PEMBAGIAN HAK ASUH ANAK DI BAWAH UMUR YANG TIMBUL AKIBAT PERCERAIAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR : 145/PDT.G/2011/PA.TNG)

Banyak pihak yang mengajukan perkara tentang hak hadlanah anak setelah terjadinya perceraian, dimana anak merupakan hasil dari perkawinan yang selama ini mereka jalani bersama serta harus melepaskan ikatan perkawinan dikarenakan alasan-alasan yang memicu retaknya hubungan perkawinan. Bila perceraian terjadi biasanya yang menjadi permasalahan ialah menyangkut tentang anak, siapa yang memeliharanya dan siapa pula yang menanggung biaya nafkahnya. Oleh karena itu perlu dikaji prinsip hukum tentang kewajiban orang tua atas biaya nafkah anak setelah terjadinya perceraian. Kemudian, bagaimana majelis hakim yang menangani perkara hak hadlanah anak sehingga terjadi penetapan hak tersebut, jika, anak yang diperebutkan masih di bawah umur tidak jatuh ke tangan ibu, melainkan kepada bapak. Dalam kasus yang diangkat ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif analisis yaitu untuk menggambarkan segala sesuatu seteliti mungkin sehubungan dengan masalah � masalah yang timbul dengan dasar pertimbangan putusan hakim atas hak asuh anak dibawah umur yang timbul akibat perceraian dalam perkara nomor: 145/PDT.G/2011/PA.TNG, apabila terjadi kelalaian dalam pelaksanaan hak asuh, yang membuat anak menjadi menderita lahir atau bathin akibat terhalang menemui orang tuanya, yang menghalangi itu dipandang telah melanggar hak-hak azasi anak dan termasuk kekerasan terhadap anak, yang dapat dijadikan alasan untuk mencabut kembali hak asuh yang diberikan kepadanya. Pemberian hak asuh anak tersebut bukanlah pemberian kekuasaan yang mengatur, memiliki dan mengendalikan sang anak, tetapi hak asuh anak yang dimaksud adalah hak untuk memelihara anak, mendidik dan merawat sang anak. Pasal 105 KHI tidak dapat diterapkan dalam perkara ini, karena kenyataan riil anak tersebut ketergantungannya tidak lagi sepenuhnya kepada Penggugat meskipun masih dibawah umur mumayyiz, dan ketentuan Pasal tersebut tidaklah mengikat secara imperative kepada hakim, dapat diutamakan manakala ada kenyataan riil (fakta) lebih didahulukan dari ketentuan tersebut.

1.  UEU-Undergraduate-9966-cover.Image.Marked.pdf - 152 KB
2.  UEU-Undergraduate-9966-pengesahan.Image.Marked.pdf - 531 KB
3.  UEU-Undergraduate-9966-pernyataan.Image.Marked.pdf - 488 KB
4.  UEU-Undergraduate-9966-persetujuan.Image.Marked.pdf - 491 KB
5.  UEU-Undergraduate-9966-abstrak.Image.Marked.pdf - 193 KB
6.  UEU-Undergraduate-9966-kata pengantar.Image.Marked.pdf - 203 KB
7.  UEU-Undergraduate-9966-daftar isi.Image.Marked.pdf - 141 KB
8.  UEU-Undergraduate-9966-daftar pustaka.Image.Marked.pdf - 257 KB
9.  UEU-Undergraduate-9966-lampiran.Image.Marked.pdf - 781 KB
10.  UEU-Undergraduate-9966-bab1.Image.Marked.pdf - 440 KB

• TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN pENAHANAN DALAM PERKARA PIDANA (Studi Kasus No.11/Pid.Prap/2001/PN.JakSel)
• TINJAUAN YURIDIS UPAYA HUKUM KASASI DALAM PERKARA PRAPERADILAN DI INDONESIA (STUDI KASUS PERKARA NO. 35 K/Pid/2002)
• SISTEM PERKAWINAN EXOGAMI MASYARAKAT ADAT BATAK TOBA DI JABODETABEK
• HUBUNGAN PENGETAHUAN ORANGTUA TENTANG GIZI DENGAN STATUS GIZI ANAK DI KELAS A TK.KUSUMA BANGSA CICURUG SUKABUMI JAWA BARAT
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNBDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
• TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINGGINYA ANGKA CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN
• TINJAUAN ATAS PEMENUHAN HAK DAN UPAYA PEMBERIAN FASILITAS BAGI TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT FISIK DALAM SUATU INSTANSI PEMERINTAH
• PENGAJUAN ALAT BUKTI SEBELUM TAHAP REPLIK DAN DUPLIK SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBUAT PUTUSAN SELA (Studi Kasus Perkara Perdata Nomor 30/Pdt.G/2007/PN.JKT.UT)
• TINJAUAN YURIDIS KEDUDUKAN ANAK DALAM PERKAWINAN CAMPURAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2006
• PERKAWINAN SEDARAH DITINJAUDARI HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA