PERLINDUNGAN MEREK TERHADAP PERSAINGAN CURANG DI INDONESIA

Merek adalah sesuatu (gambar atau nama) yang dapat digunakan untuk mengidentifikasikan suatu produk atau perusahaan di pasaran. Pengusaha biasanya berusaha mencegah orang lain menggunakan merek mereka karena dengan menggunakan merek, pedagang memperoleh reputasi baik dan kepercayaan dari para konsumen serta dapat membangun hubungan antara reputasi tersebut dengan merek yang telah digunakan perusahaan secara regular. Hak atas merek adalah hak khusus yang diberikan pemerintah kepada pemilik merek, untuk menggunakan merek tersebut atau memberikan izin untuk menggunakannya kepada orang lain (pasal 3 UU No.15/2001). Merek harus didaftarkan terlebih dahulu di dalam Daftar Umum Merek. Merek sangat penting dalam dunia periklanan dan pemasaran karena publik atau masyarakat sering mengaitkan suatu imej, kualitas atau reputasi barang dan jasa dengan merek tertentu. Sebuah merek dapat menjadi kenyataan yang sangat berharga secara komersial. Merek suatu perusahaan seringkali lebih bernilai dibandingkan dengan asset riil perusahaan tertentu. Hak atas merek diberikan oleh pemerintah kepada pemilik merek, sehingga pelanggaran merek adalah tanggung jawab pemerintah. Upaya pemerintah memberikan perlindungan terhadap merek khususnya terhadap persaingan curang adalah dengan diundangkannya hukum anti monopoli dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat. Disamping itu, perlindungan yang diberikan adalah termuatnya sanksi pidana maupun perdata yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Hukum anti monopoli telah memberikan perlindungan bagi pemegang merek atau pemakai merek dari pemanfaatan kepentingan dagang. Yang menjadi permasalahan adalah bagaimana perlindungan merek terhadap persaingan curang di Indonesia. Bertolak dari hasil penelitian yang didukung data primer dan sekunder, melalui pendekatan normatif approach dan sifat penelitian deskriptif analitis, didapat jawaban bahwa perlindungan merek terhadap persaingan curang adalah pengenaan sanksi pidana bagi pelakunya baik yang dilakukan dengan sengaja ataupun tanpa hak sengaja menggunakan merek yang sama. Disamping itu, pengenaan sanksi perdata pun dapat dikenakan dalam bentuk ganti rugi dan penghentian pemakaian merek. Sedangkan peranan hukum anti monopoli adalah melindungi konsumen atau masyarakat pemakai merek dari pemanfaatan kepentingan dagang serta berupaya mencegah monopoli perdagangan dan praktek-praktek komersial yang menghambat dan mencegah persaingan pasar.

1.  UEU-Master-6261-COVER.pdf - 21 KB
2.  UEU-Master-6261-PENGESAHAN.pdf - 212 KB
3.  UEU-Master-6261-PERSETUJUAN.pdf - 373 KB
4.  UEU-Master-6261-KATA PENGANTAR.pdf - 9 KB
5.  UEU-Master-6261-ABSTRAK.pdf - 14 KB
6.  UEU-Master-6261-DAFTAR ISI.pdf - 114 KB
7.  UEU-Master-6261-DAFTAR PUSTAKA.pdf - 8 KB
8.  UEU-Master-6261-BAB1.pdf - 181 KB