KEADILAN SOSIAL DALAM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG : TAFSIR ATAS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI (2003-2018)

Keadilan Sosial adalah nilai yang paling menonjol dan paling dirasakan ada tidaknya di mata dan di hati rakyat, sehingga ditempatkan sebagai sila kelima. Keadilan sosial itu bukan saja keadilan dalam dimensinya yang bersifat individual sebagai sikap orang per orang atau sikap kepemimpinan yang harus adil dalam bersikap dan dalam membuat keputusan yang menyangkut kepentingan orang banyak. Lebih dari itu, keadilan sosial itu mencakup dimensi sosial yang bersifat structural dalam peri-kehidupan bersama di tengah masyarakat. Prinsip keadilan sosial itu mengidealkan struktur kehidupan yang tidak timpang atau senjang secara sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Struktur social ekonomi, sosial-politik, dan sosial budaya yang adil itulah yang menjadi idealitas yang dicita-citakan oleh sila keadilan sosial dalam sila kelima Pancasila. Karena itu, tafsir keadilan sosial atas putusan-putusan Mahkamah Konstitusi menyangkut sikap batin setiap hakim konstitusi dalam mengawal nilai-nilai dan pesan-pesan moral konstitusi Pancasila dan UUD 1945. Mahkamah Konstitusi sengaja adalah mahkamah konstitusi, bukan sekadar mahkamah undang-undang dasar. Di dalam kata konstitusi itu terkandung pengertian UUD 1945 sebagai jasad dan Pancasila sebagai rohnya konstitusi Indonesia yang harus dikawal pelaksanaan dan penegakannya oleh Mahkamah Konstitusi. Karena itu, melalui pengujian konstitusionalitas undang-undang, cita-cita keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu juga harus dikawal perwujudan dan penegakannya dalam �public policy� yang tertuang dalam setiap undang-undang.

1.  UEU-Books-23327-10_0092.pdf - 2136 KB

• HUBUNGAN ANTARA STRES DAN AGRESIFITAS IBU RUMAH TANGGA DI KOMPLEK X RW.03 JAKARTA BARAT
• PENGARUH TERAPI AKTIVITAS KELOMPOK SOSIALISASI TERHADAP KEMAMPUAN BERSOSIALISASI PADA PASIEN ISOLASI SOSIAL DI RUMAH SAKIT JIWA DR.SOEHARTO HEERDJAN JAKARTA
• TEMBAK DITEMPAT OLEH KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
• Analisa Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU/- X/2012 Mengenai Pembubaran BP Migas Yang Diatur Dalam Undang Undang Nomor 22 Tahun 2001
• ANALISA PENGARUH KEPUTUSAN INVESTASI, KEBIJAKAN DIVIDEN, UKURAN PERUSAHAAN (SIZE) SERTA STRUKTUR KEPEMILIKAN TERHADAP NILAI PERUSAHAAN FOOD and BEVERAGES YANG TERDAFTAR di BEI PERIODE 2009 � 2011
• ANALISIS FAKTOR � FAKTOR YANG MENENTUKAN KEPUTUSAN KONSUMEN DALAM MEMBELI MINYAK PELUMAS REPSOL ( STUDI KASUS AREA PARKIR MOTOR UNIVERSITAS INDONUSA ESA UNGGUL )
• PERANAN ANALISIS BIAYA DIFERENSIAL DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN MEMPRODUKSI SENDIRI ATAU MEMBELI PRODUK GARMEN PADA PIHAK KETIGA UNTUK MEMENUHI PESANAN GUNAMENINGKATKAN LABA (Studi Kasus pada PT. Mulya Wijayanti)
• PENGAJUAN ALAT BUKTI SEBELUM TAHAP REPLIK DAN DUPLIK SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBUAT PUTUSAN SELA (Studi Kasus Perkara Perdata Nomor 30/Pdt.G/2007/PN.JKT.UT)
• ANALISIS FAKTOR � FAKTOR YANG MENENTUKAN KEPUTUSAN PEMBELIAN PRODUK SUZUKI SWIFT
• ANALISA FAKTOR-FAKTOR YANG MENENTUKAN KEPUTUSAN PEMBELIAN PRODUK PLASTIK SHRINK FILM PT MUARA AGUNG PERKASA