KAJIAN HUKUM PENYALAHGUNAAN BAHAN BAKAR MINYAK BERSUBSIDI MENURUT UNDANG-UNDANG MINYAK DAN GAS BUMI

Sehubungan dengan tanggung jawab Pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan seluruh kalangan masyarakat, Pemerintah membuat kebijakan pemberian bantuan subsidi bahan bakar minyak yang difokuskan kepada golongan masyarakat ekonomi rendah yang tertuang dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi. Oleh karena itu, Pemerintah diharapkan mampu untuk melaksanakan peran tersebut demi menjamin kepastian hukum dan keadilan sosial. Dalam penulisan ini menggunakan metode penelitian normatif dengan memanfaatkan data sekunder sebagai data utama dan dilakukan secara deskriptif. Penelitian ini dibuat guna mengkaji pengaturan hukum bagi pengguna bahan bakar minyak subsidi, dan penegakkan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan bahan bakar minyak subsidi. Penyalahgunaan bahan bakar minyak subsidi seperti Pertalite dan Solar dilakukan oleh kalangan masyarakat dengan kemampuan ekonomi yang tinggi, contohnya kendaraan dinas yang sebenarnya tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1 Tahun 2013 tentang pembatasan penggunaan jenis bahan bakar minyak tertentu untuk kendaraan dinas. Pemberian subsidi memakan porsi cukup besar dalam APBN, namun dalam penyalurannya belum tepat sasaran sejak awal kebijakan itu dibuat, sehingga perlu adanya pengkajian dan peninjauan kembali terkait regulasi konsumen subsidi. Aturan pemberian sanksi terhadap pelaku pembelian bahan bakar minyak subsidi terlihat tidak tegas dan tidak menimbulkan efek jera. Dengan tidak ditemukannya kepastian hukum mengenai peraturan perundang-undangan, serta efektivitas yang sepatutnya terwujud dari penegakkan hukum, dapat disimpulkan bahwa pemberian subsidi melalui bahan bakar minyak adalah kebijakan yang kurang tepat, sudah saatnya perubahan metode pemberian subsidi secara tidak langsung melalui bahan bakar, menjadi pemberian subsidi langsung kepada tiap kepala keluarga yang tercatat sebagai masyarakat ekonomi rendah

• PERBEDAAN KADAR HAEMOGLOBIN DAN KADAR ALBUMIN BERDASARKAN STATUS GIZI PENDERITA SCHIZOPHRENIA SETELAH DIBERIKAN DIET 3000 KKAL DI RS JIWA DR.SOEHARTO HEERDJAN JAKARTA
• Analisa Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU/- X/2012 Mengenai Pembubaran BP Migas Yang Diatur Dalam Undang Undang Nomor 22 Tahun 2001
• ANALISIS HARGASAHAM DAN VOLUME PENJUALAN SEBELUM DAN SESUDAH PENGUMUMAN RIGHT ISSUE DI BURSA EFEK INDONESIA
• Dampak Tayangan Program Reportase Investigasi terhadap Ibu-ibu Rumah Tangga Palem V RW 08 Kelurahan Petukangan Utara Jakarta Selatan
• MOTIVASI DAN KEPUASAN MENONTON WARGA RT.01/04 KELURAHAN MARGASARI KARAWACI TANGERANG TERHADAP PROGRAM BERITA FOKUS PAGI DIINDOSIAR
• PENGARUH PENGGUNAAN APD PADA PETUGAS FOGGING DI PUSKESMAS KECAMATAN KEMBANGAN JAKARTA BARAT
• PENGARUH GENDER, TEKANAN ANGGARAN WAKTU, KOMPLEKSITAS TUGAS DAN PENGALAMAN AUDITOR TERHADAP AUDIT JUDGMENT PADA KANTOR AKUNTAN PUBLIK DI JAKARTA
• STUDI KELAYAKAN PENGEMBANGAN AGROWISATA DI KAWASAN KOTABUMI, CILEGON, BANTEN
• TINJAUAN KINERJA PETUGAS DALAM MENGELOLA REKAM MEDIS DI RUMAH SAKIT ISLAM JAKARTA CEMPAKA PUTIH
• HUBUNGAN TINGKAT PENGETAHUAN PETUGAS KESEHATAN TENTANG KANKER PARU DENGAN PRILAKU KEBIASAAN MEROKOK PADA PETUGAS KESEHATAN PMI CABANG JAKARTA BARAT