PELAKSANAAN PEMBERIAN SANKSI TERHADAP PERUSAHAAN YANG MENIMBULKAN PENCEMARAN LINGKUNGAN DI KABUPATEN SERANG

Pada dekade belakangan ini, bencana alam marak terjadi di mana-mana. Banyak bencana diakibatkan oleh ulah manusia. Sering kali didapati seraya pertumbuhan jumlah industri meningkat berdampak pada pencemaran dan pengrusakan lingkungan hidup. Kesadaran lingkungan, tindakan preventif berupa pencegahan pencemaran, serta tindakan pengendalian dampak negatif yang diakibatkan oleh industri-industri dapat turut melestarikan alam, sehingga keberlangsungan hidup dapat dipertahankan. Tujuan penelitian adalah untuk menjawab masalah efektifitas pemberian sanksi dari pemerintah daerah terhadap perusahaan yang menimbulkan pencemaran lingkungan hidup di Kabupaten Serang. Penelitian ini penting agar semua industri sadar dan taat hukum sehingga dapat menyelesaikan permasalahan yang ada dan meningkatkan hal-hal yang sudah baik. Metode Penelitian yang digunakan adalah Metode Penelitian Deskriptif, Hukum Normatif, dalam kerangka hukum positif, dilihat dari sifatnya adalah data kualitatif, sumber data adalah data primer dan data sekunder dari Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Serang (dari tahun 2010 sampai dengan 2013), Biro Pusat Statistik Kabupaten Serang, Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Banten dan Instansi terkait lainnya. Grafik Histogram dan Pie Diagram digunakan untuk memudahkan interpretasi data. Pemberian sanksi dari pemerintah daerah terhadap perusahaan yang menimbulkan pencemaran lingkungan hidup belum berjalan dengan baik, karena tingkat ketaatan perusahaan yang rendah, dan juga bagi perusahaan yang sudah diberikan sanksi tidak cepat membuat perbaikan dan bahkan melakukan pelanggaran yang lain lagi. Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Serang telah berperan dalam mensosialisasikan peraturan tentang lingkungan hidup, pembinaan, pengawasan, dan pemberian sanksi terhadap perusahaan, yang dengan sengaja melanggar peraturan yang berlaku, namun masih belum maksimal,karena keterbatasan dana dan sumber daya manusia. Pembekalan pengetahuan dan ketermpilan serta pembinaan mental para pengawas lapangan dari Instansi terkait masih sangat diperlukan dan harus terus menerus dilakukan. Pendanaan yang cukup untuk operasional pengawasan perlu diperbesar sesuai kebutuhan. Pengawasan dan penindakan yang tegas terhadap semua individu yang menyalahgunakan wewenang serta korup. Sarana dan prasarana pemantauan perlu dioptimalkan dan dilengkapi serta diperbarui secara berkala. Pengawasan melekat harus melibatkan masyarakat, lembaga sosial masyarakat, dan instansi terkait lainnya. Pemerintah provinsi Banten juga dapat turut berperan secara optimal dalam peningkatan sumber daya manusia, pendanaan, dan pengawasan.

1.  UEU-Master-6378-COVER.pdf - 11 KB
2.  UEU-Master-6378-LEMBAR PENGESAHAN.pdf - 1017 KB
3.  UEU-Master-6378-SURAT PENYATAAN.pdf - 201 KB
4.  UEU-Master-6378-KATA PENGANTAR.pdf - 156 KB
5.  UEU-Master-6378-ABSTRAK.pdf - 214 KB
6.  UEU-Master-6378-DAFTAR ISI.pdf - 152 KB
7.  UEU-Master-6378-DAFTAR GAMBAR.pdf - 38 KB
8.  UEU-Master-6378-COVER.pdf - 11 KB
9.  UEU-Master-6378-LEMBAR PENGESAHAN.pdf - 1017 KB
10.  UEU-Master-6378-SURAT PENYATAAN.pdf - 201 KB
11.  UEU-Master-6378-KATA PENGANTAR.pdf - 156 KB
12.  UEU-Master-6378-ABSTRAK.pdf - 214 KB
13.  UEU-Master-6378-DAFTAR ISI.pdf - 152 KB
14.  UEU-Master-6378-DAFTAR GAMBAR.pdf - 38 KB
15.  UEU-Master-6378-DAFTAR PUSTAKA.pdf - 186 KB
16.  UEU-Master-6378-BAB1.pdf - 643 KB

• SANKSI HUKUM TERHADAP PASANGAN YANG MELAKUKAN PERKAWINAN SEMARGA DITINJAU DARI HUKUM ADAT BATAK
• TINJAUAN TERHADAP SANKSI HUKUMAN MATI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA TERORIS BOM BALI ( STUDI KASUS PERKARA BANDING NOMOR 48/PID.B/2003/PT.DENPASAR )
• PERBANDINGAN SANKSI HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGRUSAKAN YANG DILAKUKAN OLEH MASYARAKAT UMUM DENGAN OKNUM ANGGOTA MILITER (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR:131/PID.B/2020/PN.MNK DENGAN PUTUSAN NOMOR:48-K/PM.III-12/AD/V/2016)
• PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HASIL HUTAN DAN SANKSI HUKUM BAGI MASYARAKAT YANG MEMUNGUT TANPA IZIN YANG SAH (STUDI KASUS PUTUSAN NO. 99/PID.B/LH/2017/PN PTI.)