ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN PENGADAAN PADA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA KEMENTERIAN KEUANGAN

Sebagai salah satu upaya perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik di Indonesia adalah penerapan agenda pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme. Atas dasar hal tersebut Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pada hakekatnya, pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah yang baik merupakan suatu sistem pengadaan yang mampu mengaktualisasikan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Penulisan tesis ini dibatasi pada ruang lingkup Analisis Implementasi Kebijakan Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan. Penulisan tesis ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana proses implementasi kebijakan pembentukan unit layanan pengadaan, dengan mengetahui faktor apa saja yang dihadapi (menjadi permasalahan) serta upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah- masalah (solusi) yang ada tersebut. Penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dalam pengadaan barang dan jasa belum terlaksana secara optimal, karena belum terbentuknya unit layanan pengadaan yang independen pada organisasi pemerintah. Implementasi kebijakan Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Implementasi kebijakan pembentukan unit layanan pengadaan ini membutuhkan prasyarat dasar, yaitu: (i) adanya sumber daya manusia baik secara kuantitas maupun kualitas, (ii) tersedianya standar operasional prosedur yang baku dan terintegrasi untuk pelaksanaan layanan pengadaan yang baik, dan (iii) struktur organisasi. Penulisan tesis ini menggunakan metode pendekatan deskriptif analitis, dengan menggunakan data: (1) historis berupa dokumentasi dan narasi, (2) data studi kepustakaan dan studi dokumenter, dan (3) data lapangan berasal dari responden. Berdasarkan hasil analisis data, penulis menyimpulkan bahwa prasyarat dasar keberhasilan proses implementasi kebijakan dalam pembentukan unit layanan pengadaan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan sangat dipengaruhi terutama oleh faktor struktur organisasi, sebagaimana yang diamanatkan ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Penulis menyarankan agar dilakukan perbaikan/revisi terhadap proses kebijakan dalam pembentukan unit layanan pengadaan yang independen.

1.  UEU-Master-6268-COVER.pdf - 20 KB
2.  UEU-Master-6268-PENGESAHAN.pdf - 99 KB
3.  UEU-Master-6268-PERNYATAAN.pdf - 107 KB
4.  UEU-Master-6268-KATA PENGANTAR.pdf - 23 KB
5.  UEU-Master-6268-ABSTRAK.pdf - 27 KB
6.  UEU-Master-6268-DAFTAR ISI.pdf - 68 KB
7.  UEU-Master-6268-DAFTAR GAMBAR.pdf - 49 KB
8.  UEU-Master-6268-DAFTAR TABEL.pdf - 55 KB
9.  UEU-Master-6268-LAMPIRAN.pdf - 196 KB
10.  UEU-Master-6268-DAFTAR PUSTAKA.pdf - 36 KB
11.  UEU-Master-6268-BAB1.pdf - 193 KB