TINJAUAN YURIDIS RESIDIVIS NARKOTIKA MENURUT ASPEK KRIMINOLOGI (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR : 1950 K/PID.SUS/2011)

Narkotika adalah zat yang bisa menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakan dengan memasukannya ke dalam tubuh. Pengaruh tersebut berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat dan halusinasi atau timbulnya khayalan-khayalan. Dalam keadaan masyarakat sekarang ini membangun serta mengembangkan struktur hukum sangat di anggap penting guna untuk lebih merangsang masyarakat untuk menciptakan masyarakat yang sadar hukum. Namun dalam proses pelaksanaannya seringkali menghadapi berbagai kendala yang timbul dari pemikiran dan sikap ketidakpedulian dari masyarakat terhadap hukum. Hal inilah yang menyebabkan banyaknya anggota masyarakat yang melangar hukum dan melakukan suatu tindak pidana. Teori Sutherland yang satunya Belakangan ini sering terjadi berbagai tindak pidana khususnya penyalahgunaan Narkotika. Permasalahan narkotika dipandang sebagai hal yang gawat, dan bersifat internasional yang dilakukan dengan modus operandi dan teknologi yang canggih. Mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan dan menggunakan narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat, serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah kejahatan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia dan masyarakat, bangsa dan negara serta Keutuhan Nasional Indonesia. Tindak pidana narkotika telah meluas dalam kehidupan masyarakat. Meluasnya tindak pidana tersebut dapat dilihat dari jumlah kasus yang terjadi, kerugian yang diderita oleh negara, maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan secara sistematis serta ruang lingkupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat. Istilah dalam ilmu hukum Pidana perbuatan yang mengulangi melakukan kejahatan yang sama pernah mendapatkan hukuman di sebut sebagai �Residivis�. Selain pola pikir dan ketidakpedulian dari para pelaku tindak pidana tersebut, faktor ekonomi merupakan faktor yang sangat berpengaruh seseorang melakukan suatu pengulangan tindak pidana atau tidak, selain itu peran masyarakat juga sangat menjadi penting karena penilaian masyarakat terhadap seseorang atau anggota masyarakat yang melakukan tindak pidana, sering di asingkan atau di tandai sebagai seorang pelaku tindak pidana atau penjahat walaupun dia sudah lepas dari hukumannya dan tidak melakukan perbuatanya lagi, hal inilah yang menimbulkan pelaku tindak pidana mengulangi perbuatannya karena tekanan dan pandangan masyarakat yang tidak berubah terhadap dirinya. Dalam penulisan ini bentuk penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian hukum Sosio-Legal disebut juga merupakan suatu ilmu pengetahuan yang secara teoritis analitis dan empiris menyoroti pengaruh gejala Sosial lain terhadap Hukum. Dasar pertimbangan oleh hakim yang menjadi dasar pemberat suatu tindak pidan narkotika harus lah diterapkan dan mengenai sasaran agar pelaku residivis tidak mengulangi perbuatan nya tersebut seketika dia keluar dari lembaga masyarakat. Peran pemerintah dalam hal pemberantasan narkotika di Indonesia baik penyalah guna narkotika atau pun prekusor dan Bandar haruslah diperketat baik dalam pengawasan maupun dalam penindakan, agar bangsa kita aman dari bahaya nya Narkotika.

1.  UEU-Undergraduate-5050-COVER SKRIPSI.pdf - 19 KB
2.  UEU-Undergraduate-5050-persetujuan.pdf - 2712 KB
3.  UEU-Undergraduate-5050-pengesahan.pdf - 2974 KB
4.  UEU-Undergraduate-5050-ABSTRAK.pdf - 145 KB
5.  UEU-Undergraduate-5050-KATA PENGANTAR.pdf - 211 KB
6.  UEU-Undergraduate-5050-DAFTAR ISI SKRIPSI.pdf - 76 KB
7.  UEU-Undergraduate-5050-KATA PENGANTAR.pdf - 211 KB
8.  UEU-Undergraduate-5050-PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.pdf - 88 KB
9.  UEU-Undergraduate-5050-Putusan 1950_K_PID.SUS_2011.pdf - 339 KB
10.  UEU-Undergraduate-5050-skripsi DOAN ABIESER OKTANIUS SINAGA.pdf - 410 KB
11.  UEU-Undergraduate-5050-TANDA PERSETUJUAN.pdf - 88 KB

• Penyalahgunaan Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Ditinjau Dari Perspektif Viktimologi
• PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP SEORANG PENDERITA BIPOLAR YANG MENGGUNAKAN OBAT NARKOTIKA DAN PISKOTROPIKA ( STUDI KASUS NOMOR : 1215/PID.SUS./2012/PN.TNG )
• PERAN INTERPOL DALAM PEMBERANTASAN PEREDARAN NARKOTIKA INTERNASIONAL
• UPAYA NON PENAL UNTUK MENGATASI MASALAH KECANDUAN NARKOTIKA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR : 240/PID.B/2011/PN.BKS)
• UPAYA NON PENAL UNTUK MENGATASI MASALAH KECANDUAN NARKOTIKA (Studi Kasus Putusan Nomor : 240/PID.B/2011/PN.BKS)
• Penyalahgunaan Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Ditinjau Dari Perspektif Viktimologi
• HUBUNGAN ANTARA DUKUNGAN SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN PSIKOLOGIS REMAJA PECANDU NARKOBA DI UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) TERAPI DAN REHABILITASI BADAN NARKOTIKA NASIONAL
• TINJAUAN YURIDIS PROGRAM REHABILITASI TERHADAP TERPIDANA PENYALAHGUNAAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA
• TINJAUAN YURIDIS RESIDIVIS NARKOTIKA MENURUT ASPEK KRIMINOLOGI (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR : 1950 K/PID.SUS/2011)
• ANALISA PUTUSAN TENTANG PENJATUHAN PIDANA PERKARA NARKOTIKA YANG TIDAK DISERTAKAN BARANG BUKTI GANJA DIKAITKAN DENGAN PASAL 111 AYAT (1) jo. PASAL 132 AYAT (1) UNDANG � UNDANG NO. 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA ( studi kasus putusan No. 108/Pid/B/201