PRINSIP PENGAKUAN DALAM PEMBENTUKAN NEGARA BARU DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL

Pada tanggal 17 Februari 2008 yang lalu, parlemen Kosovo telah memproklamasikan Kosovo sebagai Negara merdeka, lepas dari Serbia. Sebelumnya Kosovo adalah salah satu propinsi di bawah kekuasaan Serbia yang berpenduduk sekitar 2 juta jiwa dengan mayoritas etnis Albania, lalu selanjutnya karena Kosovo memproklamasikan kemerdekaannya secara sepihak pada tanggal 17 Februari 2008 maka pihak Serbia bersikukuh bahwa kemerdekaan yang diproklamasikan oleh Kosovo telah melanggar ketentuan yang terdapat dalam Resolusi DK PBB no.1244 tahun 1999 tentang � Situasi di Kosovo � yang didalam resolusi tersebut disebutkan bahwa Kosovo hanya mendapatkan status otonomi khusus dalam pemerintahan Serbia. Dalam membahas masalah ini maka dimulai dengan, pertama bagaimana pengertian, fungsi prinsip pengakuan dalam praktek � praktek Hukum Internasional, kedua ketentuan apa saja yang terdapat dalam Hukum Internasional dalam hal lahirnya sebuah negara baru, ketiga bagaimana peran PBB dalam pembentukan negara baru, keempat apakah deklarasi kemerdekaan yang dilakukan oleh Kosovo tidak bertentangan dengan resolusi no 1244 yang dikeluarkan oleh DK PBB. Adapun cara penulis meneliti permasalahan tersebut adalah dengan cara melakukan penelitian hukum dengan tipe normatif, yaitu jenis penelitian yang menggunakan jenis data bahan pustaka yang merupakan data sekunder yang bersala dari buku � buku, literatur, dan pendapat para ahli. Dimana sifat penulisan skripsi ini adalah bersifat deskriptif. Penulis menggunakan data primer dan data sekunder untuk melengkapi tulisan penulis. Kemudian dari data yang ada penulis pada akhirnya melakukan analisa data secara kualitatif. Adapun hasil dari kesimpulan dari penelitian ini adalah pertama, pengertian pengakuan adalah tindakan poilitis suatu negara untuk mengakui negara baru sebagai subjek Hukum Internasional yang mengakibatkan hukum tertentu. Fungsi dari pengakuan itu sendiri adalah untuk memberikan tempat yang sepantasnya kepada suatu negara atau pemerintah baru sebagai anggota masyarakat Internasional. Kedua, ketentuan yang dipakai dalam Hukum Internasional terkait kelahiran sebuah negara baru adalah ketentuan yang terdapat dalam konvensi Montevideo tahun 1993 yang menyatakan bahwa kriteria pembentukan sebuah negara baru harus : mempunyai penduduk, mempunyai wilayah, mempunyai pemerintah, dan memiliki kemampuan untuk mengadakan hubungan dengan negara lain. Ketiga, peran PBB dalam pembentukan negara baru adalah melalui cara � cara seperti: Sistem Perwalian Internasional, Misi Perdamaian PBB ( Peace Keeping Operations ), Pengawasan Pemilihan Umum ( Electoral Assistance ), Pengawasan Administrasi Pemerintahan ( An Interim Administrator ). Keempat, dalam resolusi no 1244 yang dikeluarkan oleh DK PBB terdapat beberapa poin yang mengatakan bahwa Kosovo berada dalam wilayah Serbia, serta memiliki status provinsi otonom, tetapi Kosovo melakukan deklarasi kemerdekaan secara sepihak, dan hal ini mendapat dukungan sekaligus kritikan dari banyak pihak, tetapi jika dilihat dari ketentuan yang terdapat dalam konvensi Montevideo tahun 1933, Kosovo yang sekarang dapat dikategorikan telah menjadi sebuah negara baru yang sesuai dengan ketentuan Hukum Internasional. Hal ini juga semakin dikukuhkan dengan banyaknya pengakuan dari negara � negara lain, tetapi dengan disahkannya resolusi no 63/3 tahun 2008 yaitu � Request for an advisory opinion of the International Court of Justice on whether the unilateral declaration of independence of Kosovo is in accordance with Internaitonal Law �, maka status Kosovo di masa depan dapat berubah sesuai dengan keputusan dari International Court of Justice.Pemerintah Indonesia harus berhati � hati dalam mengambil keputusan terkait masalah ini karena masalah seperti ini dapat timbul dalam negeri kita sendiri.

1.  UEU-Undergraduate-4445-cover1_PDF ANDRI 2004-41-100.pdf - 23 KB
2.  UEU-Undergraduate-4445-abstrak1_PDF ANDRI 2004-41-100.pdf - 13 KB
3.  UEU-Undergraduate-4445-katapengantar1_PDF ANDRI 2004-41-100.pdf - 11 KB
4.  UEU-Undergraduate-4445-daftarisi1_PDF ANDRI 2004-41-100.pdf - 16 KB
5.  UEU-Undergraduate-4445-daftarpustaka1_PDF ANDRI 2004-41-100.pdf - 41 KB
6.  UEU-Undergraduate-4445-bab1.pdf - 34 KB

• PRINSIP PENGAKUAN DALAM PEMBENTUKAN NEGARA BARU DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL