TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN SELA DALAM PERMOHONAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1945(STUDI PERKARA : PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 133/PUU-VII/2009)

Pelaku kekuasaan kehakiman mempunyai kewenangan masing-masing-baik itu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi dalam kewenangannya mengambil setiap keputusan yang ada, semua harus didasar dengan Undang-Undang Dasar 1945. Dari dua lembaga tertinggi ini juga mempunyai fungsi dan kewenangan dalam menjalankan tugasnya. Di berbagai negara tata cara menyusun dan menentukan wewenang kekuasaan kehakiman berbeda-beda negara yang satu dengan negara yang lainnya. Secara garis besar, susunan kekuasaan kehakiman suatu negara dapat ditinjau dari berbagai dasar yaitu pertama, perbedaan antara badan peradilan umum (the ordinary court) dan badan peradilan khusus ( the special court). Dalam kekuasaan kehakiman Mahkamah Agung mempunyai banyak lingkup peradilan yaitu, peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata usaha negara dan peradilan militer dan semuanya juga melanjankan tugas dan fungsi masing-masing, lain halnya dengan Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Pada Pasal Pasal 24 C Undang-Undang Dasar 1945 jo. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan, memutus Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,Memutus Sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945,Memutus pembubaran partai politik, dan Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Dari tugas dan wewenang tersebut, dalam kasus Bibit dan Chandra adanya Undang-Undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 Pasal 32 ayat (1) huruf c, bertentangannya Pasal tersebut membuat Bibit dan Chandra yang pada saat itu menjadi pimpinan KPK ( Komisi Pemberantasan Korupsi) mengajukan permohonan pengujian undang-undang kepada Mahkamah konstitusi agar Mahkamah Konstitusi dapat melihat dan menilai bahwa Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Pasal 32 ayat (1) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam isi Pasal 32 ayat (1) huruf c tersebut tidak adanya proses putusan pengadilan pada pemberhentian jabatan pada pimpinan KPK. Sebagaimana setiap Lembaga Negara mempunyai aturan perundang-undangan bahwa setiap Pejabat Negara yang melakukan pelangaran atau suatu tindak pidana menurut aturan yang berlaku seperti contoh Lembaga Kepolisian Republik Indonesia, pemberhentian secara tetap harus didasari dengan adanya putusan pengadilan. Hal putusan pengadilan yang tidak tertera pada Pasal 32 ayat (1) huruf c tersebut yang melandasi Bibit dan Chandra sebagai para pemohon pengujian undang-undang untuk mengeluarkan putusan sela kepada Mahkamah konstitusi sebelum adanya putusan akhir. Dalam putusan sela itu sendiri Mahkamah Konstitusi hanya mengeluarkan putusan sela pada sengketa kewenangan lembaga negara menurut ketentuan undang-undang Mahkamah Konstitusi. Tidak adanya kepastian hukum dan perlindungan hukum jika undang-undang KPK tersebut ditetapkan kepada pemimpin kpk, dan merasa hak kontitusional mereka merasa dirugikan akibat undang-undang KPK tersebut.

1.  UEU-Undergraduate-5374-cover.pdf - 28 KB
2.  UEU-Undergraduate-5374-pernyataan.pdf - 3040 KB
3.  UEU-Undergraduate-5374-persetujuan.pdf - 3096 KB
4.  UEU-Undergraduate-5374-pengesahan.pdf - 3499 KB
5.  UEU-Undergraduate-5374-abstrak.pdf - 67 KB
6.  UEU-Undergraduate-5374-kata pengantar.pdf - 67 KB
7.  UEU-Undergraduate-5374-daftar isi.pdf - 67 KB
8.  UEU-Undergraduate-5374-Putusan Provisi Perkara 133_RPH 28 Oktober 2009_telah baca_2.pdf - 162 KB
9.  UEU-Undergraduate-5374-putusan_sidang_Draft Putusan UU KPK_telah baca 25 November 2.pdf - 325 KB
10.  UEU-Undergraduate-5374-daftar. pustaka..pdf - 131 KB
11.  UEU-Undergraduate-5374-bab 1.pdf - 285 KB