KEWENANGAN PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE OLEH BADAN PERADILAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 70 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dinyatakan bahwa putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga unsur-unsur adanya surat atau dokumen yang diakui atau dinyatakan palsu, adanya dokumen yang disembunyikan dan putusan diambil dari hasil tipu muslihat. Kasus Peninjauan Kembali Mahkamah Agung No. 044 PK/Pdt.Sus/2011 merupakan kasus putuskan arbitrase yang pada tingkat pertama dibatalkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sedangkan pada tingkat banding dan peninjauan kembali Mahakamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah Apakah yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri yang menjadi pertimbangan dalam menerima dan membatalkan perkara arbitrase yang sudah diputusan oleh arbitrase, Bagaimana kekuatan hukum terhadap putusan arbitrase setelah di batalkan oleh Pengadilan Negeri dan bagaimana implikasi hukum terhadap pelaksanaan keputusan arbitrase yang sudah dibatalkan oleh Pengadilan Negeri? Dengan menggunakan metode penelitian normatif yuridis dengan pendekatan studi kasus diketahui bahwa Pengadilan negeri memiliki kewenangan dalam memutuskan perkara arbitrase berdasarkan pasal 70 Undang-Undang Arbitrase dengan berpedoman pada unsur-unsur adanya surat atau dokumen yang diakui atau dinyatakan palsu, adanya dokumen yang disembunyikan dan putusan diambil dari hasil tipu muslihat. Kekuatan hukum terhadap putusan arbitrase setelah dibatalkan oleh Pengadilan Negeri memiliki kekuatan hukum tetap namun tidak menutup kemungkinan para pihak untuk melakukan banding pada pengadilan Tinggi sampai pada tingkat kasasi dan peninjauan kembali. Keputusan yang diambil pada masing-masing badan peradilan mungkin saja berbeda pada putusan di atasnya tergantung pada penemuan bukti-bukti baru yang akan dijadikan bukti dalam persidangan. Akibat hukum dan Implikasi hukum terhadap pelaksanaan keputusan arbitrase yang sudah dibatalkan oleh Pengadilan Negeri Implikasi Hukum Terhadap Pelaksanaan Keputusan Arbitrase yang sudah dibatalkan maka keputusan arbitrase tersebut tidak berlaku namun para pihak dapat melakukan upaya hukum melalui banding, ataupun peninjauan kembali berdasarkan bukti-bukti baru yang dimiliki.

1.  UEU-Master-6235-COVER.pdf - 19 KB
2.  UEU-Master-6235-LEMBAR PENGESAHAN.pdf - 103 KB
3.  UEU-Master-6235-LEMBAR PERSEMBAHAN.pdf - 44 KB
4.  UEU-Master-6235-SURAT PERNYATAAN.pdf - 104 KB
5.  UEU-Master-6235-KATA PENGANTAR.pdf - 37 KB
6.  UEU-Master-6235-ABSTRAK.pdf - 38 KB
7.  UEU-Master-6235-DAFTAR ISI.pdf - 37 KB
8.  UEU-Master-6235-DAFTAR ISI.pdf - 37 KB
9.  UEU-Master-6235-LAMPIRAN.pdf - 237 KB
10.  UEU-Master-6235-DAFTAR PUSTAKA.pdf - 42 KB
11.  UEU-Master-6235-BABI.pdf - 110 KB

• TINJAUAN YURIDIS UPAYA HUKUM KASASI DALAM PERKARA PRAPERADILAN DI INDONESIA (STUDI KASUS PERKARA NO. 35 K/Pid/2002)
• PRAPERADILAN SEBAGAI FUNGSI KOREKSI BAGI PENYIDIK POLRI DALAM PROSES PENYIDIKAN PERKARA PIDANA (Studi kasus Putusan Praperadilan Nomor : 03/Pralan/Pid.B/2009/PN.TNG)
• TINJAUAN HUKUM MENGENAI KEDUDUKAN KORBAN PERKOSAAN ANAK DIBAWAH UMUR DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA
• UPAYA HUKUM YANG DILAKUKAN PIHAK KETIGA TENTANG SAH ATAU TIDAKNYA SUATU PENGHENTIAN PENUNTUTAN YANG DILAKUKAN OLEH PENUNTUT UMUM DALAM SIDANG PRAPERADILAN (Studi kasus Pada PUTUSAN No. 152 PK/Pid/2010)
• TINJAUAN VIKTIMOLOGI TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA
• ANALISA TERHADAP UPAYA HUKUM ATAS PUTUSAN PENGADILAN NIAGA YANG DIAJUKAN KEMBALI KE PENGADILAN NEGERI
• HUBUNGAN KEWENANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH SESUAI UNDANG - UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH ( STUDI KASUS DI KABUPATEN YAHUKIMO PROVINSI PAPUA)
• KEWENANGAN PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE OLEH BADAN PERADILAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA
• KEABSAHAN PENETAPAN TERSANGKA PADA PRAPERADILAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR : 04/Pid/Prap/2015/PN-Jakarta Selatan)
• ANALISA HUKUM TENTANG PENJATUHAN PIDANA TERHADAP ANAK DITINJAU DARI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK (STUDI KASUS PUTUSAN PERKARA NOMOR 4/PID.SUS-ANAK/2015/PN DPS)