ANALISIS TINDAK PIDANA INSIDER TRADING DI BIDANG PASAR MODAL SEBAGAI PREDICATE CRIME ON MONEY LAUNDERING

Tindak Pidana Insider Trading di bidang pasar modal ini kerap kali dikaitkan dengan tindak pidana penggelapan maupun tindak pidana pencucian uang (TPPU). Pencucian uang merupakan kejahatan yang bersifat follow up crime atau kejahatan lanjutan atas hasil kejahatan utama (core crime / predicate crime). Perdagangan dengan informasi orang dalam (insider trading) adalah tindakan berbahaya dan merugikan bagi pasar modal, insider trading itu sendiri dapat diartikan juga dengan �kolusi�. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) harus aktif dalam menggalang kekuatan untuk menangkal terjadinya tindak pidana di pasar modal. Salah satu langkahnya adalah dengan menyiapkan perangkat hukum. Dalam melakukan penegakan hukum seharusnya perangkat hukum yang ada mengacu pada tujuan hukum itu sendiri yaitu keadilan hukum, kemanfaatan hukum, dan kepastian hukum. Dalam hal menegakkan hukum tentunya OJK mengalami banyak hambatan dalam pembuktian tindak pidana insider trading di bidang pasar modal sebagai predicate crime on money laundering dan bagaimana penanggulangan tindak pidana insider trading di bidang pasar modal tersebut. Dengan menggunakan metode penilitian yang bersifat empiris dan menggunakan data primer serta sekunder seperti data-data yang didapat dari hasil wawancara dengan pihak OJK serta bahan-bahan hukum lainnya seperti UU TPPU, UU Pasar Modal, dan UU OJK, yang dilengkapi dengan bahan hukum seperti buku, jurnal, artikel yang berhubungan dengan penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa Hambatan yang ditemukan adalah adanya kelemahan UU Pasar Modal dalam hal menjangkau pelaku insider trading di luar pengertian yang diberikan oleh UU Pasar Modal. Pembuktian pada kasus insider trading sebagai predicate crime on money laundering sulit dilakukan karna tidak dapat di akomodir hanya dengan pasal 184 KUHAP tentang alat bukti, hal ini disebabkan praktek insider trading biasanya dilakukan secara lisan. Hambatan lainnya adalah tidak adanya batasan waktu yang diperlukan oleh orang dalam untuk melakukan suatu transaksi perdagangan setelah suatu fakta material dibuka untuk umum. Pengaturan mengenai tindak pidana perdagangan orang dalam (insider trading) diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UU Pasar Modal), mengatur mengenai sanksi yang diberikan dan pertanggungjawaban pelakunya. Sanksi yang diatur oleh UU Pasar Modal lebih menitikberatkan pada sanksi administrasi sedangkan KUHP mengatur sanksi pidana. Dengan adanya kepastian hukum dalam pasar modal maka investor akan datang untuk menanamkan modalnya dalam pasar modal Indonesia. OJK harus berkoordinasi dengan lembaga-lembaga penegakkan hukum lainnya. OJK harus berusaha agar perluasan wewenang dan amandemen Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Tindak pidana insider trading yang sifatnya adalah membuka rahasia perusahaan dapat di akomodir dan dilanjutkan ke arah pidana agar terdapat efek jera bagi pelaku tindak pidana insider trading di bidang pasar modal. Perlu adanya peningkatan profesionalitas dari regulator, self regulatory organization (SRO), dan para pelaku pasar secara berkesinambungan. Selain itu OJK harus terus proaktif melakukan investigasi indikasi kejahatan pasar modal dan menerapkan civil penalty.

1.  UEU-Undergraduate-3456-BABI.pdf - 234 KB
2.  UEU-Undergraduate-3456-COVER.pdf - 22 KB
3.  UEU-Undergraduate-3456-MOTO.pdf - 58 KB
4.  UEU-Undergraduate-3456-LEMBAR PERSETUJUAN.pdf - 1129 KB
5.  UEU-Undergraduate-3456-LEMBAR PENGESAHAN.pdf - 929 KB
6.  UEU-Undergraduate-3456-ABSTRAK.pdf - 12 KB
7.  UEU-Undergraduate-3456-KATA PENGANTAR.pdf - 40 KB
8.  UEU-Undergraduate-3456-DAFTAR ISI.pdf - 40 KB
9.  UEU-Undergraduate-3456-DAFTAR PUSTAKA.pdf - 70 KB
10.  UEU-Undergraduate-3456-DAFTAR PUSTAKA.pdf - 70 KB
11.  UEU-Undergraduate-3456-DAFTAR TABEL & GAMBAR.pdf - 34 KB

• ANALISIS TINDAK PIDANA INSIDER TRADING DI BIDANG PASAR MODAL SEBAGAI PREDICATE CRIME ON MONEY LAUNDERING