PROSEDUR PENANGKAPAN TERSANGKA MENURUT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI (STUDI TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3/PUU-XI/2013)

Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Berdasarkan latar belakang tersebut penulis mengkaji tentang Prosedur Penangkapan menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 3/PUU-XI/2013 Perihal pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pada penulisan ini rumusan masalah yang digunakan adalah sebagai berikut : 1) Bagaimana penerapan Pasal 18 ayat (3) khususnya pemaknaan kata �segera� dalam KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana); 2) Bagaimana prosedur penangkapan setelah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Perkara 3/PUU-XI/2013 terhadap penerapan Pasal 18 ayat (3) khususnya pemaknaan kata �segera� dalam KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) setelah penangkapan oleh penyidik POLRI. Penulisan ini menggunakan metode penelitian normatif. Normatif adalah bentuk penelitian kepustakaan atau studi dokumen, seperti undang-undang, buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan. Dari hasil studi pustaka yang didapat dalam Pasal 18 ayat (3) surat tembusan pemberitahuan kepada pihak keluarga tersangka belum memberikan kepastian hukum sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XI/2013. Akibat hukum yang terjadi setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XI/2013 telah memberikan kepastian hukum mengenai waktu pemberian surat pemberitahuan penangkapan untuk keluarga tersangka penangkapan yang ditangkap oleh petugas penyidik Kepolisian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 18 ayat (3) KUHAP yang telah ditafsirkan Mahkamah Konstitusi �segera dan tidak lebih dari 7 (tujuh) hari�.

1.  UEU-Undergraduate-8474-cover.pdf - 45 KB
2.  UEU-Undergraduate-8474-pengesahan.pdf - 2908 KB
3.  UEU-Undergraduate-8474-pernyataan.pdf - 659 KB
4.  UEU-Undergraduate-8474-persetujuan.pdf - 659 KB
5.  UEU-Undergraduate-8474-abstrak.pdf - 5 KB
6.  UEU-Undergraduate-8474-kata pengantar.pdf - 7 KB
7.  UEU-Undergraduate-8474-abstrak.pdf - 5 KB

• TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN pENAHANAN DALAM PERKARA PIDANA (Studi Kasus No.11/Pid.Prap/2001/PN.JakSel)
• TINJAUAN YURIDIS UPAYA HUKUM KASASI DALAM PERKARA PRAPERADILAN DI INDONESIA (STUDI KASUS PERKARA NO. 35 K/Pid/2002)
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNBDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
• Analisa Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU/- X/2012 Mengenai Pembubaran BP Migas Yang Diatur Dalam Undang Undang Nomor 22 Tahun 2001
• TINJAUAN ATAS PEMENUHAN HAK DAN UPAYA PEMBERIAN FASILITAS BAGI TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT FISIK DALAM SUATU INSTANSI PEMERINTAH
• PENGAJUAN ALAT BUKTI SEBELUM TAHAP REPLIK DAN DUPLIK SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBUAT PUTUSAN SELA (Studi Kasus Perkara Perdata Nomor 30/Pdt.G/2007/PN.JKT.UT)
• PERKAWINAN SEDARAH DITINJAUDARI HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA
• PENGARUH HUKUM AKUISISI TERHADAP PERUSAHAAN PUBLIK CLOSELY-HELD
• TINJAUAN HUKUM TENTANG DUGAAN TINDAK PIDANA PENYUAPAN DALAM PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH PENGEMUDI TERHADAP POLISI
• TINJAUAN HUKUM KETENAGAKERJAAN TERHADAP PERUSAHAAN YANG TIDAK MEMILIKI PERJANJIAN KERJA DAN PERATURAN PERUSAHAAN SECARA TERTULIS PADA PT.XYZ