PENOLAKAN EKSEKUSI PENGOSONGAN STADION SRIWEDARI SOLO OLEH PEMERINTAH KOTA SURAKARTA (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3249 K/PDT/2012)

Pada hakikatnya, kasus pertanahan merupakan benturan kepentingan di bidang pertanahan antara siapa dengan siapa, antara lain antara perorangan dengan perorangan, perorangan badan hukum, badan hukum dengan badan hukum dan lain sebagainya. Salah satunya sengketa tanah Stadion Sriwedari, sengketa pertanahan antara kelompok ahli waris RMT. Wirjodiningrat dengan instansi pemerintah yaitu Pemerintah Kota Surakarta dan Badan Pertanahan Nasional maupun dengan pihak lain. Seiring dengan berjalan waktu, sengketa pertanahan ini telah diselesaikan melalui jalur hukum, baik di Pengadilan Negeri Surakarta, Pengadilan Tinggi Semarang, dan Kasasi Mahkamah Agung bahkan Peninjauan Kembali. Dan dalam hal ini, ahli waris RMT. Wirjodiningrat menang dan dinyatakan sebagai pemilik yang sah atas lahan Stadion Sriwedari Solo. Namun dalam pelaksanaannya, meskipun putusan ini telah berkekuatan hukum tetap, namun Pengadilan Negeri Solo tetap belum bias melakukan eksekusi pengosongan lahan Stadion Sriwedari Solo. Permasalahan yang dihadapi dalam tesis ini adalah apakah penolakan eksekusi pengosongan Stadion Sriwedari Solo oleh Pemerintah Kota Surakarta, mempunyai dasar alas hak yang kuat sesuai ketentuan hukum positif tertulis? Dan apakah tindakan menghalangi pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk contempt of court? Serta bagaimanakah penegakan hukum bagipelaku contempt of court di Indonesia yang dikaitkan dengan pelaksanaan putusan pengadilan dalam kasus sengketa Stadion Sriwedari? Metode penelitian yang dipakai dalam penulisan tesis ini adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar hukum terkait dengan penolakan ekskusi pengosongan lahan Stadion Sriwedari Solo oleh Pemkot Kota Surakarta tentunya didasarnya pada alas hukum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentangPendaftaran Tanah. Penegakan hukum bagipelaku contempt of court yang dalam hal ini Pemkot Solo harus diberikan sanksi hukum sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku, dan demi kepastian hukum maka eksekusi harus segera dilakukan mengingat alas hukum terkait dengan keabsahan kepemilikan telah terbukti di pengadilan. Pemerintah Kota Solo telah melakukan contempt of court terkait dengan ketidak patuhan melakukan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Adapun langkah penyelesaian efektif yang harus dilakukan adalah Pengadilan Negeri Solo harus tetap mengupayakan mediasi atau jalan damai dalam mengeksekusi lahan Sriwedari, meski ahli waris telah mengajukan permohonan eksekusi paksa. Cara tersebut dianggap sebagai pilihan terbaik yang bias diakomodasi demi kepentingan yang lebih luas tanpa harus mengesampingkan aspek hukum.

1.  UEU-Master-8467-COVER.PDF - 94 KB
2.  UEU-Master-8467-PENGESAHAN.pdf - 550 KB
3.  UEU-Master-8467-SURAT PERNYATAAN.pdf - 528 KB
4.  UEU-Master-8467-ABSTRAK.PDF - 87 KB
5.  UEU-Master-8467-KATA PENGANTAR.PDF - 166 KB
6.  UEU-Master-8467-DAFTAR ISI.PDF - 87 KB
7.  UEU-Master-8467-DAFTAR PUSTAKA.PDF - 240 KB
8.  UEU-Master-8467-bab1.PDF - 285 KB

• TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN pENAHANAN DALAM PERKARA PIDANA (Studi Kasus No.11/Pid.Prap/2001/PN.JakSel)
• TINJAUAN YURIDIS UPAYA HUKUM KASASI DALAM PERKARA PRAPERADILAN DI INDONESIA (STUDI KASUS PERKARA NO. 35 K/Pid/2002)
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNBDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
• Analisa Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU/- X/2012 Mengenai Pembubaran BP Migas Yang Diatur Dalam Undang Undang Nomor 22 Tahun 2001
• ANALISA PENGARUH KEPUTUSAN INVESTASI, KEBIJAKAN DIVIDEN, UKURAN PERUSAHAAN (SIZE) SERTA STRUKTUR KEPEMILIKAN TERHADAP NILAI PERUSAHAAN FOOD and BEVERAGES YANG TERDAFTAR di BEI PERIODE 2009 � 2011
• TINJAUAN ATAS PEMENUHAN HAK DAN UPAYA PEMBERIAN FASILITAS BAGI TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT FISIK DALAM SUATU INSTANSI PEMERINTAH
• PENGAJUAN ALAT BUKTI SEBELUM TAHAP REPLIK DAN DUPLIK SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBUAT PUTUSAN SELA (Studi Kasus Perkara Perdata Nomor 30/Pdt.G/2007/PN.JKT.UT)
• ANALISIS FAKTOR � FAKTOR YANG MENENTUKAN KEPUTUSAN KONSUMEN DALAM MEMBELI MINYAK PELUMAS REPSOL ( STUDI KASUS AREA PARKIR MOTOR UNIVERSITAS INDONUSA ESA UNGGUL )
• PERKAWINAN SEDARAH DITINJAUDARI HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA
• PENGARUH HUKUM AKUISISI TERHADAP PERUSAHAAN PUBLIK CLOSELY-HELD