HAK ASUH ANAK DI BAWAH UMUR AKIBAT KEMURTADAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 2896/PDT.G/2013/PA.JS)

Perkawinan atau pernikahan ialah akad yang antara seorang laki-laki dan perempuan atas dasar rela sama rela yang merubah status dan menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim, serta melahirkan hak dan kewajiban menurut hukum Islam. Didalam berkeluarga mempunyai tujuan, tidak semuanya berjalan dengan baik terkadang dalam perkawinan akan timbul suatu masalah rumah tangga sehingga dalam perkawinan tersebut apabila tujuan yang dimaksud tidak terpenuhi maka perkawinan tersebut tidak memungkinkan untuk dipertahankan, karena akan memberikan banyak mudharatnya dibandingkan faedahnya. Pada akhirnya jika sudah tidak ada kecocokan maka masing-masing pihak memutuskan untuk melakukan perceraian. Perkawinan yang berakhir karena perceraian dapat mengakibatkan banyak permasalahan salah satunya adalah hak asuh anak. Hak asuh anak adalah pemeliharaan dan mendidik seorang anak laki-laki maupun perempuan yang belum mumayyiz dan belum bisa berusaha untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. ibunyalah yang berhak untuk mengasuhnya. Seperti kasus putusan nomor: 2896/Pdt.G/2013/PA.JS yang mengambil jalan perceraian karena istri sudah tidak lagi memenuhi tugas dan kewajibannya sebagai istri dan orang tua bagi anakanaknya serta melakukan murtad. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu ketentuan hak asuh anak di bawah umur terhadap ibu kandung yang murtad menurut hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pertimbangan hakim dalam memutuskan hak asuh anak jatuh ke tangan ayahnya. Ketentuan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jika sang ibu murtad maka Pengadilan Agama yang menentukan pantas atau tidak seorang ibu murtad mengasuh anaknya yang masih dibawah umur dan ketentuan hak asuh anak dibawah umur jika terjadi perceraian dan sang ibu murtad menurut ukum Islam yaitu didalam syarat-syarat hak asuh anak dalam hukum Islam yang terdiri dari berakal sehat, merdeka, beragama Islam, terhormat, terpercaya, dan Tidak bersuami/belum kawin lagi /ibu tidak menikah dengan lelaki yang ada hubungan keluarga dengan anak. Jika ada salah satu syarat diatas yang tidak terpenuhi, maka ibu tidak lagi berhak mengasuh anaknya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu dengan cara mengumpulkan data melalui penelitian terhadap bahan pustaka, undang � undang, tulisan yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti dan menelaah tentang putusan pengadilan. Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat dideskripsikan bahwa hakim memutuskan hak asuh anak dalam perceraian akibat ibu murtad, maka jatuh kepada ayahnya. Karena salah satu tujuan dari hadhanah adalah menjadikan anak seorang muslim yang hakiki dan tujuan itu sulit tercapai apabila yang mengasuhnya bukan seorang muslim.

1.  UEU-Undergraduate-9864-cover.Image.Marked.pdf - 223 KB
2.  UEU-Undergraduate-9864-pengesahan.Image.Marked.pdf - 498 KB
3.  UEU-Undergraduate-9864-pernyataan.Image.Marked.pdf - 472 KB
4.  UEU-Undergraduate-9864-persetujuan.Image.Marked.pdf - 220 KB
5.  UEU-Undergraduate-9864-publikasi.Image.Marked.pdf - 304 KB
6.  UEU-Undergraduate-9864-abstrak.Image.Marked.pdf - 272 KB
7.  UEU-Undergraduate-9864-kata pengantar.Image.Marked.pdf - 288 KB
8.  UEU-Undergraduate-9864-daftar isi.Image.Marked.pdf - 295 KB
9.  UEU-Undergraduate-9864-daftar pustaka.Image.Marked.pdf - 361 KB
10.  UEU-Undergraduate-9864-lampiran.Image.Marked.pdf - 8697 KB
11.  UEU-Undergraduate-9864-bab1.Image.Marked.pdf - 524 KB

• TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN pENAHANAN DALAM PERKARA PIDANA (Studi Kasus No.11/Pid.Prap/2001/PN.JakSel)
• GAMBARAN SELF-CONCEPT ANAK PENDETA YANG MENGGUNAKAN NAPZA
• TINJAUAN YURIDIS UPAYA HUKUM KASASI DALAM PERKARA PRAPERADILAN DI INDONESIA (STUDI KASUS PERKARA NO. 35 K/Pid/2002)
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNBDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
• TINJAUAN ATAS PEMENUHAN HAK DAN UPAYA PEMBERIAN FASILITAS BAGI TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT FISIK DALAM SUATU INSTANSI PEMERINTAH
• PENGAJUAN ALAT BUKTI SEBELUM TAHAP REPLIK DAN DUPLIK SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBUAT PUTUSAN SELA (Studi Kasus Perkara Perdata Nomor 30/Pdt.G/2007/PN.JKT.UT)
• PERKAWINAN SEDARAH DITINJAUDARI HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA
• PENGARUH HUKUM AKUISISI TERHADAP PERUSAHAAN PUBLIK CLOSELY-HELD
• TINJAUAN HUKUM TENTANG DUGAAN TINDAK PIDANA PENYUAPAN DALAM PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH PENGEMUDI TERHADAP POLISI
• TINJAUAN HUKUM KETENAGAKERJAAN TERHADAP PERUSAHAAN YANG TIDAK MEMILIKI PERJANJIAN KERJA DAN PERATURAN PERUSAHAAN SECARA TERTULIS PADA PT.XYZ