KEWENANGAN DPR DALAM PENGANGKATAN PANGLIMA TNI

Pengangkatan Panglima TNI melalui proses politik di DPR melahirkan politisasi jabatan Panglima. Akibatnya, bisa saja seorang Panglima dilihat atau merasa mempunyai kedudukan yang sama atau lebih tinggi dari pada menteri-menteri kabinet yang pengangkatannya tidak memerlukan persetujuan DPR. Meskipun demikian, proses pengangkatanPanglima dengan melalui persetujuan dari DPR terlebih dahulu belum dapat membebaskan tentara dari politik, karena DPR merupakan lembaga politik. Dalam UU yang mengatur lembaga ini, disebutkan bahwa pengangkatan dan pemberhentian Panglima berdasarkan kepentingan organisasi TNI. Tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan kepentingan organisasi, meskipun dapat dianalisa bahwa ini menunjuk pada kepentingan konsolidasi dan pengembangan organisasi kearah efisiensi dengan garis komando dan pertanggungjawaban yang jelas yang merupakan syarat organisasi militer secara universal. Dalam ketatanegaraan yang lazim melakukan kekuasaan legislative adalah Parlemen atau DPR, sedangkan kekuasaan eksekutif ada pada Presiden atau Kabinet yang dipimpin oleh seseorang Perdana Menteri dan kekuasaan Yudikatif dipegang oleh badan-badan kehakiman. Pada negara-negara hukum modern, atau moderne rechstaat, ajaran Trias Politika tidak mungkin dapat dilaksanakan secara murni dan konsekuen. Oleh karena dalam negara-negara hukum modern ini suatu badan kenegaraan atau satu organ, itu tidak hanya diserahi satu fungsi atau satu kekuasaan saja. Undang-Undang Dasar 1945 tidak menganut azas pemisahan kekuasaan, derngan tidak hanya menunjuk kepada kerjasama antar DPR dan Pemerintah dalam tugas legislatif saja. Juga dalam organ-organ negara yang ditentukan dalam UUD 1945 tidak terbatas pada tigaa suatu saja melainkan lebih daripada itu sehingga timbul kemungkinan bahwa suatu organ mempunyai fungsi lebih dari satu atau sebaliknya. Efek dari perubahan terhadap UUD NRI 1945 ternyata juga berdampak pada mekanisme pengangkatan dan pemberhentian Panglima TNI. Pembatasan kekuasaan Presiden selain memindahkan kekuasaan membentuk undang- undang menjadi kekuasaan DPR (Pasal 20A) dan mengubah kekuasaan Presiden menjadi kekuasaan bersama DPR. Pengangkatan Panglima TNI yang semula semata- mata merupakan kekuasaan eksekutif, berubah menjadi kekuasaan bersama dengan DPR.

1.  UEU-Undergraduate-7164-COVER.pdf - 199 KB
2.  UEU-Undergraduate-7164-LEMBAR PENGESAHAN.pdf - 275 KB
3.  UEU-Undergraduate-7164-LEMBAR PERNYATAAN.pdf - 246 KB
4.  UEU-Undergraduate-7164-LEMBAR PERSETUJUAN.pdf - 236 KB
5.  UEU-Undergraduate-7164-KATA PENGANTAR.pdf - 157 KB
6.  UEU-Undergraduate-7164-ABSTRAK.pdf - 82 KB
7.  UEU-Undergraduate-7164-DAFTAR ISI.pdf - 325 KB
8.  UEU-Undergraduate-7164-DAFTAR PUSTAKA.pdf - 174 KB
9.  UEU-Undergraduate-7164-BABI.pdf - 280 KB

• Pengaruh Kontrak Kompensasi, Kontrak Hutang, Biaya Litigasi dan Biaya Politik (Ukuran Perusahaan, Risiko Perusahaan, Intensitas Modal) Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia
• Pengaruh Kontrak Kompensasi, Kontrak Hutang, Biaya Litigasi dan Biaya Politik (Ukuran Perusahaan, Risiko Perusahaan, Intensitas Modal) Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia
• ANALISIS DAMPAK KEBIJAKAN TERHADAP KINERJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN PILIHAN POLITIK MASYARAKAT DALAM PEMILU DI PROVINSI BANTEN
• PENGARUH TINGKAT PENDIDIKAN MASYARAKAT DAN REPOSITIONING PARTAI TERHADAP PILIHAN POLITIK
• PERANAN PENDIDIKAN DAN PENGALAMAN, KOMUNIKASI POLITIK DAN MOTIVASI PEMILIH TERHADAP EFEKTIFITAS PILIHANPADA PEMILIHAN UMUM 2004 (Studi Kasus Pemilih/Masyarakat Pemilih Kecamatan Glodok Jakarta Barat)
• CATATAN TERSISA DARI KEMELUT POLITIK DI DPR 2004 - 2009
• REKLAME PARTAI POLITIK MENURUT PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME (STUDI HUKUM TENTANG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG NOMOR 17 TAHUN 2007)
• REGULASI DAN PEMBANGUNAN PERS ERA 1966-1973 DI INDONESIA
• KOMUNIKASI POLITIK SBY MELALUI MEDIA TV DAN MINAT MEMILIH MASYARAKAT DALAM PILPRES 2009
• POLITIK MEDIA TERHADAP KESELAMATAN KEPULAUAN MELAYU