ANALISA PENERAPAN AKTA PENGGANTI AKTA IKRAR WAKAF SEBAGAI BUKTI PERWAKAFAN YANG SAH (STUDI KASUS PERKARA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 781 K/AG/2013)

Wakaf merupakan salah satu tuntunan umat Islam yang berasal dari Hukum Islam, oleh karena itu permasalahan perwakafan pada umumnya dan perwakafan tanah pada khususnya akan selalu membicarakan konsepsi wakaf menurut Hukum Islam. Dalam melakukan perwakafan di Indonesia harus memenuhi beberapa Unsur atau Rukun Wakaf. Sempurna atau tidaknya wakaf tergantung pada terpenuhinya unsur-unsur yang ada dalam perbuatan wakaf itu. Menurut ulama dan fikih Islam, ada 4 (empat) Unsur atau Rukun Wakaf yang harus dipenuhi dalam berwakaf, yaitu : Pertama, adanya orang yang berwakaf (Wakif). Kedua, adanya pihak yang diserahi mengelola wakaf (Mauquf �alaih). Ketiga, adanya benda yang diwakafkan (sebagai objek wakaf) (Mauquf). Keempat, adanya Lafadz atau Ikrar Wakaf (pernyataan penyerahan wakaf dari tangan Wakif kepada orang atau tempat berwakaf) (Shigat). Apabila salah satu unsur penting dalam perwakafan di atas tidak terpenuhi, maka secara hukum perwakafan tersebut dapat dikatakan batal demi hukum. Dalam praktek, penyerahan harta benda untuk wakaf harus melewati beberapa prosedur. Ketentuan dalam Undang-Undang Wakaf mengharuskan adanya Ikrar Wakaf pada Pasal 1 ayat (3), yaitu pernyataan kehendak Wakif yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada Nadzir untuk mewakafkan harta benda miliknya. Ikrar Wakaf ini dilaksanakan oleh Wakif kepada Nadzir di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang Saksi, kemudian dinyatakan secara lisan/tertulis serta dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf (AIW) yang dibuat oleh PPAIW. Tetapi jika dalam Ikrar, Wakif tidak dapat menyatakan Ikrar Wakaf secara lisan atau tidak dapat hadir dalam pelaksanaan Ikrar Wakaf karena alasan yang dibenarkan oleh hukum, Wakif dapat menunjuk kuasanya dengan Surat Kuasa yang diperkuat oleh 2 (dua) orang saksi. Apabila dalam hal perbuatan wakaf belum dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf, sedangkan perbuatan wakaf sudah diketahui berdasarkan berbagai Petunjuk (Qarinah) dan 2 (dua) orang Saksi serta Akta Ikrar Wakaf tidak mungkin dibuat karena Wakif sudah meninggal dunia atau tidak diketahui lagi keberadaannya, maka dapat dibuat Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW). Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW) itu sendiri memiliki persyaratan khusus yang apabila tidak terpenuhi dengan sepatutnya dapat menimbulkan permasalahan atau sengketa wakaf. Dalam penulisan skripsi ini digunakan Metode Penelitian secara Normatif yang bersifat Deskriptif Analitis berdasarkan Pendekatan Kasus menggunakan sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder untuk pengambilan kesimpulan dengan Pendekatan Induktif. Dan, kekuatan pembuktian menjadi dasar dari keabsahan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 781 K/Ag/2013, yangmana atas kasus tersebut memberikan pandangan bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf masih memerlukan perbaikan ataupun perubahan untuk dapat memberikan kepastian hukum perihal Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf.

1.  UEU-Undergraduate-6083-cover.pdf - 82 KB
2.  UEU-Undergraduate-6083-pengesahan.pdf - 2606 KB
3.  UEU-Undergraduate-6083-pernyataan.pdf - 1894 KB
4.  UEU-Undergraduate-6083-persetujuan.pdf - 1870 KB
5.  UEU-Undergraduate-6083-katapengantar.pdf - 81 KB
6.  UEU-Undergraduate-6083-abstrak.pdf - 81 KB
7.  UEU-Undergraduate-6083-daftarisi.pdf - 81 KB
8.  UEU-Undergraduate-6083-daftarpustaka.pdf - 753 KB
9.  UEU-Undergraduate-6083-lampiran.pdf - 753 KB
10.  UEU-Undergraduate-6083-bab1.pdf - 752 KB

• BEDA EFEK PEMBERIAN AUTO STRETCHING DAN TRANSVERSE FRICTION DENGAN PARAFFIN BATH DAN TRANSVERSE FRICTION TERHADAP KEMAMPUAN FUNGSIONAL TANGAN PADA KASUS TRIGGER FINGER
• ANALISIS TINGKAT KESEHATAN BANK DITINJAU DARI PERMODALAN (CAPITAL), KUALITAS ASET (ASSET QUALITY), RENTABILITAS (EARNING), DAN LIKUIDITAS (LIKUIDITY) (Studi kasus pada Bank Umum Swasta Nasional Non Devisa) Periode 2004 � 2008
• PENAMBAHAN MOBILISASI TORAKAL MENGGUNAKAN MUSCLE ENERGY TECHNIQUES PADA POSTURAL AUTO CORRECTION EXERCISE MEMPERBAIKI KURVA TORAKAL TIDAK LEBIH BAIK PADA KASUS KIFOSIS
• EFEK PENAMBAHAN MEDIAL WEDGE SHOES PADA INTERVENSI LATIHAN STABILISASI LUTUT DAN US TERHADAP PENINGKATAN SCORE FUNGSI LUTUT PADA KASUS CHONDROMALACIA PATELLA
• ANALISIS FRAMING BERITA KASUS BADAN ANGGARAN DPR DAN KPK DI MEDIA TELEVISI TV ONE DAN METRO TV
• FUNGSI DAN PERANAN VISUM ET REPERTUM DALAM KASUS PENGANIAYAAN BERAT
• GAMBARAN PENYESUAIAN PERKAWINAN SEPULUH TAHUN PERTAMA PADA PASANGAN SUAMI ISTRI DEWASA AWAL DI AREA JAKARTA BARAT YANG MENGALAMI KASUS KEHAMILAN DI LUAR NIKAH PADA MASA REMAJA
• TANGGUNG JAWAB DIREKSI TERHADAP HUTANG PERSEROAN BERDASARKAN UNDANG � UNDANG NO. 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NO. 491 K/PDT/2011)
• ANALISIS KASUS YURIDIS TERHADAP KEKUATAN PEMBUKTIAN SERTIPIKAT DITINJAU DARI HUKUM PENDAFTARAN TANAH SESUAI UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA NO 5 TAHUN 1960 (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 1723K/Pdt/2010)
• TINJAUAN YURIDIS MENGENAI WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PEMBORONGAN (STUDI KASUS SURAT PERJANJIAN PEMBORONGAN PEKERJAAN ANTARA PT.SINAR PUSPAPERSADA DENGAN CV ALVAZ BERNOMOR SPPP No.023/SPP-TB/PL/V/2005 DAN SPPP No.012/SPPTB/PL/VII/2007)