ANALISA YURIDIS TERHADAP ANAK LUAR KAWIN DALAM HAL MEWARIS BERDASARKAN HUKUM PERKAWINAN (STUDI KASUS PUTUSAN MK NO. 46/PUU-VIII/2010 TENTANG PENGUJIAN UNDANG - UNDANG PERKAWINAN TERHADAP UUD 1945)

Adanya aturan hukum mengenai pelaksanaan perkawinan berdasarkan Undang- Undang Perkawinan bertujuan untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi setiap anggota keluarga, termasuk dalam hal mewaris bagi anak khususnya anak luar kawin Permasalahan yang akan diteliti adalah mengenai bagaimana memperoleh hak atas anak khususnya anak yang diperoleh dari luar kawin. Dalam Putusan MK No. 46/PUU-V111/2010 Metode yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah metode penelitian normatif yaitu Tipe penelitian normatif adalah bentuk penelitian dengan melihat studi kepustakaan, sering juga disebut penelitian hukum doktriner, Penelitian kepustakaan atau studi dokumen, seperti undang-undang, buku-buku yang berkaitan dengan permasalahannya, yaitu mengenai hukum perkawinan khususnya dalam hal tentang warisan dan hak-hak anak sebagai ahli waris, hukum tata negara dan ilmu hukum lainnya sepanjang berkaitan dengan penulisan. Penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan data yang mungkin yang dapat membantu dalam memperkuat teori-teori Hukum perkawinan dan hukum tentang Mahkamah Konstitusi. Penelitian dilakukan pada Putusan MK No. 46/PUU-V111/2010, diperoleh hasil bahwa putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010 mengenai pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan sebuah terobosan baru didalam hukum khususnya dalam hukum keluarga dan perkawinan. Nilai-nilai tersebut terdapat dalam penafsiran-penafsiran hukum yang dilakukan oleh hakim Mahkamah Konstitusi dalam mengambil putusan atas permohonan pengujian Undang-undang perkawinan tersebut. Mahkamah Konstitusi memutuskan dengan pertimbangan-pertimbangan hukum positif yang hidup dalam masyarakat (living law) dan norma-norma hukum bahkan asas-asas hukum demi menciptakan keadilan bagi kedudukan anak diluar nikah. Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut di atas, maka diakuinya anak luar kawin (hasil biologis) sebagai anak yang sah berarti akan mempunyai hubungan waris dengan bapak biologisnya tanpa harus didahului dengan pengakuan dan pengesahan, dengan syarat dapat dibuktikan adanya hubungan biologis antara anak dan bapak biologis berdasarkan ilmu pengetahuan, misalnya melalui hasil tes DNA. Namun demikian, apabila ada penyangkalan mengenai anak luar kawin ini dari anak-anak ahli waris yang sah, menurut saya, maka dalam hal ini tetap perlu dimohonkan Penetapan Pengadilan mengenai status anak luar kawin tersebut sebagai ahli waris yang sah.

1.  UEU-Undergraduate-815-cover.pdf - 26 KB
2.  UEU-Undergraduate-815-ABSTRAK2.pdf - 40 KB
3.  UEU-Undergraduate-815-pernyataan.pdf - 2668 KB
4.  UEU-Undergraduate-815-persetujuan.pdf - 2658 KB
5.  UEU-Undergraduate-815-pengesahan.pdf - 2986 KB
6.  UEU-Undergraduate-815-Kata Pengantar new.pdf - 39 KB
7.  UEU-Undergraduate-815-DAFTAR ISI.pdf - 23 KB
8.  UEU-Undergraduate-815-daftar pustaka.pdf - 14 KB
9.  UEU-Undergraduate-815-bab I.pdf - 37 KB

• ANALISA YURIDIS TERHADAP ANAK LUAR KAWIN DALAM HAL MEWARIS BERDASARKAN HUKUM PERKAWINAN (Studi Kasus Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Undang - Undang Perkawinan Terhadap UUD 1945)