KEKUATAN HUKUM ATAS PUTUSAN BPSK YANG TERKAIT DENGAN SENGKETA EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA (STUDI KASUS PUTUSAN MA NOMOR PERKARA 451.K.PDT.SUS-BPSK/2014)

Dan jika (orang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. Sengketa yang terjadi dalam eksekusi jaminan fidusia adalah masalah yang kerap terjadi apabila di tengah jangka waktu kontrak, ternyata debitur mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya. Praktek pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia ini tidak selamanya berjalan mulus meski objek jaminan telah dilekati dengan beban fidusia. Di satu sisi pihak debitur secara yuridis adalah pemilik jaminan dan sesuai dengan akta jaminan fidusia diperkenankan memanfaatkan dan menguasai fisik benda yang dijadikan jaminan. Di sisi lain, kreditur sebagai penerima fidusia mempunyai hak untuk mengeksekusi jaminan tersebut apabila debitur dinilai melakukan wanprestasi. Yang menjadi masalah adalah akibat eksekusi jaminan fidusia yang dilakukan kreditur pihak debitur mengalami kerugian yang tidak diperhitungkan oleh pihak kreditur. Hal ini yang melatarbelakangi debitur untuk membawa masalah ini untuk diselesaikan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen agar dapat menemukan alternatif penyelesaian win-win solution . Kreditur sebagai penerima fidusia adalah pihak yang memiliki hak utama terhadap objek jaminan biasanya tidak langsung menerima langkah penyelesaian yang dilakukan oleh debitur sehubungan dengan telah ditandatanganinya klausula- klausula di dalam perjanjian pokok yang menentukan pilihan hukum adalah �pengadilan negeri setempat� apabila terjadi sengketa di kemudian hari. Namun apakah pemilihan tempat penyelesaian sengketa tersebut benar-benar diperoleh atas kata sepakat? Apakah klausul baku di dalam akad pembiayaannya secara tegas menyatakan pengadilan negeri yang dipilih adalah pengadilan negeri Pekanbaru? Skripsi ini akan membahas permasalahan bagaimanakah upaya penyelesaian sengketa apabila terjadi eksekusi jaminan oleh pihak kreditur serta bagaimana pelaksanaan putusan MA No.451/Pdt.Sus-BPSK/2014/ bila dikaitkan dengan kewenangan absolut mengadili terhadap sengketa eksekusi jaminan fidusia. Dalam kesempatan ini penulis menggunakan bentuk penelitian normatif yang juga dikenal dengan metode penelitian kepustakaan (Library Research ) yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti dan mengadakan penelusuran literatur hukum serta menganalisa data hukum primer dan data hukum sekunder. Kasus ini bermula dari proses eksekusi jaminan fidusia yang menuai sengketa, sehingga debitur membawa permasalahannya ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Putusan BPSK yang dikuatkan oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru adalah solusi yang berimbang dan tidak berat sebelah. Namun dalam upaya hukum kreditur di tingkat kasasi, sebaliknya Mahkamah Agung (MA) malah membatalkan putusan BPSK setelah dikuatkan oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru. Putusan MA tersebut adalah bukti MA tidak mendukung penyelesaian sengketa non litigasi sebagai ciri peradilan modern. Adapun alternatif win-win solution yang diberikan BPSK sebagai salah satu lembaga arbitrase modern sangat membantu menyelesaikan sengketa konsumen tanpa harus melalui proses peradilan yang panjang namun hanya memberikan win-loose solution.

1.  UEU-Undergraduate-7154-COVER SKRIPSI.pdf - 34 KB
2.  UEU-Undergraduate-7154-LEMBAR KEASLIAN SKRIPSI.pdf - 28 KB
3.  UEU-Undergraduate-7154-LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.pdf - 2730 KB
4.  UEU-Undergraduate-7154-LEMBAR PERSETUJUAN.pdf - 2226 KB
5.  UEU-Undergraduate-7154-KATA PENGANTAR.pdf - 15 KB
6.  UEU-Undergraduate-7154-ABSTRAK.pdf - 30 KB
7.  UEU-Undergraduate-7154-DAFTAR ISI.pdf - 17 KB
8.  UEU-Undergraduate-7154-Pdt_BPSK_2013_PN_PBR.pdf - 459 KB
9.  UEU-Undergraduate-7154-UU NO 01 THN 2006.pdf - 49 KB
10.  UEU-Undergraduate-7154-DAFTAR PUSTAKA.pdf - 20 KB
11.  UEU-Undergraduate-7154-BAB1.pdf - 71 KB

• TANGGUNG JAWAB DIREKSI TERHADAP HUTANG PERSEROAN BERDASARKAN UNDANG � UNDANG NO. 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NO. 491 K/PDT/2011)
• Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1428 K/PDT/2006 Mengenai Pembatalan Putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi Terdahap Perkawinan Yang Dilakukan Diluar Negeri Tanpa Dicatatkan Di Indonesia Dan Perkawinan yang Sah Menurut Agama Namun Di
• ANALISIS YURIDIS TENTANG PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR. 3713 K/PDT/1994
• PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) KARENA KESALAHAN BERAT PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO.012/PUU-I/2003. (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO.611 K/PDT.SUS/2009)
• DUALISME PUTUSAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 659 K/Pdt.Sus/2012, Tertanggal 26 Maret 2013)
• ANALISIS KEDUDUKAN DAN KEKUASAAN MAHKAMAH AGUNG SEBAGAI PELAKU KEKUASAAN KEHAKIMAN PASCA PERUBAHAN UNDANG UNDANG DASAR 1945
• TINDAK PIDANA DESERSI ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 17K/MIL/2013)
• STATUS HAK TANGGUNGAN AKIBAT DARI LIKUIDASINYA BANK BDNI-BBO ( Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 543PK/PDT/2009 )
• PERANAN ILMU KEDOKTERAN FORENSIK DALAM PENGUNGKAPAN KASUS KRIMINAL ( STUDY KASUS PUTUSAN PIDANA MAHKAMAH AGUNG NOMOR.1429K/pid/2010 )
• KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG DALAM MEMUTUS PENINJAUAN KEMBALI YANG DIAJUKAN OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM (STUDI KASUS PUTUSAN MA NO. 41 PK/PID/2009)