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DI INDONESIA