KEDUDUKAN ANAK YANG BERHUBUNGAN DENGAN HUKUM (ABH) DITINJAU DARI PERSPEKTIF VICTIMOLOGI DAN UNDANG-UNDANG NO.23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) adalah anak yang melakukan atau diduga melakukan tindak kriminal dan mereka dituntut untuk bertanggung jawab dihadapan hukum atas perbuatannya sehingga mereka harus terlibat dalam proses hukum seperti penyidikan, penuntutan, pemeriksaan, sidang pengadilan dan banyak diantaranya yang harus menjalani hukuman di dalam penjara. ABH masih berusia anak-anak, oleh karena itu, ABH pun berhak atas hak-hak anak yang ada dalam Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU No. 4/1979 tentang Kesejahteraan Anak, UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta dalam skala internasional, mereka berhak untuk memperoleh hak-hak anak yang tercantum dalam Deklarasi Jenewa tahun 1924, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tahun 1948, Deklarasi Hak Anak tahun 1959, Konvensi Hak Anak tahun 1989. Dalam dunia internasional, hak ABH diatur dalam Riyadh Guidelines tahun 1990, Beijing Rules tahun 1985 dan Havana Rules tahun 1990. Skripsi ini membahas masalah kedudukan ABH yang berbenturan dengan hak-hak anak serta menganalisanya dari beberapa kasus yang telah memiliki putusan tetap. Penyusunan skripsi ini dibuat bersifat normative-empiris, dimana data diperoleh dari kajian pustaka di beberapa perpustakaan serta mengandung hasil wawancara dengan staf sebuah lembaga khusus anak yaitu Komisi Perlindungan Anak Nasional. Kedudukan ABH yang selalu dinilai salah dimata masyarakat ditinjau melalui perspektif viktimologi dan terbukti bahwa ABH merupakan korban lingkungan, korban penelantaran dan korban ekonomi sehingga kedudukan ABH tidak hanya dinilai sebagai anak yang bermasalah, namun mereka juga anak-anak yang telah kehilangan hak-haknya yang tercantum dalam berbagai undang-undang, baik sebelum mereka melakukan tindak pidana dan bahkan setelah mereka melakukan tindak pidana dan ditangani oleh aparat, hak-hak mereka malah semakin terampas. Oleh karena itu, aparat diharapkan untuk mengaplikasikan pilihan penanganan kasus ABH yaitu diskresi, diversi dan restorative justice. Pilihan penanganan ini dinilai lebih efektif dalam mencapai tujuan pemidanaan anak, yaitu membina anak untuk berubah menjadi lebih baik. Hal ini dikarenakan bahwa di dalam undang-undang pun disebutkan bahwa pengadilan merupakan pilihan terakhir dalam pemidanaan terhadap ABH, artinya selama ABH masih bisa dibimbing, dibina dan ia dapat memperbaiki karakternya di luar sel penjara maka hal tersebut akan sangat menguntungkan bagi ABH dan secara tidak langsung juga menguntungkan Negara karena akan semakin sedikit anak-anak nakal yang dididik di dalam penjara dan menjadi seorang criminal sejati saat mereka keluar dari penjara. Disarankan apabila aparat hukum diberikan pengetahuan mengenai hak-hak anak dan pilihan penganganan kasus ABH sehingga tidak lagi terjadi pelanggaran hak anak di dalam institusi hukum. Selain itu, lingkungan keluarga dan lingkungan tempat tinggal setiap anak juga harus diperhatikan oleh orang tua sehingga orang tua memberikan perhatian lebih kepada anak agar anak tidak terpengaruh pergaulan yang negatif dan akhirnya melakukan perbuatan kriminal.