PERLINDUNGAN BATIK SEBAGAI WARISAN BUDAYA TAK BENDA MENURUT UNESCO DAN BATIK SEBAGAI HAK CIPTA DI INDONESIA

Perkembangan zaman semakin lama semakin pesat kemajuannya, yang dari awalnya masyarakat Indonesia merupakan masyarakat tradisional, berevolusi menjadi masyarakat industrial. Maka dari itu, kebiasaan yang berbau tradisional mulai ditinggalkan dan mulai menganut sistem modernisasi seperti budaya barat. Salah satu hasil dari masyarakat tradisional Indonesia adalah batik. Batik merupakan sebuah kain yang di buat dengan teknik khusus yang sudah ada dari zaman dahulu sampai sekarang yang di wariskan dengan cara lisan, karena berbentul ilmu pengetahuan. Batik mendapatkan perlindungan di tingkat nasional yang di atur didalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan di tingkat internasional yang di atur didalam Representative List Of The Intangible Cultural Heritage Of Humanity oleh UNESCO. Skripsi ini membahas tentang perlindungan batik Indonesia di tingkat nasional maupun internasional dan segala upaya yang dapat dilakukan bilamana terjadi pelanggaran terhadap batik yang merupakan hasil dari masyarakat tradisional Indonesia yang di atur di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Representative List Of The Intangible Cultural Heritage Of Humanity.

1.  UEU-Undergraduate-11922-cover.Image.Marked.pdf - 276 KB
2.  UEU-Undergraduate-11922-pengesahan.Image.Marked.pdf - 907 KB
3.  UEU-Undergraduate-11922-persetujuan.Image.Marked.pdf - 201 KB
4.  UEU-Undergraduate-11922-publikasi.Image.Marked.pdf - 587 KB
5.  UEU-Undergraduate-11922-pernyataan.Image.Marked.pdf - 602 KB
6.  UEU-Undergraduate-11922-kata pengantar.Image.Marked.pdf - 426 KB
7.  UEU-Undergraduate-11922-abstrak.Image.Marked.pdf - 334 KB
8.  UEU-Undergraduate-11922-daftar isi.Image.Marked.pdf - 540 KB
9.  UEU-Undergraduate-11922-daftar pustaka.Image.Marked.pdf - 420 KB
10.  UEU-Undergraduate-11922-bab 1.Image.Marked.pdf - 532 KB

• TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN pENAHANAN DALAM PERKARA PIDANA (Studi Kasus No.11/Pid.Prap/2001/PN.JakSel)
• ANALISA ATAS PHK YANG DI SEBABKAN EFISIENSI SERTA PERLINDUNGANNYA BAGI PEKERJA BERDASARKAN UU NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN
• TINJAUAN YURIDIS UPAYA HUKUM KASASI DALAM PERKARA PRAPERADILAN DI INDONESIA (STUDI KASUS PERKARA NO. 35 K/Pid/2002)
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNBDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
• TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINGGINYA ANGKA CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN
• ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBELAAN TERPAKSA YANG MENGAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA (STUDY KASUS PUTUSAN PERKARA PIDANA NOMOR 994/PID.B/2004/PN. JAK-SEL)
• TINJAUAN ATAS PEMENUHAN HAK DAN UPAYA PEMBERIAN FASILITAS BAGI TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT FISIK DALAM SUATU INSTANSI PEMERINTAH
• PENGAJUAN ALAT BUKTI SEBELUM TAHAP REPLIK DAN DUPLIK SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBUAT PUTUSAN SELA (Studi Kasus Perkara Perdata Nomor 30/Pdt.G/2007/PN.JKT.UT)
• PERKAWINAN SEDARAH DITINJAUDARI HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA
• PENGARUH HUKUM AKUISISI TERHADAP PERUSAHAAN PUBLIK CLOSELY-HELD