GUGATAN CLASS ACTION DALAM PROSES GANTI RUGI NASABAH PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BUNGBULANG (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI GARUT NOMOR 12/PDT/G/2013/PN.GRT)

Sekelompok nasabah BPR Bungbulang (Para Penggugat) yang tidak dapat mengambil uangnya di PD BPR Bungbulang akibat dicabutnya izin usaha PD BPR Bungbulang oleh Bank Indonesia, mengajukan gugatan ganti rugi secara class action terhadap Direksi dan Pemerintah Kabupaten Garut selaku Pemilik PD BPR Bungbulang (Para Tergugat). Permasalahannya, pertama apakah Putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor 12/PDT/G/2013/PN.GRT telah sesuai dengan ketentuan KUH Perdata dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan. Kedua, bagaimana tanggung jawab pemilik PD BPR Bungbulang terhadap simpanan nasabah yang tidak dibayarkan oleh Tim Likuidasi LPS? Untuk menjawab permasalahan di atas, penulis menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan kasus. Data sekunder yang digunakan adalah bahan hukum primer dari undang-undang, peraturan dan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan bahan hukum sekunder dari buku, artikel dan jurnal. Berdasarkan analisis yang dilakukan penulis, pertama, Putusan PN Garut Nomor 12/PDT/G/2013/PN.GRT telah sesuai dengan hukum perikatan yang diatur pada Buku III KUH Perdata dan UU Lembaga Penjamin Simpanan. Kedua, terhadap simpanan nasabah yang tidak dibayarkan oleh Tim Likuidasi LPS merupakan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Garut selaku pemegang saham atau pemilik PD BPR Bungbulang. Gugatan Class action merupakan upaya hukum untuk memperoleh keadilan dan perlindungan hukum bagi nasabah yang dirugikan. Keberhasilan gugatan ganti rugi yang diajukan oleh 764 orang Nasabah BPR Bungbulang layak dipelajari. Gugatan class action terbukti memberikan kemudahan akses keadilan bagi masyarakat. Bank selaku lembaga yang menghimpun dana masyarakat harus menjalankan usaha berdasarkan prinsip kehati-hatian (prudential principles) untuk memelihara kepercayaan masyarakat dan memberikan perlindungan kepada nasabah penyimpan.

1.  UEU-Undergraduate-8036-cover.pdf - 765 KB
2.  UEU-Undergraduate-8036-pengesahan.pdf - 287 KB
3.  UEU-Undergraduate-8036-pernyataan.pdf - 234 KB
4.  UEU-Undergraduate-8036-persetujuan.pdf - 220 KB
5.  UEU-Undergraduate-8036-abstrak.pdf - 110 KB
6.  UEU-Undergraduate-8036-kata pengantar.pdf - 142 KB
7.  UEU-Undergraduate-8036-daftar isi.pdf - 129 KB
8.  UEU-Undergraduate-8036-daftar tabel.pdf - 107 KB
9.  UEU-Undergraduate-8036-daftar pustaka.pdf - 131 KB
10.  UEU-Undergraduate-8036-bab1.pdf - 179 KB

• PELAKSANAAN PEMBERIAN KREDIT DENGAN JAMINAN HAK TANGGUNGAN PADA DEBITUR PT. BANK DKI JAKARTA PUSAT
• PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP PERATAAN LABA SERTA NILAI PERUSAHAAN PADA PERUSAHAAN PERBANKAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE TAHUN 2008-2010
• TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN pENAHANAN DALAM PERKARA PIDANA (Studi Kasus No.11/Pid.Prap/2001/PN.JakSel)
• ANALISA HUKUM TERHADAP PENERBITAN IRREVOCABLE L/C DALAM KONTRAK JUAL-BELI INTERNATIONAL
• TINJAUAN YURIDIS UPAYA HUKUM KASASI DALAM PERKARA PRAPERADILAN DI INDONESIA (STUDI KASUS PERKARA NO. 35 K/Pid/2002)
• PENGARUH TINGKAT KESEHATAN BANK TERHADAP HARGA SAHAM PADA PERUSAHAN PERBANKAN YANG GOPUBLIC PERIODE 2009-2011
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNBDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
• TINJAUAN ATAS PEMENUHAN HAK DAN UPAYA PEMBERIAN FASILITAS BAGI TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT FISIK DALAM SUATU INSTANSI PEMERINTAH
• PENGAJUAN ALAT BUKTI SEBELUM TAHAP REPLIK DAN DUPLIK SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBUAT PUTUSAN SELA (Studi Kasus Perkara Perdata Nomor 30/Pdt.G/2007/PN.JKT.UT)
• PERKAWINAN SEDARAH DITINJAUDARI HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA