TINDAK PIDANA PEMALSUAN DATA DALAM PENGAJUAN KREDIT MOBIL DILIHAT DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG PERBANKAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR.311/PID/2013/PT.BDG)

Tindakan pemalsuan sangatlah bertentangan dengan isi Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, khususnya Pasal 51 Ayat (1). Perbuatan-perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal tersebut dalam ayat ini digolongkan sebagai tindak pidana kejahatan, berarti bahwa terhadap perbuatan-perbuatan dimaksud akan dikenakan ancaman hukuman yang lebih berat dibandingkan dengan apabila hanya sekedar sebagai pelanggaran. Permasalahan yang dihadapi dalam penulisan skripsi ini adalah bagaimanakah penerapan hukum pidana materil terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan surat terkait dengan pengajuan kredit mobil dilihat dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan (Studi Kasus Putusan No. 311/Pid/2013/PT.Bdg)? dan bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tindak pidana pemalsuan surat terkait dengan pengajuan kredit mobil dilihat dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan ? Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian hukum normatif, yaitu mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan hukum pidana materil terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan surat terkait dengan pengajuan kredit mobil dilihat dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan (Studi Kasus Putusan No. 311/Pid/2013/PT.Bdg) lebih mengacu pada Pasal 51 ayat (1) yang menyatakan �Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, 47, 48 ayat (1), 49, Pasal 50 dan Pasal 51 adalah kejahatan�. Dalam Pasal 51 ayat (2) disebutkan �Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) adalah pelanggaran�. Tentunya pihak bank harus tetap berpedoman pada prinsip mengenal nasabah untuk melihat dan mengetahui bagaimana profil dan karak teristik dari calon debitur dan prinsip ini wajib diterapkan oleh setiap bank. Salah satu contoh yang terjadi yaitu mengelabui kreditur dengan cara memalsukan dokumen pemberian kredit atau pengajuan kredit mobil. Di sisi lain, perbankan juga menganut azas ultimum remedium. Artinya hukum pidana sebagai upaya terakhir dalam penegakan hukum.Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tindak pidana pemalsuan surat terkait dengan pengajuan kredit mobil dilihat dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Karena berdasarkan dua alat bukti yang sah, yang dalam kasus yang diteliti penulis ini, alat bukti yang digunakan Hakim adalah keterangan saksi dan keterangan terdakwa beserta alat bukti pemalsuan. Terkait dengan penegak hukumnya yakni Hakim dan juga Jaksa Penuntut Umum yang telah menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya, maka Penulis hanya ingin mengingatkan kembali agar kedepannya tetap menjalankan tugasnya dengan baik. Jaksa Penuntut Umum yang teliti dan cermat dalam menyusun surat dakwaan serta Hakim yang menjatuhkan hukuman pidana berdasarkan pertimbangan-pertimbangan juga fakta-fakta yang timbul pada saat persidangan baik itu secara subjektif maupun objektif sehingga menciptakan keadilan didalam masyarakat.

1.  UEU-Undergraduate-6032-cover.pdf - 17 KB
2.  UEU-Undergraduate-6032-pengesahan.pdf - 2143 KB
3.  UEU-Undergraduate-6032-pernyataan.pdf - 1609 KB
4.  UEU-Undergraduate-6032-persetujuan.pdf - 1599 KB
5.  UEU-Undergraduate-6032-katapengantar.pdf - 39 KB
6.  UEU-Undergraduate-6032-abstrak.pdf - 14 KB
7.  UEU-Undergraduate-6032-daftarisi.pdf - 11 KB
8.  UEU-Undergraduate-6032-daftarpustaka.pdf - 14 KB
9.  UEU-Undergraduate-6032-putusan311Pid2013.pdf - 486 KB
10.  UEU-Undergraduate-6032-putusan373PID.B2013PN.BDG.pdf - 869 KB
11.  UEU-Undergraduate-6032-bab1.pdf - 131 KB

• PELAKSANAAN PEMBERIAN KREDIT DENGAN JAMINAN HAK TANGGUNGAN PADA DEBITUR PT. BANK DKI JAKARTA PUSAT
• ANALISIS PUTUSAN TINDAK PIDANA DALAM PERKARA TRAFFICKING MENURUT UNDANG�UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
• ANALISI PENGENDALIAN INTERNAL PENJUALAN KREDIT DAN PIUTANG USAHA PADA PT. ANUGERAH TANGKAS TRANSPORTINDO
• TINJAUAN YURIDIS PASAL 26A UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
• PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP BARANG MEREK TERKENAL YANG DIPALSUKAN
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DI WILAYAH HUKUM POLRES METRO JAKARTA BARAT (Studi Kasus Perkara pidana No.1749/PID/B/2009/PN.JKT.BAR)
• TINJAUAN YURIDIS TERHADAP SANKSI PEMBANTU PELAKU TINDAK PIDANA TERORISME MENURUT UU.NO.15 TAHUN 2003 (STUDI KASUS PUTUSAN NO.128/Pid.B/2010/JKT-SEL)
• TINDAK PIDANA KORUPSI DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
• TINJAUAN HUKUM TENTANG DUGAAN TINDAK PIDANA PENYUAPAN DALAM PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH PENGEMUDI TERHADAP POLISI
• PEMALSUAN IDENTITAS DALAM HAL TERJADINYA PERKAWINAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR : 1121/Pdt.G/2010/PA.JT)